Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bertajuk “Dunia Usaha Antikorupsi” pada Rabu, 4 Februari 2026. Kegiatan yang digelar di New Sunari Hotel, Kawasan Pariwisata Lovina, itu menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sutjidra mengatakan bimtek tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan dunia usaha. Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha dinilai krusial dalam menciptakan iklim usaha yang baik, berkelanjutan, dan berintegritas di Kabupaten Buleleng.

Ia menjelaskan, bimtek ini ditujukan untuk membangun pemahaman bersama yang dapat berfungsi sebagai langkah antisipasi, monitoring, dan pengawasan guna mencegah praktik KKN. Sutjidra berharap, dengan pemahaman tersebut dunia usaha di Buleleng dapat tumbuh sehat, bersaing secara baik, serta menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Selain menyasar pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menjalankan upaya pencegahan KKN secara lebih luas melalui pemberian bimtek kepada seluruh pejabat eselon II dan III. Program tersebut disebut dilakukan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), LKPP, dan Kementerian PAN-RB.

Terkait penegakan hukum dan sanksi, Sutjidra menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menerapkan aturan dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Ia menyebut penegakan aturan serta pemberian sanksi telah dilakukan terhadap beberapa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang melakukan pelanggaran.

Dalam kegiatan itu, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Johnson Ridwan Ginting yang menjadi narasumber mengapresiasi inisiatif Sutjidra. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan pemahaman terhadap peta korupsi dan peran masing-masing pihak dalam pencegahan.

Ginting menekankan pentingnya pengenalan terhadap korupsi, dampaknya, serta aturan yang harus dipatuhi sebagai bagian dari pencegahan menuju iklim ekonomi yang sehat. Ia juga menyampaikan KPK akan terus memantau dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks integritas daerah.

Sementara itu, Ketua BPC Gapensi Buleleng Ketut Budi Adnyana turut mengapresiasi bimtek tersebut. Ia menilai kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi dunia usaha untuk menyampaikan kendala dan memperoleh solusi, terutama terkait kompleksitas perizinan dan administrasi.