Jakarta—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada tiga kementerian strategis, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Kehutanan.

Dalam keterangan BPK yang diterima di Jakarta, Rabu, pemeriksaan tersebut diawali dengan pertemuan (entry meeting) yang dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.

Anggota IV BPK Haerul Saleh menyampaikan pentingnya segera memperbaiki sejumlah potensi permasalahan dalam penyajian laporan keuangan pada ketiga kementerian. Ia menekankan bahwa hasil pemeriksaan atas LK setiap kementerian/lembaga menjadi dasar penetapan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Haerul juga menegaskan kolaborasi dan komunikasi yang efektif sebagai kunci keberhasilan pemeriksaan. Para menteri diharapkan memerintahkan jajarannya untuk membangun komunikasi yang baik selama proses pemeriksaan, mengingat BPK berhak memperoleh dokumen yang diperlukan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Menanggapi hal tersebut, para menteri menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan. Menteri ESDM menegaskan prinsip keterbukaan dan dukungannya terhadap pemeriksaan BPK. Komitmen serupa disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Wakil Menteri Kehutanan, yang menyatakan kesiapan mendukung pemeriksaan, menjamin keterbukaan informasi, serta melakukan pendampingan selama proses pemeriksaan guna memastikan kesiapan data, kelancaran pemeriksaan, dan efektivitas koordinasi.