Situasi di kawasan Teluk kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengerahan gugus tugas Angkatan Laut (AL) yang dipimpin kapal induk USS Abraham Lincoln (no lambung SVN-72). Gugus tugas itu dikawal sejumlah kapal perusak serta kapal serang amfibi dan dilaporkan bergerak menuju perairan Teluk.
Meski Trump kemudian melunakkan pernyataannya dan menyebut pengerahan kapal perang dalam jumlah besar itu hanya untuk berjaga-jaga, langkah tersebut tetap dikaitkan dengan kemelut politik yang tengah dihadapi Iran.
Sebelumnya, Trump sempat mengancam akan ikut campur apabila aparat bersenjata Iran tidak menghentikan pembantaian terhadap para pendemo dalam aksi-aksi jalanan yang merebak di seluruh Iran sejak 28 Desember tahun lalu.
Pemerintah Iran di bawah Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei, dalam pernyataan Rabu (21/1), mengakui jumlah korban mencapai 3.117 orang, termasuk enam ratusan aparat keamanan. Namun, otoritas Iran mengeklaim warga sipil dan personel keamanan tewas akibat ulah “anasir perusuh” yang didalangi pihak asing, terutama Amerika Serikat. Di sisi lain, kelompok HAM HRANA dan Amnesty International menuduh korban berjatuhan akibat penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan.
Seorang pejabat AS yang enggan disebut identitasnya menyatakan armada yang dikirim ke Teluk mencakup USS Abraham Lincoln dan beberapa kapal perusak berpeluru kendali. Armada itu disebut akan tiba di Teluk dalam beberapa hari ke depan dan dilaporkan telah bermanuver dari Laut Cina Selatan menuju Timur Tengah.
Selain untuk berjaga-jaga di Teluk, pejabat AS juga mengatakan armada tersebut diperintahkan untuk mengamankan sistem pertahanan udara AS di Timur Tengah. Pengerahan itu dikonfirmasi Trump pada Kamis (22/1) sebelum ia kembali ke AS dari pertemuan di Davos, Swiss. Trump mengatakan pihaknya sedang “mengawasi Iran”.
“Kami mungkin tak perlu menggunakannya … kami mengirimkan sejumlah kapal untuk berjaga-jaga, dan melihat apa yang terjadi di sana (Iran),” kata Trump kepada pers di Air Force One, dikutip dari Aljazeera. Ia menambahkan lebih memilih jika “tak terjadi apa-apa” di Teluk.
Ketegangan di kawasan tersebut sempat terlihat mereda setelah Trump menarik ancamannya terhadap Iran. Trump menyatakan rencana invasi militer urung dilakukan karena pemerintahan Iran batal mengeksekusi pengunjuk rasa yang ditangkap. Namun pada Rabu (21/1), Trump mengatakan kepada CNBC bahwa ancaman itu tetap berlaku jika Teheran mengaktifkan kembali program nuklirnya.
“Jika mereka melakukannya, itu [serangan militer] akan dilancarkan lagi,” kata Trump, merujuk pada serangan AS ke fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025 di tengah perang 12 hari Iran versus Israel. Saat itu disebut sebagai terakhir kali AS mengerahkan armada perangnya di Teluk, sebelum pengerahan terbaru ini.
Di sisi lain, Iran menyatakan siap membalas jika serangan militer AS benar-benar dilakukan. Pada Selasa (20/1), Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menulis opini di Wall Street Journal dan menyatakan Iran akan “melawan dengan semua yang kami punya” jika diserang.
“Angkatan bersenjata kami yang kuat tidak segan-segan membalas dengan segala yang kami punya jika kembali diserang,” tulis Araghchi. Ia menegaskan pernyataan itu bukan ancaman, melainkan kenyataan yang menurutnya perlu disampaikan secara eksplisit karena ia mengaku benci peperangan. Araghchi juga memperingatkan bahwa serangan AS akan memicu konflik berkepanjangan.
Ia menyebut konfrontasi habis-habisan akan mengerikan dan berlarut-larut, serta berdampak lebih luas hingga ke masyarakat umum di berbagai negara.
Sementara itu, otoritas Iran menyatakan aksi unjuk rasa yang meluas selama berbulan-bulan sebelumnya berlangsung damai, hingga ada kelompok yang disebut menginfiltrasi dan membuatnya menjadi ganas dan brutal. Menurut Araghchi, hal tersebut mendorong Teheran membatasi arus informasi dari dan ke Iran, termasuk membungkam internet, yang membuat situasi di dalam negeri menjadi sulit dipantau dari luar.
HRANA menyatakan telah memverifikasi 4.519 kematian, dengan 4.251 di antaranya adalah pengunjuk rasa, dan jumlah itu diperkirakan masih meningkat. Sementara seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters bahwa jumlah korban tewas terkait unjuk rasa hingga Minggu (18/1) telah mencapai 5.000 orang, termasuk 500 aparat keamanan, meski angka tersebut disebut belum dapat diverifikasi secara independen.
