Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah (Center for Sharia Economic Development/CSED) INDEF menilai ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tengah memasuki fase baru. Perkembangannya dinilai mulai bergeser dari dominasi sektor keuangan menuju sektor riil, dengan industri halal sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonom CSED INDEF Handi Risza mengatakan, selama ini ekonomi syariah di Indonesia lebih banyak didorong oleh sektor keuangan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, arah pengembangan mulai bergerak ke sektor riil dan masuk ke arus utama perekonomian. Handi menekankan transformasi tersebut perlu dijaga agar pada 2026 ekonomi dan keuangan syariah dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Handi, industri halal memiliki ruang besar untuk berkembang pada 2026. Penguatan kelembagaan melalui keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga nonkementerian di bawah Presiden dinilai memperkuat posisi pengembangan produk halal nasional.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun disebut membuka peluang strategis bagi industri pangan halal. Ekonomi dan keuangan syariah juga telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029.
Di tingkat global, Indonesia mempertahankan posisi peringkat ketiga dunia dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 yang dirilis DinarStandard. Indonesia mencatat skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) sebesar 99,9, meningkat 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Handi menyebut capaian tersebut turut didorong oleh masuknya investasi halal sepanjang 2023. Tercatat 40 transaksi investasi dengan total nilai US$1,6 miliar yang terealisasi di sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup Muslim. Menurutnya, hal itu mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap ekosistem halal Indonesia.
Meski demikian, Handi menyoroti tantangan berupa rendahnya inklusi keuangan syariah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 mencatat literasi keuangan syariah berada di angka 43,42%, sementara tingkat inklusinya 13,41%. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan sekitar 30% antara pemahaman masyarakat dan pemanfaatan layanan keuangan syariah.
Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah mengandalkan peran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank BUMN serta rencana pembentukan Bank Syariah Nasional (BSN) yang ditujukan untuk memperkuat pembiayaan sektor perumahan dan ekonomi riil. Di sisi lain, lembaga keuangan sosial syariah berbasis zakat dan wakaf dinilai semakin berperan sebagai jaring pengaman sosial, terutama bagi kelompok miskin ekstrem.
Handi juga menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berpotensi menjadi katalis pembiayaan industri halal nasional. Dengan target investasi Rp720 triliun pada 2026, sebagian pembiayaan Danantara diharapkan mengalir ke sektor keuangan syariah dan industri halal, termasuk proyek Kampung Haji dan Umrah senilai Rp20 triliun.
