BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka ruang dialog untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha melalui acara Coffee Morning di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandarlampung, Jumat (7/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ia menyebut forum itu dirancang sebagai diskusi yang tidak sekadar formalitas, melainkan wadah untuk mendengar masukan sekaligus mendorong percepatan pembangunan.
“Acara ini kami selenggarakan sebagai ruang dialog yang hangat dan terbuka untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Dunia usaha adalah lokomotif ekonomi daerah, dan birokrasi harus menjadi mesin pendorong di belakangnya,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza menjelaskan, selama delapan bulan terakhir Pemerintah Provinsi Lampung berfokus pada pembenahan birokrasi agar lebih pantas dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi fondasi agar pemerintah mampu melayani dan memfasilitasi pelaku ekonomi, terutama dalam aspek daya saing.
“Birokrasi harus paham kebutuhan dunia usaha, yaitu daya saing. Tugas kami memastikan Lampung memiliki daya saing yang kuat melalui regulasi, pelayanan dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan,” katanya.
Ia memaparkan tiga fokus utama pembangunan ekonomi daerah, yakni meningkatkan daya saing daerah dan dunia usaha, memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang unggul, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Gubernur Mirza menyebut Lampung berada di peringkat 26 nasional dalam kualitas SDM, sementara 71% penduduk berada pada usia produktif.
“SDM adalah kunci utama daya saing. Saat ini Lampung berada di peringkat 26 nasional dalam kualitas SDM. Dengan 71% penduduk usia produktif, kami ingin memastikan tenaga kerja kita memiliki kompetensi yang mampu bersaing dan menunjang dunia usaha,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Gubernur Mirza menyatakan Provinsi Lampung menempati posisi keempat tertinggi di Sumatera berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan sektor pertanian sebagai penyumbang utama sebesar Rp150 triliun. Ia menekankan pentingnya mendorong hilirisasi agar nilai tambah komoditas dinikmati di Lampung.
“Kita ingin meningkatkan hilirisasi hasil pertanian agar nilai tambahnya dinikmati di Lampung, bukan di luar daerah. Industri pengolahan singkong, gula, kopi, jagung, dan pisang akan terus kita dorong,” tuturnya.
Beberapa komoditas unggulan Lampung yang disebutkan antara lain padi (Rp19 triliun), jagung (Rp15 triliun), ubi kayu (Rp10 triliun), pisang (Rp25 triliun), dan kopi (Rp8,4 triliun). Pemprov Lampung, lanjutnya, berkomitmen meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor-sektor tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.
Untuk mendukung konektivitas distribusi hasil pertanian, Gubernur Mirza memaparkan rencana perbaikan infrastruktur jalan dengan anggaran hingga Rp4,8 triliun sampai 2029, dengan prioritas jalur distribusi komoditas. Selain itu, Pemprov Lampung menggagas pembangunan dryer (alat pengering hasil panen) dan penguatan BUMDes produktif melalui program Desaku Maju.
“Kami sedang memulai pilot project di 24 desa. Program ini akan menciptakan efisiensi besar bagi petani dan menambah pendapatan desa melalui BUMDes,” katanya.
Gubernur Mirza juga menyinggung dampak kebijakan ekonomi nasional yang mendorong kenaikan harga gabah dan jagung. Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak positif di Lampung karena pendapatan petani meningkat dan memunculkan perputaran ekonomi baru di perdesaan.
“Sekitar Rp9 triliun uang berpindah ke desa setiap tahun. Ini bukti bahwa ekonomi kita mulai bergerak dari bawah (bottom-up growth), bukan lagi trickle down,” ujarnya.
Dalam jangka menengah, Pemprov Lampung menyiapkan pengembangan kawasan industri dan pelabuhan logistik baru, serta mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di dua wilayah potensial dengan insentif fiskal seperti tax holiday. Ia juga menyebut pembangunan ekstensi tol Lematang–Panjang dijadwalkan dimulai pada Mei 2026 untuk meningkatkan konektivitas ekonomi.
Menutup paparannya, Gubernur Mirza menyampaikan visi menjadikan Lampung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di bagian barat Indonesia seiring pergeseran jalur perdagangan global melalui ALKI I. Ia juga meminta dukungan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan pelatihan vokasi di Lampung, mengingat sekitar 21% lulusan SMA melanjutkan ke perguruan tinggi.
“Saya butuh bantuan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas sekolah dan pelatihan vokasi, karena SDM unggul adalah modal utama kita,” pungkasnya.
