Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 menyoroti meningkatnya risiko perlambatan ekonomi global menuju 2026, meski sejumlah indikator makro terlihat relatif “stabil”. Dalam pembahasan mereka, risiko yang mengemuka bukan lagi semata potensi krisis akut, melainkan kombinasi tekanan yang bertahan: pertumbuhan yang cenderung lebih rendah, biaya pendanaan yang ketat, serta gejolak kebijakan yang dapat berubah cepat.
Laporan UNCTAD yang dirilis di Jenewa pada akhir 2025 menjadi salah satu rujukan utama dalam diskusi tersebut. UNCTAD mencatat pertumbuhan ekonomi dunia turun menjadi 2,6% pada 2025 dan diperkirakan bertahan di kisaran yang sama pada tahun berikutnya. Angka ini lebih rendah dibanding capaian 2024 sebesar 2,9% dan berada di bawah rata-rata sebelum pandemi. Dalam konteks G20, proyeksi ini dipandang penting karena menunjukkan kecenderungan “normal baru” yang lesu, bukan penurunan yang dramatis namun cukup untuk menahan investasi dan produktivitas.
Di forum G20, fokus pembahasan bergeser dari agenda pemulihan pascapandemi menuju upaya mencegah perlambatan berubah menjadi krisis yang dampaknya tidak merata. Sejumlah delegasi menilai negara berkembang berisiko terdampak lebih berat, terutama karena kerentanan terhadap volatilitas nilai tukar dan tekanan kebijakan tarif. Kondisi tersebut berpotensi menahan investasi, memukul penciptaan lapangan kerja, dan mempersempit ruang gerak kebijakan fiskal ketika biaya utang tinggi.
UNCTAD menilai perlambatan terutama tertahan oleh ketidakpastian perdagangan dan tensi geopolitik. Pengetatan serta perubahan arah kebijakan tarif—terutama dari Amerika Serikat—disebut meningkatkan biaya dan risiko pada rantai pasok, sekaligus memengaruhi pasar internasional. Dalam jangka menengah, fragmentasi rantai pasok dinilai dapat mengikis produktivitas karena pelaku usaha terdorong menambah biaya untuk diversifikasi pemasok dan menyiapkan jalur logistik alternatif.
Isu lain yang mengemuka adalah paradoks dalam tata kelola ekonomi global. Sejumlah delegasi menyoroti bahwa perdagangan internasional masih cukup berbasis aturan, namun pembiayaan perdagangan dan arus modal di pasar internasional sangat terkonsentrasi. UNCTAD mencatat sekitar 72% perdagangan global masih mengikuti prinsip most-favored nation (MFN) WTO, tetapi pembiayaan yang menopang aktivitas perdagangan dinilai jauh lebih terpusat. Ketika akses modal makin mahal, keputusan investasi berisiko tertahan—dengan dampak lanjutan pada investasi global, kesempatan kerja, serta kemampuan pemerintah menjaga efektivitas belanja publik.
Dalam diskusi, variasi proyeksi pertumbuhan dari sejumlah lembaga juga menjadi perhatian karena mencerminkan rentang skenario yang melebar. Fitch memperkirakan pertumbuhan global sekitar 2,3% pada periode yang dibahas, sementara IMF menempatkannya di sekitar 3,1%. Perbedaan ini dipahami sebagai cerminan asumsi yang tidak sama terkait inflasi, suku bunga, dan ketegangan perdagangan, sekaligus menjadi peringatan bahwa ketidakpastian dapat memengaruhi keputusan bisnis dan arah kebijakan.
G20 juga menekankan pentingnya koordinasi untuk menjaga stabilitas pembiayaan, memperkuat investasi produktif, serta mempertahankan disiplin kebijakan fiskal. Dalam situasi biaya pendanaan yang ketat, pembahasan diarahkan pada bagaimana menjaga belanja publik tetap efektif, meningkatkan prediktabilitas kebijakan agar dunia usaha tidak menunda investasi, dan memperkuat ketahanan negara berkembang yang rentan terhadap guncangan nilai tukar serta tekanan tarif.
Secara keseluruhan, pembahasan G20 menggambarkan perubahan lanskap risiko: dari kekhawatiran krisis yang datang tiba-tiba menjadi tekanan berlapis yang mengendap dan memperlambat pertumbuhan. Dalam kerangka ini, tantangan utama yang dibahas adalah menjaga agar perlambatan tidak berkembang menjadi krisis yang asimetris, terutama bagi negara-negara yang paling sensitif terhadap perubahan arus modal dan dinamika perdagangan global.
