Transformasi keuangan digital Indonesia dinilai memasuki fase penting di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Pada 2024, ekonomi digital Indonesia mencapai 90 miliar dolar AS dan diperkirakan terus meningkat. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan besar terkait keamanan, inklusivitas, dan keberlanjutan ekosistem keuangan yang semakin kompleks.
Isu tersebut mengemuka dalam Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025 yang digelar Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) di Jakarta pada 19 Agustus 2025. Forum ini menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital, melalui sinergi antara perbankan, fintech, regulator, dan sektor riil.
Urgensi kolaborasi turut didorong oleh pertumbuhan transaksi digital. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi QRIS mencapai Rp317 triliun pada kuartal II 2025, naik 121 persen secara tahunan. Layanan ini telah digunakan lebih dari 57 juta pengguna, dengan 93 persen merchant berasal dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data tersebut menggambarkan tingginya adopsi teknologi sekaligus potensi digitalisasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, meluasnya penggunaan layanan keuangan digital juga memperbesar risiko kejahatan siber, penipuan daring, dan kebocoran data. Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indarto Budiwitono menilai transformasi digital perbankan tidak dapat lagi ditunda. Menurutnya, bank perlu mengembangkan strategi digital yang lincah dan terukur, bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjawab ekspektasi nasabah yang semakin kompleks.
Indarto menambahkan, tantangan keamanan siber menuntut investasi berkelanjutan, termasuk pada teknologi cloud, kapabilitas analitik data, serta integrasi kecerdasan buatan (AI). Ia menekankan perlindungan reputasi dan keberlangsungan bisnis kini menjadi prioritas utama.
Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir menyoroti pentingnya ruang dialog untuk menghasilkan terobosan nyata. Ia menyampaikan tiga fokus utama tahun ini, yakni penguatan ketahanan siber dan pencegahan penipuan berbasis intelijen bersama, perancangan produk keuangan yang lebih inklusif bagi UMKM dan masyarakat underserved, serta pembentukan arsitektur kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Pandu menilai keuangan digital yang terpercaya akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang aman, adil, dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Umum II AFTECH Budi Gandasoebrata menambahkan, ekosistem keuangan digital yang sehat memerlukan tiga pilar. Pertama, regulasi dan pengawasan adaptif berbasis risiko agar inovasi tidak mengorbankan keamanan. Kedua, pemanfaatan teknologi seperti AI dan open finance dengan tata kelola yang akuntabel. Ketiga, edukasi publik dan kampanye anti-penipuan digital yang masif dan terintegrasi. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik, karena kepercayaan menjadi fondasi keberhasilan ekosistem.
Forum tersebut juga membahas peran keuangan digital dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi nasional. Tantangan utama UMKM antara lain keterbatasan akses pasar, pembiayaan, dan literasi keuangan. Untuk menjawabnya, perbankan dan fintech mendorong pembentukan ekosistem digital yang memungkinkan penilaian kredit berbasis data transaksi elektronik, sehingga pelaku UMKM underbanked dapat memperoleh akses pembiayaan melalui credit scoring berbasis data digital.
Dalam skema ini, perusahaan penyedia gerbang pembayaran dan pemeringkat kredit disebut berperan penting dalam menyediakan data dan infrastruktur yang mendukung perbankan agar dapat memberikan layanan lebih inklusif. Meski demikian, digitalisasi dinilai belum cukup tanpa edukasi literasi keuangan dan pendampingan berkelanjutan agar UMKM mampu mengelola keuangan dengan lebih baik.
Salah satu topik yang menonjol adalah peran ganda AI: sebagai pendorong inovasi sekaligus tantangan baru bagi keamanan siber. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN Edit Prima menjelaskan, serangan siber berbasis AI—seperti phishing yang dipersonalisasi dan polymorphic malware—menuntut respons pertahanan yang juga ditenagai AI. Menurutnya, kemampuan AI menganalisis pola ancaman dan memblokir serangan secara real time akan menentukan efektivitas pertahanan digital ke depan.
Edit juga menekankan pentingnya berbagi intelijen ancaman (threat intelligence sharing) lintas lembaga. Ia menyebut kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, BSSN, Kominfo, dan PPATK krusial untuk pemblokiran URL berbahaya, pencegahan penipuan digital, serta deteksi transaksi mencurigakan secara terkoordinasi.
Peran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) turut menjadi perhatian. CEO Privy sekaligus Wakil Ketua Umum I AFTECH Marshall Pribadi menilai identitas digital berbasis sertifikat elektronik merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik. Dengan identitas digital yang sah dan diakui negara, masyarakat dan pelaku industri disebut dapat bertransaksi lebih aman dan nyaman. Marshall menekankan, membangun kepercayaan digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kolaborasi, transparansi, dan kepatuhan.
IDBS 2025 dihadiri lebih dari 400 pemangku kepentingan dari regulator, perbankan, fintech, dan sektor riil. Diskusi dalam forum ini tidak hanya menyoroti persoalan terkini, tetapi juga merumuskan strategi jangka panjang menuju transformasi keuangan nasional yang berorientasi pada inklusi, keberlanjutan, dan keamanan.
Sejumlah mitra industri yang disebut mendukung forum ini antara lain BNIdirect, Privy, ADVANCE.AI, Easycash, Jalin, Finpay, dan Trusting Social. Secara umum, forum menegaskan peluang Indonesia untuk memimpin transformasi keuangan digital di Asia Tenggara, dengan catatan seluruh pemangku kepentingan konsisten memperkuat kolaborasi, inovasi, dan kepercayaan publik, termasuk dalam perlindungan konsumen di era keuangan inklusif.
