Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai ketidakpastian global masih berada pada level tinggi di tengah proyeksi perlambatan ekonomi dunia yang turut memengaruhi Indonesia. Risiko geopolitik, perubahan iklim ekstrem, hingga potensi konflik antarnegara disebut menjadi faktor utama yang perlu terus diwaspadai.
Anggota DEN Septian Hario Seto mengatakan eskalasi ketegangan di sejumlah kawasan—mulai dari Eropa hingga konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel—serta dinamika geopolitik lain berpotensi berdampak besar terhadap perekonomian global apabila berkembang menjadi konflik terbuka.
Selain itu, Septian menyoroti ancaman perubahan iklim yang dinilai semakin nyata seiring meningkatnya intensitas bencana alam di dalam negeri. Ia mencontohkan banjir di Pulau Sumatra serta curah hujan tinggi yang terjadi di Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir sebagai indikasi risiko iklim yang semakin ekstrem.
“Dari DEN kami melihat, sebenarnya dari sisi global dan geopolitik ini ketidakpastiannya sangat tinggi. Ditambah lagi kalau kita lihat ancaman perubahan iklimnya ini akan cukup ekstrem,” ujar Septian dalam panel diskusi Nusantara Economic Outlook (NEO) 2026 di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Meski demikian, DEN mencermati adanya sejumlah perkembangan positif, terutama terkait meredanya ketegangan perang dagang global. Septian menyebut isu tarif mulai menemukan titik temu, seiring adanya konsesi tarif di Amerika Serikat kepada India.
Ia juga menyampaikan informasi yang ia dengar dari Kemenko Perekonomian bahwa Indonesia berpeluang mendapatkan beberapa tarif yang lebih rendah dari 19 persen untuk produk-produk Indonesia. Menurutnya, hal tersebut berpotensi berdampak baik terhadap penyerapan tenaga kerja.
Dari sisi domestik, DEN menilai kinerja konsumsi pada kuartal IV/2025 menunjukkan tren pemulihan. Septian menyebut setidaknya ada tiga faktor yang mendukung, yakni belanja pemerintah yang mulai digelontorkan pada kuartal III dan IV, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penurunan transaksi judi daring.
Menurut Septian, belanja pemerintah berdampak positif terhadap sentimen pasar. Sementara itu, program MBG dinilai menjadi bantalan bagi konsumsi masyarakat, dengan jumlah penerima pada kuartal IV/2025 tercatat mencapai 55 juta orang dan meningkat menjadi 60 juta orang per awal Januari 2026.
Adapun penurunan signifikan transaksi judi daring hingga hampir 68 persen—berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)—dinilai turut memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat.
“Jadi belanja pemerintahnya bagus, judi daringnya turun, terus MBG-nya berjalan dengan baik. Kita lihat perbaikan di Q4-nya itu berjalan sangat menggembirakan,” pungkas Septian.
