Bank-bank sentral dunia menghadapi tekanan ekspektasi yang kian tinggi di tengah memanasnya konflik Iran dan dampaknya terhadap inflasi global. Setelah periode lonjakan inflasi pada 2022–2023, ekspektasi inflasi dinilai belum sepenuhnya “berlabuh” dengan baik, sehingga otoritas moneter didorong untuk menambatkan ekspektasi tersebut melalui kebijakan suku bunga yang terukur.
Dalam situasi ini, pengetatan kebijakan suku bunga acuan kembali menjadi instrumen utama yang dipandang paling lazim untuk meredam inflasi. Namun ruang gerak bank sentral juga dihadapkan pada tantangan lain: meningkatnya dominasi keuangan dan fiskal setelah tiga dekade kebijakan moneter dan fiskal yang longgar.
Risiko tersebut muncul seiring peningkatan porsi utang sektor publik dan swasta, termasuk bertambahnya utang berkualitas rendah serta menguatnya penyaluran kredit di luar sistem keuangan yang diatur ketat. Ketika kondisi global memasuki fase uang lebih ketat di tengah perang tarif dan eskalasi konflik AS-Israel versus Iran, prospek ketidakstabilan arus keuangan dinilai meningkat, dengan konsekuensi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang perlu diantisipasi.
Di sisi fiskal, lonjakan utang pemerintah menjadi sorotan. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), total utang pemerintah global mencapai rekor tertinggi US$110,9 triliun pada 2025. Kenaikan ini terkait beban belanja pemerintah dan kebutuhan pembiayaan ulang yang tinggi, sehingga dominasi fiskal dinilai makin mengkhawatirkan.
Dalam satu hingga dua tahun terakhir, pembayaran bunga utang pemerintah di sejumlah negara disebut menjadi sangat besar sehingga kenaikan suku bunga berisiko memperberat beban pembayaran utang, terutama jika premi risiko meningkat. Posisi bank sentral sebagai “pembeli siaga” surat utang negara—yang kerap dikaitkan dengan konsep pembagian beban antara pemerintah dan bank sentral—juga memunculkan kekhawatiran monetisasi utang yang dapat membebani neraca pemerintah ke depan.
Situasi pasar obligasi turut menambah kompleksitas. Suku bunga jangka pendek memang turun sejak akhir pandemi COVID-19, tetapi suku bunga jangka panjang justru naik, sebuah kondisi yang disebut tidak lazim. Di tengah itu, muncul kekhawatiran bank sentral akan lebih memprioritaskan upaya melawan pertumbuhan ekonomi rendah dengan menurunkan suku bunga, ketimbang memerangi inflasi dengan menaikkan suku bunga.
Risiko lain yang mengemuka adalah potensi stagflasi, yakni kondisi ketika inflasi tetap tinggi sementara ekonomi melemah. Dalam skenario ini, kenaikan suku bunga acuan tidak serta-merta menurunkan inflasi yang membandel, dan pertumbuhan ekonomi juga tidak menguat.
Konflik Iran dinilai berpotensi memperpanjang tekanan tersebut. Perang Iran versus Israel dengan dukungan AS disebut menambah guncangan pasokan global secara negatif, yang dapat mendorong inflasi lebih tinggi dari perkiraan karena perubahan pada sisi penawaran dan permintaan. Sejumlah negara seperti AS, Inggris, dan beberapa negara Uni Eropa juga terpantau melakukan pemendekan durasi utang pemerintah untuk menghindari beban berkepanjangan.
Rasio utang pemerintah AS terhadap PDB diproyeksikan mencapai 124,5% pada akhir 2025, sementara Inggris sekitar 93,2%—tertinggi sejak awal 1960-an. Di Uni Eropa, rasio utang terhadap total PDB mencapai 82,1%, dengan rasio tertinggi antara lain Yunani (150%), Italia (138%), Prancis (114%), Belgia (107%), dan Spanyol (104%). Tren tersebut menunjukkan peningkatan utang di banyak negara anggota dibandingkan 2024.
Kombinasi tantangan pengendalian utang publik, inflasi, kebijakan fiskal, dan suku bunga acuan diperkirakan menekan prospek pertumbuhan global. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi global—termasuk Asia—diproyeksikan terkoreksi 0,2%–0,4% bergantung pada durasi perang Iran, dengan outlook pertumbuhan global tahun ini berada di kisaran 2,6%–2,8%.
Di tengah ketidakpastian itu, kebijakan bank sentral utama menjadi rujukan banyak negara. The Federal Reserve (The Fed) melalui Federal Open Market Committee (FOMC) pada pertemuan Maret mempertahankan suku bunga acuan Fed di 3,50%–3,75% dan tidak memberi sinyal waktu penyesuaian berikutnya. FOMC menilai pertumbuhan dan inflasi masih “solid”, inflasi “tetap agak tinggi”, namun mencatat “kepercayaan rendah” pada kondisi pasar tenaga kerja karena pengangguran naik menjadi 4,4%.
FOMC juga menilai lonjakan harga minyak dan gas akan mendorong inflasi jangka pendek akibat guncangan pasokan yang tidak dapat diselesaikan oleh kebijakan moneter semata. Risiko stagflasi disebut masih menjadi pertimbangan yang belum sepenuhnya masuk dalam proyeksi terbaru The Fed untuk 2025–2026.
Dalam proyeksi ekonomi per Maret 2026, pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan 2,4% (sebelumnya 2,2%) dengan dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang terukur, peningkatan produktivitas dari adopsi teknologi kecerdasan buatan, serta restrukturisasi rantai pasok domestik. Sementara itu, ekspektasi inflasi PCE dinaikkan menjadi 2,7% dan memicu antisipasi hanya satu kali penurunan suku bunga acuan tahun ini. Perkiraan rata-rata suku bunga Fed pada akhir 2026 tetap di 3,375% dan median 2027 di 3,125%.
Stance kehati-hatian The Fed didasarkan pada pandangan bahwa efek inflasi dari harga energi global yang lebih tinggi—dengan harga minyak melampaui US$100 per barel—akan terlihat lebih cepat dibandingkan dampaknya terhadap pertumbuhan dan pasar tenaga kerja. Dengan eskalasi perang yang berlarut, ruang penurunan suku bunga dinilai makin menipis, sehingga opsi menahan atau menaikkan suku bunga pada paruh kedua tahun ini tetap terbuka.
Di Eropa, Bank Sentral Eropa (ECB) pada Maret juga mempertahankan suku bunga utama, dengan suku bunga deposito tetap 2%. Keputusan ini diambil di tengah kekhawatiran inflasi akibat konflik Timur Tengah, sementara pasar memproyeksikan potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut pada akhir 2026. ECB menegaskan komitmen membawa inflasi ke target 2% dalam jangka menengah, dan di kalangan pelaku pasar berkembang konsensus kemungkinan dua kali kenaikan suku bunga masing-masing 25 basis poin pada akhir 2026.
Di Jepang, Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga jangka pendek kunci di 0,75% pada pertemuan Maret 2026, level tertinggi sejak September 1995. BoJ menilai ekonomi Jepang pulih moderat, namun ketegangan Timur Tengah mengaburkan prospek. BoJ mengisyaratkan akan terus menaikkan suku bunga dan menyesuaikan dukungan moneter jika pertumbuhan dan inflasi sesuai proyeksi, sembari memantau risiko geopolitik, pasar energi, dan tren ekonomi global.
Sinyal dari tiga bank sentral utama tersebut menguatkan kecenderungan kebijakan moneter global yang mengetat atau setidaknya bertahan pada posisi saat ini. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) juga mengambil langkah sejalan.
Rapat Dewan Gubernur BI pada 16–17 Maret 2026 memutuskan mempertahankan BI-Rate 4,75%, suku bunga Deposit Facility 3,75%, dan Lending Facility 5,50%. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah serta menjaga sasaran inflasi 2026–2027 pada kisaran 2,5±1%.
BI menyatakan terus mengoptimalkan instrumen moneter guna memperkuat ketahanan eksternal dari kemungkinan eskalasi perang, serta menempuh penyesuaian yang diperlukan agar konsisten menjaga stabilitas ekonomi. Di sisi lain, kebijakan makroprudensial diperkuat untuk mendorong pertumbuhan melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil produktif, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dari sisi sistem pembayaran, BI mengarahkan kebijakan untuk menopang kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur.
Untuk stabilisasi rupiah yang berada dalam tekanan eksternal dan sentimen negatif, BI memperkuat intervensi melalui pasar off-shore dengan Non Delivery Forward (NDF) serta di pasar domestik melalui pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. DNDF dijelaskan sebagai instrumen derivatif valas terhadap rupiah di pasar domestik yang penyelesaiannya tanpa pertukaran pokok, melainkan selisih kurs, dan digunakan untuk lindung nilai risiko kurs serta membantu stabilisasi rupiah. Pembelian SBN dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter.
BI juga menekankan penguatan koordinasi dengan pemerintah, termasuk sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik agar stabilitas dan pertumbuhan terjaga.
Dari sisi inflasi, BI mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Februari 2026 sebesar 4,76% (year on year), terutama dipengaruhi faktor temporer base effect dari kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga 50% pada Januari dan Februari 2025. Inflasi inti tercatat 2,63% (year on year) terutama didorong kenaikan harga emas. Inflasi kelompok volatile food sebesar 4,64% (year on year), terjaga di tengah peningkatan permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional, Tahun Baru Imlek, dan Ramadan 1447 H, serta penurunan pasokan akibat gangguan cuaca.
Ke depan, BI menargetkan ekspektasi inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran 2,5±1%, meski prospek harga komoditas global—terutama minyak dan gas—meningkat. Sinergi BI dan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID), termasuk penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), disebut menjadi strategi kunci untuk menjaga inflasi tetap terkendali.
Dengan ketidakpastian durasi konflik yang masih tinggi, arah kebijakan suku bunga di berbagai negara, termasuk Indonesia, cenderung mempertahankan kehati-hatian: menjaga stabilitas, menambatkan ekspektasi inflasi, sekaligus tetap membuka ruang kebijakan yang mendukung pertumbuhan tanpa mengabaikan risiko eksternal.
