Tekanan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kian menguat menyusul keluhan berulang soal keterlambatan pembayaran sejumlah kewajiban pemerintah daerah. Sejumlah aktivis menyuarakan tuntutan agar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Purwakarta mundur dari jabatannya jika dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Tuntutan itu disampaikan Rizky Widya Tama. Ia menilai keterlambatan pembayaran gaji, penghasilan tetap (SILTAP) perangkat desa, surat perintah perjalanan dinas (SPPD), hingga anggaran kegiatan tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan teknis administrasi semata, melainkan mencerminkan kegagalan kepemimpinan dan manajemen keuangan daerah.
“Kalau tidak mampu, lebih baik mundur. Jangan biarkan sistem terus bermasalah dan pegawai yang jadi korban,” kata Rizky, dikutip RMOLJabar, Senin, 23 Maret 2026.
Rizky menyoroti Kepala BKAD Purwakarta yang dinilai belum berhasil memastikan kelancaran pencairan berbagai kewajiban pemerintah daerah. Menurutnya, keterlambatan tersebut bukan insiden sesaat, melainkan telah menjadi pola berulang yang mengindikasikan persoalan serius dalam manajemen kas serta perencanaan keuangan daerah.
“Ini sudah jadi pola, bukan kejadian sesaat. Kalau terus terjadi, artinya ada yang salah dalam sistem pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Ia menyebut dampak keterlambatan itu dirasakan langsung oleh pegawai dan perangkat desa yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat gaji atau tunjangan yang tidak cair tepat waktu. Selain itu, keterlambatan anggaran kegiatan disebut turut menghambat jalannya program pemerintahan di lapangan.
Dalam sejumlah kasus, keterlambatan anggaran kegiatan juga disebut memaksa pihak pelaksana untuk menalangi kegiatan menggunakan dana pribadi terlebih dahulu demi kelancaran tugas, sehingga menambah beban yang semestinya tidak terjadi.
Di tengah situasi tersebut, Rizky mendesak Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein agar segera mengambil langkah tegas. Ia meminta kepala daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BKAD dan mengambil keputusan yang diperlukan.
Menurut Rizky, pembiaran terhadap kondisi ini berisiko memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. “Kalau tidak ada perbaikan, publik akan melihat ini sebagai bentuk pembiaran. Dan itu berbahaya bagi kepercayaan masyarakat,” tandasnya.
