SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tetap melanjutkan agenda pembangunan meski ruang fiskal daerah kian menyempit. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendorong pemerintah daerah mengubah strategi, dengan memperkuat kolaborasi bersama dunia usaha serta menjalin dukungan program dari Pemerintah Pusat agar 50 program unggulan tetap berjalan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, menyampaikan bahwa 50 program unggulan tersebut merupakan program prioritas yang disusun sebagai arah pembangunan jangka panjang. Program itu ditujukan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan daya saing daerah.

“Lima puluh program unggulan ini adalah program prioritas yang akan kita laksanakan untuk mendorong kemandirian dan daya saing Kutim,” ujar Januar.

Januar mengakui, kondisi APBD saat ini belum memungkinkan pemerintah daerah membiayai seluruh agenda pembangunan secara mandiri. Karena itu, Pemkab Kutim membuka peluang keterlibatan sektor swasta melalui program corporate social responsibility (CSR), sekaligus mengupayakan dukungan dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kita berupaya menggandeng pihak swasta melalui CSR (corporate social responsibility) serta kementerian pusat agar program-programnya bisa diarahkan ke Kutim,” jelasnya.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui komunikasi intens dengan kementerian dan lembaga di Jakarta. Dalam beberapa kesempatan, koordinasi bahkan dipimpin langsung oleh pimpinan daerah untuk memperkuat peluang masuknya program nasional ke Kutim.

“Kemarin kita juga sudah melakukan koordinasi ke kementerian, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, untuk mencari peluang program yang bisa dilaksanakan di Kutim,” ungkap Januar.

Pemkab Kutim menargetkan seluruh program unggulan tersebut rampung dalam lima tahun. Saat ini, pelaksanaan program masih berada pada tahap awal dan terus dipacu agar sesuai dengan rencana yang telah disusun.

“Ini baru satu tahun berjalan, jadi semua program masih dalam tahap progres. Konsepnya, 50 program ini akan kita kebut dan kita tuntaskan dalam lima tahun,” tegasnya.

Selain menjalankan program, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sepanjang 2025. Hasil evaluasi akan digunakan untuk memetakan capaian, mengidentifikasi sektor yang belum optimal, serta menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), terutama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahun 2026.

“Nanti dari evaluasi itu akan terlihat kebutuhan di 2026, dan itu akan kita masukkan dalam RKPD agar program bisa lebih tepat sasaran,” ujar Januar.

Dalam pelaksanaan program prioritas, isu pengangguran disebut menjadi salah satu perhatian paling mendesak. Pemkab Kutim mendorong pelatihan tenaga kerja agar masyarakat memiliki penghasilan, sekaligus meningkatkan daya beli.

“Yang paling urgen saat ini adalah pengurangan pengangguran. Kita dorong pelatihan tenaga kerja supaya mereka punya penghasilan dan daya beli masyarakat bisa meningkat,” katanya.

Januar menambahkan, sejumlah perangkat daerah telah mulai menjalankan program pelatihan, termasuk yang menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat ikut memantau pelaksanaan program dan memberikan masukan agar manfaatnya lebih terasa.

“Harapan kami, masyarakat ikut melihat, mengawasi, dan memberikan masukan yang konstruktif agar program-program ini bisa berjalan lebih baik,” imbuhnya.