Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,04 persen (yoy), di tengah kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan angka tersebut menegaskan kinerja ekonomi nasional sepanjang 2025 berada dalam tren positif. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat 5,11 persen (yoy), meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 5,03 persen (yoy).
Ramdan menilai kinerja itu menjadi modal menghadapi tahun berikutnya. Bank Indonesia juga menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 dapat berada dalam kisaran 4,9 hingga 5,7 persen (yoy), dengan dukungan peningkatan permintaan domestik serta efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter.
“Dalam kaitan ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas,” ujar Ramdan.
Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa angka pertumbuhan tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan, menurut mereka, belum tentu sejalan dengan menguatnya optimisme publik maupun membaiknya kondisi ekonomi masyarakat secara luas.
Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pertumbuhan 5,39 persen menyimpan pesan ganda. Di satu sisi, ia melihat ekonomi Indonesia masih bergerak dan terhindar dari perlambatan tajam. Namun di sisi lain, capaian tersebut dinilai belum mencerminkan lompatan besar seperti yang kerap muncul dalam narasi pembangunan.
“Indonesia memang tidak sedang jatuh. Tetapi capaian ini juga belum sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan tinggi yang sering dijanjikan sebagai tanda hadirnya ‘mesin baru’ ekonomi,” ujar Achmad.
Achmad juga menyoroti persoalan mendasar yang kerap luput dari perdebatan publik, salah satunya masih kuatnya konflik kepentingan yang membuat belanja negara dan kebijakan ekonomi tidak selalu diarahkan pada sektor yang paling produktif bagi pertumbuhan jangka panjang.
