BERITA TERKINI
Ekonomi Indonesia 2025: Tumbuh Bertahap di Tengah Gejolak Global, Kepercayaan Pasar Berangsur Pulih

Ekonomi Indonesia 2025: Tumbuh Bertahap di Tengah Gejolak Global, Kepercayaan Pasar Berangsur Pulih

Sepanjang 2025, ekonomi global bergerak dalam situasi yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Menguatnya proteksionisme, kembalinya perang dagang sebagai instrumen tekanan geopolitik, fragmentasi perdagangan, perubahan kebijakan moneter di negara maju, fluktuasi arus modal, serta konflik geopolitik turut meningkatkan volatilitas pasar keuangan dunia.

Di tengah tekanan tersebut, pertumbuhan ekonomi global masih terjadi namun dinilai rapuh dan mudah terganggu oleh keputusan politik serta sentimen pasar. Bagi negara berkembang, tantangannya adalah menjaga stabilitas domestik sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan.

Dalam konteks itu, kinerja ekonomi Indonesia sepanjang 2025 disebut tetap relatif tangguh. Pertumbuhan tidak melesat tinggi, tetapi konsisten membaik dari triwulan ke triwulan. Menteri Keuangan, dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Januari 2026, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak dari 4,67 pada triwulan I, naik menjadi 5,12, lalu 5,04, dan diperkirakan triwulan IV berada di atas 5, sekitar 5,45. Pemerintah menilai momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi dan prospek ke depan diharapkan lebih baik.

Sejumlah indikator lain juga menunjukkan hasil positif. Surplus neraca perdagangan sepanjang 2025 mencapai USD46,0 miliar atau tumbuh 46,8%. PMI Manufaktur pada Desember berada di 51,2 yang mencerminkan ekspansi. Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) turun 101 basis point dari 7,02% pada akhir 2024 menjadi 6,01% pada akhir 2025, yang dipandang sebagai sinyal meningkatnya kepercayaan investor sekaligus membuat pembiayaan APBN lebih efisien. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga naik 22,1% dibanding tahun sebelumnya.

Triwulan I: meredam dampak kebijakan tarif agresif AS

Pada triwulan pertama, tekanan eksternal menjadi tantangan utama. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump untuk kedua kalinya meluncurkan kebijakan tarif agresif yang memicu proteksionisme dan fragmentasi perdagangan global. Dampaknya cepat terasa pada sentimen domestik, tercermin dari melemahnya Indeks Keyakinan Konsumen pada Maret 2025 ke 121,13.

Pemerintah merespons melalui bauran kebijakan untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas, termasuk targeted taxation, paket stimulus ekonomi, pelonggaran moneter, disiplin fiskal, dan strategic investment. Menteri Keuangan menjelaskan penyesuaian PPN 12% hanya diberlakukan terbatas untuk barang mewah, disertai paket stimulus untuk menjaga daya beli rumah tangga dan mendukung UMKM, sektor padat karya, perumahan, serta otomotif, termasuk diskon tarif listrik. Total stimulus disebut mencapai Rp33,3 triliun. Di sisi moneter, Bank Indonesia memangkas suku bunga 26 basis point menjadi 5,75%. Pemerintah juga menerapkan efisiensi APBN melalui Inpres Nomor 1/2025 dan meluncurkan BPI Danantara sebagai bagian dari strategic investment.

Pada periode ini, program prioritas mulai dijalankan: Makan Bergizi Gratis sejak 6 Januari 2025, Cek Kesehatan Gratis mulai 10 Februari 2025, dan pembentukan sovereign wealth fund Danantara pada 24 Februari 2025. Pemerintah juga memberikan subsidi pupuk, meningkatkan stok beras Bulog hingga 2,3 juta ton, serta menyalurkan subsidi sektor pertanian sebesar 10,5%.

Triwulan II: perang dagang meningkat, stimulus berbasis konsumsi domestik

Memasuki triwulan kedua, tensi perang dagang makin menguat, masih dipicu kebijakan tarif agresif Amerika Serikat. Bagi Indonesia, tarif resiprokal AS berdampak pada sektor manufaktur padat karya. Lima komoditas utama ekspor Indonesia ke AS yang disebut terdampak adalah perlengkapan mesin dan elektrik, pakaian dan aksesoris, alas kaki, minyak sawit, dan karet.

Pemerintah menyiapkan paket stimulus untuk menjaga daya saing ekspor sekaligus mendorong daya beli, mobilitas, dan sektor padat karya. Total anggaran stimulus berbasis konsumsi domestik pada triwulan ini sebesar Rp24,4 triliun. Rinciannya meliputi diskon transportasi selama libur sekolah, potongan tarif tol bagi sekitar 110 pengendara, penebalan bantuan sosial melalui kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga, bantuan subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta diskon JKK 50% bagi pekerja di sektor padat karya.

Di sisi program prioritas, pemerintah menyebut Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 5,6 juta penerima. Pemerintah juga menyampaikan capaian swasembada beras dengan stok Bulog mencapai 4,2 juta ton. Rumah bersubsidi yang terbangun tercatat 101,7 ribu unit, dan investasi langsung tumbuh 11,5%.

Triwulan III: tekanan memuncak, sentimen berbalik

Tantangan paling berat terjadi pada triwulan ketiga. Pada akhir Agustus 2025, gelombang demonstrasi besar muncul memprotes besaran tunjangan anggota DPR. Pemerintah menilai situasi tersebut menekan pasar keuangan, terutama rupiah, serta memengaruhi persepsi investor, aktivitas bisnis, dan keputusan konsumsi. Menteri Keuangan menyebut unjuk rasa Agustus–September menekan pasar keuangan dan memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pemerintahan.

Respons pemerintah dilakukan melalui langkah yang disebut proaktif, termasuk pemindahan kas pemerintah sebesar Rp200 triliun untuk meningkatkan produktivitas dana dan mendorong ekonomi secara langsung. Pemerintah juga meluncurkan paket stimulus ketiga senilai Rp15,6 triliun berupa diskon iuran JKK dan JKM, PPh Pasal 21 sektor pariwisata, bantuan pangan, serta perpanjangan jangka waktu PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM. Pemerintah menyatakan dampaknya cepat, antara lain penyaluran kredit meningkat, sentimen masyarakat kembali optimistis, dan stabilitas sosial-politik kembali terjaga. Menteri Keuangan menyebut pada September laju pertumbuhan naik dari hampir 0 menjadi 13,2% dan turut membalikkan sentimen masyarakat.

Dalam periode yang sama, Indonesia juga melakukan diplomasi perdagangan. Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati penurunan tarif dari 32% menjadi 19%. Indonesia dan Uni Eropa juga menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi Indonesian-European Comprehensive Economic Partnership (IEU-CEPA) yang mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, hingga ekonomi berkelanjutan, serta disebut membuka peluang percepatan ekspor dan akses lebih besar ke pasar Eropa.

Secara perdagangan, pada Januari–September 2025 surplus neraca dagang naik 50,9%. Ekspor tercatat USD209,80 miliar atau naik 8,14%, sementara impor USD176,32 miliar atau naik 2,62%.

Triwulan IV: tekanan mereda, kredibilitas pasar menguat

Menjelang akhir 2025, tekanan global disebut mereda dan prospek global membaik. Pemerintah memanfaatkan momentum ini dengan stimulus yang lebih terarah untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan. Paket stimulus keempat dialokasikan Rp37,4 triliun, dengan fokus pada penguatan konsumsi akhir tahun, dukungan bagi dunia kerja terutama pemberdayaan generasi muda, serta kelancaran mobilitas masyarakat. Menteri Keuangan menyebut stimulus mencakup BLT sementara, program magang, dan diskon transportasi Nataru.

Pada triwulan ini, pemerintah kembali melakukan penempatan kas negara untuk menjaga likuiditas, serta mempercepat deregulasi dan penyelesaian hambatan usaha melalui kanal aduan P2SK. Pemerintah menyampaikan hasilnya terlihat pada penguatan aktivitas ritel di angka 5,94, berlanjutnya ekspansi manufaktur dalam lima bulan terakhir di level 51,2, menguatnya pasar saham dengan IHSG mencatat 24 kali all-time high, serta turunnya imbal hasil surat utang negara di bawah 6%. Menteri Keuangan juga menyebut penempatan kas di bank komersial ditambah Rp76 triliun.

Pemulihan kepercayaan turut tercermin dari arus modal. Setelah sempat melemah hingga September 2025, aliran dana berbalik positif pada Oktober dan berlanjut sampai akhir tahun. Investor asing kembali masuk ke SBN, instrumen moneter, dan saham. Menteri Keuangan menyebut total inflow pada November–Desember mencapai Rp46,8 triliun, dengan rincian pada Desember: SBN inflow 6,49 triliun, SRBI inflow 27,40 triliun, dan saham inflow 12,24 triliun.

Secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 menggambarkan upaya menjaga stabilitas melalui kebijakan yang dinilai tepat waktu, fleksibel, dan konsisten. Pemerintah menekankan peran APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber), penjaga kepercayaan, dan instrumen untuk memastikan roda ekonomi tetap berjalan di tengah perubahan global yang cepat dan penuh ketidakpastian.