Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut membantu kabupaten/kota yang ingin memanfaatkan pendanaan alternatif di luar APBD untuk mendukung pembangunan daerah. Upaya ini dinilai penting agar program pembangunan tetap berjalan di tengah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026.
Penyesuaian TKD pada 2026 untuk pemerintah daerah di Sumut disebut mencapai sekitar Rp4,7 triliun. Angka tersebut terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Dibandingkan 2025, DBH turun hingga 59%, sementara DAU turun sekitar 12%.
Menurut Bobby, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif. Saat ini, skema yang banyak digunakan adalah pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
Dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (24/11/2025), Bobby menyampaikan kemungkinan dukungan Pemprov Sumut, termasuk opsi membantu pembayaran bunga pembiayaan. Ia menyebut skema bantuan dapat diatur, misalnya berbagi porsi pembayaran bunga, sehingga Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tidak selalu diberikan secara langsung dalam bentuk utuh kepada daerah.
Bobby menilai persoalan infrastruktur masih menjadi masalah utama di banyak daerah. Ia juga menyebut pembangunan infrastruktur, termasuk konektivitas antarwilayah, kerap menjadi janji yang paling sering disampaikan dalam kampanye kepala daerah. Karena itu, Pemprov Sumut berupaya memfasilitasi agar pemerintah kabupaten/kota mendapatkan pendampingan dan informasi mengenai skema kerja sama pembiayaan dari PT SMI dan PT PII.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, menjelaskan terdapat enam provinsi di Pulau Sumatera yang menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Total nilai proyek pembiayaan publik di Pulau Sumatera mencapai Rp2,76 triliun. Sementara di Sumut, terdapat enam kabupaten/kota yang menjadi debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.
Faaris menambahkan, pembangunan jalan menjadi proyek yang paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut. Menurutnya, proyek tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah.
Kegiatan sosialisasi itu dihadiri bupati dan wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta para kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan kepala Bappelitbang se-Sumut.
