Proyek pembangunan drainase di Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) masih menjadi perhatian publik. Setelah pekerjaan drainase milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinyatakan selesai, sorotan kini mengarah pada rencana penanaman kembali pohon yang terdampak proyek tersebut.
Sebelumnya, pembangunan drainase sempat disorot karena disebut akan menebang sejumlah pohon di jalur pekerjaan. Kekhawatiran itu sempat dibantah dengan komitmen bahwa pohon akan dipertahankan, termasuk penanaman kembali untuk pohon yang terpaksa ditebang.
Namun, DPRD Kota Malang menilai komitmen penghijauan itu belum tampak direalisasikan. Hingga kini, penanaman kembali pohon yang dijanjikan di sepanjang Suhat belum terlihat meski proyek drainase telah selesai.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menekankan bahwa konsekuensi ekologis dari proyek infrastruktur harus dipulihkan. Menurutnya, penebangan pohon perlu diikuti langkah pengembalian fungsi ruang hijau.
“Kalau provinsi belum bisa merealisasikan, pemkot harus berani mengambil peran. Tidak ada ruang toleransi untuk janji yang tidak ditepati. Pohon itu kebutuhan kota dan harus dikembalikan,” ujar Amithya.
Ia juga menolak alasan teknis yang kerap dijadikan pembenaran. Amithya menilai keterbatasan bukan alasan untuk menghapus kewajiban penghijauan, melainkan harus dijawab melalui pelaksanaan bertahap.
“Kalau tidak bisa sekaligus, ya dilakukan bertahap. Yang penting ada itikad menepati janji, bukan malah dihilangkan dari rencana penataan kota,” katanya.
Terkait wacana penggantian pohon dengan pot tanaman atau ornamen trotoar, Amithya menilai langkah itu tidak sepadan. Ia menekankan fungsi pohon besar sebagai peneduh dan penyerap air tidak dapat digantikan sekadar elemen estetika.
“Fungsinya jauh berbeda. Kalau penggantinya terlalu jauh dari fungsi pohon, ya jangan. Harus dicari solusi yang mendekati manfaat aslinya,” ujarnya.
Amithya juga mengingatkan dampak berkurangnya ruang hijau di Kota Malang. Ia menyebut dalam rentang 2024–2025, ratusan rumah dilaporkan terendam banjir dengan durasi genangan yang dinilai lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Ini sinyal serius. Kita di dataran tinggi, tapi justru menghadapi banjir berkepanjangan. Artinya, ada persoalan lingkungan yang harus segera dimitigasi,” kata Amithya, yang juga menjabat ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang.
