JAKARTA — Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dinilai perlu terus meyakinkan dunia usaha agar lebih percaya diri melakukan ekspansi. Dorongan tersebut dipandang penting untuk mempercepat laju ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.
Head of Macroeconomics and Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, mengatakan berbagai insentif dan stimulus yang diberikan Pemerintah dan BI semestinya dapat membuat pelaku usaha berskala nasional lebih optimistis. Hal itu disampaikan Dian dalam acara AXA Outlook Ekonomi 2026 di Jakarta, Kamis (29/1).
Namun, menurut Dian, upaya mendorong pelaku usaha yang berorientasi ekspor tidak semudah sektor domestik. Salah satu penyebabnya adalah kondisi geopolitik yang dinilai sangat fluktuatif.
“Semestinya tensi geopolitik global yang berasal dari tarif perdagangan mereda setelah tercapai kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dengan beberapa negara mitra dagangnya,” kata Dian.
Ia menambahkan, situasi kembali memanas seiring munculnya sejumlah peristiwa, seperti ketegangan antara AS bersama Israel dengan Iran serta upaya AS untuk menganeksasi Greenland. Dian menilai faktor-faktor tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk membangkitkan optimisme para eksportir.
Di sisi lain, Dian menilai perekonomian Indonesia pada 2026 tetap memiliki daya tahan meski diwarnai berbagai tantangan. Ia menyebut Bank Dunia merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 5% tahun ini.
Kendati demikian, ia menilai pelaku bisnis, khususnya eksportir, cenderung menunggu perkembangan situasi geopolitik global sebelum mengambil langkah ekspansi lebih jauh.
Dian juga mengingatkan tantangan lain yang perlu diantisipasi dunia usaha, yakni nilai tukar rupiah yang cenderung fluktuatif. Ia menyarankan pelaku usaha melakukan diversifikasi portofolio dan aset, serta memanfaatkan transaksi lindung nilai (hedging) untuk mencegah tekanan berlebihan pada kurs.
Dalam kesempatan terpisah, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko, mengatakan BI pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun tugas utamanya adalah menjaga stabilitas.
Menurut Suhartoko, kebijakan moneter berupa penurunan suku bunga telah ditempuh untuk ditransmisikan ke pasar kredit guna mendorong peningkatan investasi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kebijakan bank dalam menurunkan suku bunga kredit serta minat pengusaha untuk berinvestasi.
Dari sisi makroprudensial, ia menyebut telah terjadi pelonggaran untuk meningkatkan kredit konsumsi maupun investasi. Sementara dari kebijakan neraca pembayaran, BI dinilai mendorong pembangunan transaksi digital guna meningkatkan kecepatan peredaran uang yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
“Artinya, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebenarnya merupakan sinyal kepada pelaku usaha lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Suhartoko.
Ia menambahkan, investor yang tidak mendukung pertumbuhan berisiko mengalami kerugian karena menghadapi situasi pertumbuhan ekonomi rendah dalam waktu cukup lama. Suhartoko menyebut pendekatan “moral suasion” dapat ditempuh, antara lain dengan BI mengajak pertemuan para petinggi bank kelompok KBMI 4 untuk melakukan konvensi penurunan suku bunga.
“Jika KBMI 4 turunkan suku bunga, maka KBMI di bawahnya akan mengikuti, mengingat struktur pasar perbankan Indonesia adalah oligopoli kepemimpinan harga,” pungkas Suhartoko.
