Sistem Dana Kredit Rakyat di Vietnam dinilai menghadapi risiko kehilangan keunggulan kompetitif apabila lambat beradaptasi, terutama di tengah perubahan perilaku pengguna jasa keuangan dan persaingan yang kian ketat dari layanan digital.
Dana Kredit Rakyat didirikan pada 1993 dengan tujuan memobilisasi sumber daya dalam masyarakat untuk saling mendukung antaranggotanya, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap produk dan layanan keuangan formal. Dengan dukungan arahan otoritas dan koordinasi berbagai pihak, sistem ini mencatat sejumlah capaian.
Hingga 31 Desember 2025, sistem Dana Kredit Rakyat (PKP) terdiri dari hampir 1.180 unit. Dari jumlah tersebut, 26 PKP memiliki total aset di atas 500 miliar VND dan 319 PKP memiliki aset antara 200 miliar VND hingga di bawah 500 miliar VND. PKP beroperasi di 31 provinsi dan kota, dengan hampir 2 juta anggota. Total aset sistem tercatat sekitar 203 triliun VND, simpanan nasabah sekitar 178 triliun VND, dan pinjaman beredar sekitar 147 triliun VND. Secara umum, pertumbuhan sistem dinilai stabil dan berperan dalam mendorong inklusi keuangan, mendukung produksi serta usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan.
Dalam konferensi internasional bertema penguatan peran Dana Kredit Rakyat, Direktur Departemen Perusahaan Swasta dan Ekonomi Kolektif Kementerian Keuangan, Bui Anh Tuan, menegaskan posisi ekonomi kolektif—dengan koperasi sebagai inti—sebagai komponen penting perekonomian Vietnam. Ia merujuk Resolusi No. 20-NQ/TW tahun 2022 yang menekankan pengembangan ekonomi kolektif sebagai tren yang tak terhindarkan dalam konteks integrasi internasional. Dalam strategi pengembangan ekonomi koperasi dan koperasi periode 2021–2030, Dana Kredit Rakyat disebut sebagai salah satu komponen kunci untuk mendorong layanan keuangan bagi ekonomi koperasi.
Namun, otoritas perbankan mencatat masih terdapat sejumlah kelemahan. Wakil Direktur Departemen Keamanan Sistem Lembaga Kredit Bank Negara Vietnam (SBV), Hoang Viet Dung, menyampaikan bahwa inspeksi, pemeriksaan, dan pengawasan menemukan sebagian Dana Kredit Rakyat berkembang tidak selaras dengan prinsip lembaga kredit koperasi. Beberapa unit dinilai terlalu berfokus pada keuntungan, tidak mematuhi tujuan operasional, serta kurang memperhatikan kepentingan anggota.
Ia juga menyoroti lemahnya tata kelola, manajemen, pengendalian, dan audit internal pada sebagian unit, dengan risiko etika di kalangan staf disebut sebagai ancaman potensial terbesar terhadap keamanan operasional. Selain itu, banyak Dana Kredit Rakyat masih berskala kecil, produk dan layanan kurang beragam, teknologi informasi tertinggal, serta hubungan dengan Bank Koperasi Vietnam (Co-opBank) belum kuat. Penanganan unit berkinerja buruk juga dinilai masih menjadi tantangan.
Restrukturisasi unit administrasi tingkat komune turut memunculkan persoalan tumpang tindih wilayah operasional pada sebagian Dana Kredit Rakyat, sehingga memerlukan solusi restrukturisasi yang tepat. Di sisi lain, digitalisasi mengubah perilaku pengguna—terutama generasi muda—yang mengutamakan layanan cepat, mulus, personal, dan mudah diakses lewat perangkat seluler. Perkembangan fintech dan perbankan seluler dinilai dapat menggerus keunggulan geografis Dana Kredit Rakyat, menekan pangsa pasar, dan menurunkan efisiensi operasional jika tidak diantisipasi.
Hoang Viet Dung menilai sebagian Dana Kredit Rakyat belum cukup menyadari tantangan tersebut dan belum proaktif menyusun strategi untuk memposisikan ulang peran serta memperluas komunitas anggota. Padahal, menurutnya, fokus pelayanan kepada anggota—termasuk kelompok rentan, berpenghasilan rendah, serta masyarakat pedesaan dan daerah terpencil—merupakan kekuatan tradisional yang sejalan dengan misi keuangan inklusif.
Dalam forum yang sama, ia menekankan pentingnya memperkuat keterkaitan sistem dengan Co-opBank sebagai pusat penghubung, serta membangun mekanisme dan ekosistem bersama secara bertahap. Sejumlah Dana Kredit Rakyat juga mengakui tantangan yang ada dan menyatakan bahwa tanpa penguatan yang tepat waktu, perannya dapat menyusut dalam jangka panjang.
Menurut Hoang Viet Dung, penguatan dan pengembangan sistem Dana Kredit Rakyat perlu dilakukan secara serentak, komprehensif, dan berhati-hati, dengan prinsip transparansi serta kesesuaian dengan karakteristik khusus model lembaga kredit berbasis koperasi. Ia memaparkan lima usulan solusi dasar.
Pertama, penguatan kerangka hukum. Pada 2025, SBV menerbitkan 10 surat edaran yang mengubah, menambah, dan mengganti ketentuan terkait perizinan, jaringan, operasi, dan pengendalian internal bagi Co-opBank dan Dana Kredit Rakyat. Regulasi ini disebut membantu mengatasi sebagian kekurangan praktik operasional, memperkuat keterkaitan sistem, serta menegaskan peran sentral Co-opBank. Ke depan, mulai 2026 dan seterusnya, ia mendorong peninjauan dan penyempurnaan dokumen panduan agar lebih selaras dengan praktik internasional dan kebutuhan restrukturisasi, sekaligus menjadi dasar hukum reorganisasi dan penataan unit yang lemah atau terlalu kecil. Ia juga menyebut perlunya pengaturan agar setiap unit administrasi tingkat kecamatan maksimal hanya memiliki satu Dana Kredit Rakyat untuk menghindari risiko persaingan internal.
Kedua, memperkuat manajemen, inspeksi, pengawasan, serta penanganan restrukturisasi dan operasional guna peringatan dini risiko, pencegahan dan mitigasi, penindakan pelanggaran, penerapan intervensi dini dan kontrol khusus, serta mencegah kelemahan berlanjut hingga berpotensi runtuh di luar kendali.
Ketiga, fokus pada peningkatan tata kelola, manajemen, dan kapasitas keuangan tiap Dana Kredit Rakyat serta memperkuat keterkaitan sistem. Co-opBank dan Dana Kredit Rakyat didorong memperkuat kepatuhan pada prinsip dan tujuan, menjalankan aturan sistem dan kebijakan negara, meningkatkan perhatian terhadap anggota, serta menghimpun sumber daya internal untuk memperkuat modal dasar. Upaya saling mendukung, penyusunan mekanisme bersama, peningkatan efisiensi alokasi modal, dan pengelolaan penggunaan dana juga ditekankan untuk menjaga keamanan sistem.
Keempat, memperkuat koordinasi antara SBV dengan kementerian, sektor, pemerintah daerah, Asosiasi Dana Kredit Rakyat, dan Badan Penjamin Simpanan Vietnam untuk menyempurnakan kebijakan, mendukung penanganan unit yang lemah, serta memperluas diseminasi informasi tentang karakter dan nilai positif model koperasi di sektor keuangan.
Kelima, meningkatkan dukungan kementerian, sektor, serta komite rakyat di provinsi dan kota melalui kajian kebijakan, termasuk opsi peningkatan modal Co-opBank dari anggaran negara, kebijakan preferensial terkait alokasi lahan dan kantor surplus akibat restrukturisasi administrasi untuk disewa atau dibeli sesuai ketentuan, pertimbangan pembebasan pajak penghasilan atas kontribusi modal anggota, pengurangan pajak penghasilan badan bagi lembaga kredit berbentuk koperasi, penguatan penegakan putusan perdata, serta pembentukan komite pengarah restrukturisasi Dana Kredit Rakyat di wilayah sejalan dengan rencana penataan unit administrasi tingkat kecamatan.
Hoang Viet Dung menegaskan bahwa di tengah persaingan dan transformasi digital yang kuat, penguatan sistem Dana Kredit Rakyat bersifat penting dan strategis. Menurutnya, menjaga nilai inti “saling mendukung bagi anggota”, meningkatkan kapasitas tata kelola, memastikan keamanan sistem, dan memperkuat hubungan internal menjadi landasan agar Dana Kredit Rakyat tetap berperan sebagai lembaga keuangan berorientasi masyarakat yang terkait erat dengan wilayah operasinya.
Dengan penyempurnaan kerangka hukum, tekad restrukturisasi, serta dukungan otoritas, pemerintah daerah, dan mitra internasional, sistem Dana Kredit Rakyat diharapkan dapat berkembang secara aman, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada tujuan pembangunan sosial-ekonomi dan keuangan inklusif, stabilitas sistem keuangan nasional, serta peningkatan kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan.
