Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu–Kamis, 19–20 November 2025. Kunjungan yang digelar di Multifunction Hall Kemenko 3 itu menyoroti percepatan pembangunan IKN, dampaknya terhadap perekonomian kawasan, serta keberlanjutan pendanaan agar agenda pembangunan berjalan sesuai target.
Rangkaian kegiatan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk memastikan dukungan politik dan anggaran terhadap pembangunan IKN.
Dalam rapat, Otorita IKN memaparkan perkembangan pembangunan tahap kedua yang berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif. Tahap ini dibagi menjadi tiga batch pekerjaan. Batch 1 tahun 2025, yang merupakan kontrak tahun tunggal, disebut telah mencapai rata-rata progres konstruksi 76% per 10 November 2025. Untuk batch 2 periode 2025–2027, proses kontrak dengan penyedia jasa sedang berlangsung, dengan progres telah terkontrak 3 paket fisik dan 6 paket manajemen konstruksi per 10 November 2025. Sementara batch 3 periode 2026–2028 masih berada pada tahap persiapan tender.
Dari sisi pembiayaan, pembangunan IKN mengandalkan tiga skema, yakni APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni. Per 10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi Rp158,73 triliun yang mencakup sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT). Selain itu, sebanyak 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani kerja sama di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial, dengan nilai investasi sekitar Rp66 triliun.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan, pemerintah pusat menunjukkan komitmen melalui terbitnya Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025. Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Ketua delegasi sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah menegaskan dukungan Banggar terhadap percepatan pembangunan IKN. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan bahwa pembangunan IKN telah memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur disebut pernah mencapai 7% pada dua tahun pertama pembangunan.
Kunjungan kerja ini menempatkan pembangunan IKN tidak hanya sebagai agenda pemindahan ibu kota, tetapi juga sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi di wilayah sekitar serta memastikan kesinambungan pendanaan melalui kombinasi APBN, KPBU, dan investasi swasta.
