Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat jatuh beruntun dalam dua hari pada 28–29 Januari 2026, sebelum kembali menguat tipis pada penutupan perdagangan 30 Januari. Di tengah gejolak tersebut, sejumlah pejabat kunci di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri, sementara pemerintah menyiapkan rangkaian langkah reformasi yang diklaim untuk memperkuat integritas dan transparansi pasar.
Sejumlah pengamat menilai situasi ini berisiko menambah tekanan pada sektor keuangan dan berpotensi merembet ke sektor riil yang berdampak pada masyarakat. Gejolak kali ini juga disebut sebagai kondisi terendah sejak bursa sempat runtuh pada 1998.
IHSG anjlok hingga 16,7% dalam dua hari
Tekanan di pasar saham dipicu penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 27 Januari 2026 terkait transparansi pasar saham domestik. Setelah itu, IHSG turun drastis hingga 16,7% dalam dua hari perdagangan, yakni 28–29 Januari.
Pada 28 Januari, IHSG ditutup di level 8.320,56 atau turun 7,35% dibanding penutupan sebelumnya. Sehari kemudian, 29 Januari, IHSG kembali melemah 1,06% ke level 8.232,20. Pada 30 Januari, IHSG berbalik menguat 1,18% ke posisi 8.329,60, namun kewaspadaan masih membayangi investor.
Selama dua hari 28–29 Januari, arus modal investor asing yang keluar dari pasar saham domestik tercatat mencapai Rp10,61 triliun. Penurunan yang tajam juga mendorong BEI memberlakukan trading halt ketika IHSG terus merosot hingga 8%.
Direktur Utama BEI dan pejabat OJK mundur
Di tengah penguatan IHSG yang merambat pelan pada 30 Januari, Direktur Utama BEI Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri. Beberapa jam kemudian, sejumlah pejabat OJK juga melepas jabatannya.
Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar; Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) Inarno Djajadi; serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon I. B. Aditya Jayaantara.
Pemerintah kemudian menggelar rapat koordinasi internal dengan OJK, Danantara, dan perwakilan Self-Regulatory Organization (SRO) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Sabtu 31 Januari.
Respons pengamat dan pemerintah
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai sebagian langkah yang diambil otoritas maupun pemerintah terkesan reaktif dan menunjukkan kepanikan, yang menurutnya berpotensi merugikan industri keuangan.
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky Hasan menyatakan arah dampak pengunduran diri para pejabat belum bisa dipastikan dan akan sangat bergantung pada pengganti serta kebijakan yang diambil setelahnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas pengunduran diri para pejabat tersebut. Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk tanggung jawab, serta menilai kesalahan fatalnya adalah tidak menindaklanjuti masukan atau pertanyaan dari MSCI sehingga pasar menganggap ekonomi Indonesia tidak stabil, meski pemerintah menilai fundamental ekonomi kuat.
Langkah pemerintah: free float 15% dan demutualisasi bursa
Pemerintah merespons gejolak pasar dengan sejumlah kebijakan. Pertama, peningkatan ambang batas saham yang diperdagangkan bebas di pasar (free float) hingga 15% dari 7,5%, dengan tujuan menjaga posisi Indonesia tetap berada pada kategori emerging market.
Kedua, pemerintah menyampaikan agenda reformasi struktural berupa percepatan demutualisasi bursa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan langkah tersebut ditujukan untuk mencegah praktik pasar yang tidak sehat dan mempersiapkan bursa agar dapat melantai di bursa (go public) serta membuka peluang investasi dari institusi seperti Badan Pengelola Investasi Danantara.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir sebelumnya menyatakan telah bertemu direksi MSCI dan menyebut isu yang diangkat MSCI telah dibahas intensif selama empat bulan terakhir.
Bhima menilai langkah pemerintah belum menjawab pokok persoalan transparansi yang disorot MSCI. Menurutnya, jika isu itu tidak dijawab secara tepat, dampaknya dapat memunculkan ketidakpercayaan dan meningkatkan persepsi risiko, yang bisa berimbas pada penyaluran kredit, nilai tukar, hingga inflasi pangan.
Hasil rapat koordinasi: pengetatan beneficial ownership dan penindakan saham manipulatif
Usai rapat koordinasi pada 31 Januari, Airlangga menekankan percepatan reformasi integritas pasar, mencakup demutualisasi bursa, kenaikan free float menjadi 15%, peningkatan transparansi, pengetatan aturan beneficial ownership, serta kejelasan afiliasi pemegang saham.
Airlangga juga menyatakan pemerintah tidak mentolerir praktik spekulatif atau manipulatif yang disebutnya sebagai share pricing dan menilai praktik tersebut merugikan investor serta merusak kredibilitas pasar modal. Menurutnya, penyalahgunaan dan manipulasi pasar dapat menurunkan kepercayaan pada sistem keuangan nasional dan menghambat arus investasi asing langsung.
BEI bersama penegak hukum disebut akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, OJK, dan Undang-Undang jasa keuangan yang berlaku. Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan pesan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh.
Friderica Widyasari Dewi, yang menjabat sebagai pejabat pengganti sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK, mengatakan reformasi pasar modal akan ditempuh secara lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham, peningkatan literasi, perlindungan investor ritel, hingga penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Selain kenaikan free float, Friderica menyinggung optimalisasi peran liquidity provider dan peningkatan peran investor institusional, terutama asuransi dan dana pensiun melalui peningkatan batas maksimal investasi di saham dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tata kelola. Ia juga menyebut perluasan aktivitas bank umum di pasar modal melalui revisi UU P2SK, penguatan due diligence dan prinsip know your customer (KYC) oleh perusahaan efek, serta penguatan pengawasan terhadap perilaku pasar termasuk kepada influencer.
Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan rapat direksi telah menunjuk pengganti direktur utama yang mundur. Ia mengatakan BEI berkomitmen meningkatkan transparansi dan tata kelola agar setara dengan pasar modal kelas dunia, serta menyebut BEI telah berkomunikasi dengan sejumlah penyedia indeks global untuk menampung masukan dan menindaklanjutinya.
Dalam jumpa pers di Wisma Danantara, para pejabat tidak membuka sesi tanya jawab untuk media.
Mengapa penilaian MSCI berpengaruh besar
MSCI adalah perusahaan riset yang menyediakan indeks dan analisis pasar saham global, yang kerap menjadi acuan investor institusional seperti manajer investasi, dana pensiun, dan pengelola dana indeks (ETF). MSCI juga mengklasifikasikan pasar saham suatu negara, termasuk kategori Emerging Market.
Guru Besar FEB UI Budi Frensidy menyebut pengaruh MSCI besar karena sekitar 35%–40% kepemilikan di perusahaan Indonesia berasal dari investor asing, termasuk pengelola dana besar yang mengacu pada MSCI.
Teuku Riefky Hasan menilai komentar MSCI soal transparansi dapat memicu arus modal keluar secara masif dan mencerminkan rapuhnya institusi serta transparansi, sehingga ikut mendorong tekanan tajam pada IHSG.
Isi pengumuman MSCI dan tenggat Mei 2026
Dalam pengumuman hasil konsultasi publik pada 27 Januari 2026, MSCI menyebut sebagian pelaku pasar global memandang data tambahan dari KSEI dapat digunakan sebagai referensi. Namun, kekhawatiran tetap ada karena klasifikasi pemegang saham yang dilakukan KSEI dinilai belum cukup teruji untuk dijadikan panduan.
MSCI menilai persoalan mendasar yang belum terselesaikan adalah kurangnya transparansi struktur kepemilikan saham, sehingga dibutuhkan informasi yang lebih rinci dan andal mengenai kepemilikan, termasuk siapa pemilik mayoritas di balik saham tercatat (beneficial ownership).
MSCI juga menyoroti perilaku perdagangan terkoordinasi yang merusak pembentukan harga yang tepat, sehingga investor dan manajer investasi kesulitan menakar harga wajar.
Sebagai langkah pengaman, MSCI menerapkan kebijakan pembekuan sementara yang mencakup: pembekuan kenaikan foreign inclusion factor (FIF) dan number of shares (NOS); pembekuan penambahan saham Indonesia ke indeks MSCI Investable Market Indexes (IMI); serta penangguhan perpindahan saham antarsegmen ukuran. Kebijakan ini berlaku hingga ada perbaikan dari otoritas Indonesia dengan tenggat sampai Mei 2026.
Risiko jika Indonesia turun klasifikasi
Jika perbaikan tidak terpenuhi hingga tenggat, risiko penurunan klasifikasi pasar menjadi nyata. Teuku Riefky Hasan menyebut hal itu dapat mendorong arus modal asing keluar lebih deras dan menekan rupiah. Ia juga menyinggung potensi penurunan peringkat kredit yang dapat meningkatkan biaya pendanaan (cost of fund) dan menambah beban fiskal.
Budi Frensidy juga menilai arus keluar modal asing berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah. Dampak lanjutan juga disebut bisa melebar ke pasar obligasi dan persepsi terhadap kelayakan investasi Indonesia.
Pada Kamis 29 Januari, rupiah sempat melemah hingga 16.800 per dolar AS dari penutupan hari sebelumnya 16.723 per dolar AS, setelah tekanan pasar saham meningkat.
Bloomberg melaporkan Goldman Sachs dan UBS menurunkan rekomendasi saham Indonesia menjadi underweight sehari setelah gejolak bursa 28 Januari. Goldman Sachs memproyeksikan jika Indonesia turun ke kategori frontier market akibat isu transparansi, arus dana keluar dapat melampaui 13 miliar dolar AS. Goldman juga memperkirakan potensi arus keluar tambahan 5,6 miliar dolar AS jika FTSE Russell ikut meninjau ulang metodologi free float dan status pasar Indonesia.
Perdebatan soal cara memulihkan kepercayaan investor
Teuku Riefky menilai investor mempertanyakan transparansi dan kepatuhan karena isu valuasi saham yang sulit dinilai secara terbuka. Ia menyebut perlunya perbaikan institusi secara struktural dan menilai keberadaan saham “gorengan” menjadi indikasi lemahnya kepatuhan.
Bhima menekankan pentingnya keterbukaan beneficial ownership agar kepemilikan tidak hanya tampak tersebar secara formal, tetapi juga dapat diuji secara transparan. Ia juga menyatakan pengunduran diri pejabat belum tentu cukup untuk memulihkan kepercayaan.
Terkait demutualisasi, Bhima menilai kebijakan itu semestinya memperketat pengawasan agar BEI lebih profesional, namun ia mengkritik adanya kekhawatiran konflik kepentingan jika dipersepsikan sebagai upaya pengambilalihan.
Di sisi lain, kenaikan free float dinilai sebagian pihak dapat memperdalam pasar dan menyortir kualitas emiten. Namun Budi Frensidy menilai kebijakan itu bisa memberatkan karena nilai saham yang harus diserap pasar disebut dapat melampaui Rp203 triliun, sementara kapasitas pasar selama ini hanya puluhan triliun. Ia mengingatkan jika investor asing belum kembali, kenaikan free float yang langsung dua kali lipat pada Maret 2026 berpotensi mengganggu kinerja bursa.
Pemerintah juga menyebut peningkatan limit investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%.
Faktor domestik dan global yang ikut membayangi
Selain isu transparansi MSCI, Bhima menilai gejolak pasar juga dipengaruhi akumulasi faktor dalam negeri. Ia menyinggung pencabutan 28 izin perusahaan terkait banjir Sumatra yang kemudian diakuisisi Danantara, yang menurutnya memunculkan kekhawatiran soal nasionalisasi aset swasta.
Bhima juga mengangkat keraguan terhadap defisit anggaran 2025 yang tercatat 2,92%—defisit APBN terlebar sejak dua dekade terakhir—serta kekhawatiran adanya pergeseran beban subsidi dan kompensasi ke 2026. Ia menyebut sejumlah faktor tersebut membuat investor ragu untuk masuk ke saham Indonesia.
Di luar negeri, dinamika kebijakan Amerika Serikat dan arah suku bunga The Fed juga disebut ikut memengaruhi sentimen pasar.
Dampak yang dikhawatirkan bagi masyarakat
Sejumlah pengamat memandang pelemahan IHSG dapat berimbas pada nilai tukar rupiah jika arus modal keluar meningkat. Bhima menilai pelemahan rupiah berpotensi mendorong inflasi pangan, terlebih menjelang Ramadan dan Lebaran, mengingat sebagian pangan masih bergantung pada impor.
Ia juga berpendapat kondisi bursa dapat menjadi cerminan sektor riil seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, konstruksi, dan perdagangan. Menurutnya, tekanan di pasar saham dapat memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung menahan belanja dan mencari aset yang dianggap lebih aman.
Sementara itu, Teuku Riefky meragukan klaim bahwa fundamental ekonomi Indonesia sepenuhnya kuat, dengan menyebut sejumlah indikator menunjukkan kerentanan. Bhima juga menyatakan penilaian fundamental perlu dilihat lebih rinci, termasuk tekanan fiskal dan kondisi penciptaan lapangan kerja.
Dengan tenggat perbaikan dari MSCI hingga Mei 2026, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada konsistensi reformasi yang dijanjikan pemerintah dan otoritas, serta efektivitas penegakan aturan untuk menjawab isu transparansi dan integritas pasar.
