Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, kerja sama tersebut berperan dalam menciptakan iklim usaha yang baik, berkelanjutan, dan berintegritas.
Pernyataan itu disampaikan Sutjidra usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Antikorupsi di New Sunari Hotel, Bali, Rabu (4/2/2026). Ia menyebut peran pelaku usaha krusial untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Buleleng.
Sutjidra menegaskan, bimtek tidak dimaksudkan sebagai kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya sistematis menuju penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan pelaku usaha. Ia menilai pemahaman bersama tentang pencegahan korupsi dapat menjadi bentuk antisipasi, monitoring, dan pengawasan agar praktik KKN tidak terjadi.
Ia juga menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi dilakukan secara komprehensif. Selain menyasar dunia usaha, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menyelenggarakan bimtek serupa bagi pejabat eselon II dan III dengan melibatkan KPK, Kementerian Dalam Negeri, LKPP, dan Kementerian PAN-RB.
Terkait penegakan aturan, Sutjidra menyatakan kesiapannya memberikan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran. Ia menegaskan sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, seraya menyinggung adanya tindakan yang telah diambil terhadap beberapa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melanggar.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting, mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menilai langkah itu menunjukkan pemahaman tentang peta korupsi serta peran masing-masing pihak dalam pencegahannya.
Johnson berharap pengenalan terhadap korupsi, dampaknya, serta aturan yang harus dipatuhi dapat mendorong iklim ekonomi di Buleleng menjadi lebih sehat, transparan, dan adil. Ia juga menyebut KPK akan terus memantau dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks integritas daerah.
Dari sisi peserta, Ketua BPC Gapensi Buleleng Ketut Budi Adnyana menyambut baik penyelenggaraan bimtek. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum bagi dunia usaha untuk menyampaikan berbagai kendala, terutama terkait kompleksitas perizinan dan administrasi.
Bimtek Dunia Usaha Antikorupsi ini menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam membangun ekosistem bisnis yang bersih dan transparan. Kolaborasi antara pemerintah, KPK, dan pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat pencegahan korupsi, sekaligus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Buleleng secara berkelanjutan.
