Bandar Lampung—Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menginisiasi kegiatan “Coffee Morning: Silaturahmi dan Ngopi Bareng Gubernur dengan Dunia Usaha” yang digelar di Mahan Agung, Jumat (7/11/2025). Forum ini dibuka sebagai ruang dialog antara Pemerintah Provinsi Lampung dan pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam arahannya, Mirza menegaskan pembangunan Lampung diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, disertai penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Ia menyebut Lampung masih menghadapi tantangan peningkatan kualitas SDM. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025, Lampung berada di peringkat ke-26 nasional. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja berkualitas menjadi perhatian dunia usaha, dan lemahnya SDM dapat menjadi beban bagi pelaku usaha maupun pemerintah.
Mirza juga menyampaikan komitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan pelaku usaha di berbagai sektor. Ia menyoroti capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung tahun 2024 yang mencapai Rp483,88 triliun. Dari jumlah tersebut, 59,39 persen kontribusinya berasal dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Capaian itu menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan PDRB terbesar keempat di Pulau Sumatera.
Selain sektor-sektor utama tersebut, Mirza menyampaikan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar destinasi wisata unggulan. Ia juga memperkenalkan konsep “bottom-up economy”, yakni membangun kekuatan ekonomi dari desa sebagai fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur mengajak pelaku usaha bersinergi melalui skema Hexahelix, yaitu kolaborasi enam unsur: pemerintah sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, akademisi melalui riset dan pengembangan, pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi, komunitas/masyarakat sebagai pelaku pembangunan di lapangan, media sebagai penyampai informasi, serta hukum dan regulasi sebagai penghubung antar-sektor agar inovasi berjalan sesuai aturan.
Ketua Forum CSR Lampung, Veronika Saptarini, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah daerah terhadap aspirasi pelaku usaha. Ia menilai dunia bisnis tidak dapat lagi menggunakan pendekatan “hit and run” karena berisiko merusak citra perusahaan. Veronika juga menekankan pentingnya pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang pendidikan, infrastruktur, dan sosial untuk mendukung keberlanjutan perusahaan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.
Forum Coffee Morning tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pelaku bisnis di Lampung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah, sekaligus membangun kesepahaman demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan produktif. Menutup kegiatan, Mirza menegaskan kembali komitmennya memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Lampung.
