Perekonomian Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sepanjang 2025 mencatat kinerja positif, ditopang menguatnya sektor berbasis mobilitas, pariwisata, dan konsumsi masyarakat. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada 2025 adalah penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 9,33 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 8,69 persen, serta jasa lainnya yang meningkat 8,46 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 5 Februari 2026 mencatat ekonomi DKI Jakarta tumbuh 5,21 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan 2024. Capaian ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen. Kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional pun tetap berada di angka 16,61 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai capaian tersebut mencerminkan kerja sama berbagai elemen di Jakarta, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang melampaui rata-rata nasional adalah buah dari kolaborasi. Pemerintah hadir menjaga iklim usaha, dunia usaha bergerak menciptakan nilai tambah, dan warga tetap percaya serta aktif berpartisipasi dalam perekonomian kota,” ujarnya.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih didominasi konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80 persen. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menyumbang 33,79 persen dan konsumsi pemerintah sebesar 13,20 persen. Struktur ini menegaskan pentingnya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong investasi berkelanjutan.
Pada akhir 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merancang sejumlah kebijakan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus memberi ruang bagi pelaku usaha. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan IV-2025 menguat dengan laju 5,71 persen yoy.
Pada periode triwulan IV-2025, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 8,40 persen, jasa lainnya meningkat 8,32 persen, dan jasa perusahaan naik 8,11 persen. Pramono mengatakan stimulus akhir tahun didorong untuk memastikan roda ekonomi tetap berputar dan lapangan kerja terjaga. “Kami sengaja mendorong stimulus di periode akhir tahun, bukan hanya untuk mengejar angka pertumbuhan, tetapi untuk memastikan roda ekonomi berputar dan lapangan kerja tetap terjaga,” jelasnya.
Salah satu kebijakan yang diterapkan pada triwulan IV-2025 adalah pemberian insentif pajak untuk memperkuat iklim investasi dan usaha. Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) bagi sektor makanan dan minuman serta jasa perhotelan.
Melalui Keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pajak sebesar 50 persen pada Agustus–September dan 20 persen pada Oktober–Desember 2025. Kebijakan ini ditempuh sebagai respons atas kenaikan biaya produksi sekaligus untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Total nilai keringanan pajak tersebut mencapai Rp 495 miliar dan dinikmati oleh 45.248 objek pajak. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan insentif berupa pembebasan pajak reklame di pusat perbelanjaan dan hotel dalam acara Jakarta Festive Wonders.
Strategi tersebut disebut mendorong realisasi pajak reklame sebesar 8,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pada saat yang sama, realisasi PBJT makanan dan minuman meningkat 7,73 persen, serta PBJT jasa perhotelan naik 9,18 persen dibandingkan November 2025.
Jakarta Festive Wonders merupakan ajang lomba digitalisasi transaksi dan dekorasi pusat perbelanjaan serta hotel di Jakarta. Program ini menargetkan nilai transaksi sekitar Rp 15,25 triliun atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode normal. Berdasarkan proses kurasi bersama asosiasi pusat perbelanjaan dan perhotelan, sebanyak 81 peserta tercatat berpartisipasi.
Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan IV-2025 juga didorong peningkatan kunjungan ke pusat perbelanjaan yang naik 20 persen selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Pada periode yang sama, tingkat okupansi hotel meningkat 5 persen, dari 85 persen menjadi 90 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Ke depan, kami terus memastikan kebijakan fiskal dan program pembangunan berpihak pada penguatan daya beli warga, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Jakarta,” pungkasnya.
