Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait mulai membahas rencana restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Menurut AHY, pembahasan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir dan mengambil tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut. “Prinsipnya sesuai arahan Presiden, negara dan pemerintah akan mengambil tanggung jawab terkait struktur keuangan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata AHY usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
AHY menjelaskan restrukturisasi keuangan diperlukan untuk menjaga nilai ekonomi proyek, mendukung peningkatan konektivitas dan mobilitas masyarakat, serta memastikan keamanan fiskal para pihak yang terlibat.
Pemerintah, kata dia, saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan proyek kereta cepat ke wilayah lain. “Kereta cepat ini tidak berhenti di Bandung. Presiden sudah menyampaikan harapan pengembangan hingga Jawa Timur, bahkan Surabaya, tetapi kita fokuskan terlebih dahulu pada restrukturisasi keuangannya,” ujar AHY.
Pembahasan restrukturisasi dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk kementerian teknis sektor transportasi, operator perkeretaapian, serta Kementerian Keuangan sebagai pengelola kebijakan fiskal.
Selain itu, AHY menyebut pemerintah mengkaji pembentukan komite nasional kereta cepat untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengelolaan proyek. “Kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat, karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis,” ujarnya.
AHY mengatakan komite nasional tersebut dirancang melibatkan berbagai kementerian terkait, dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai koordinator serta Kementerian Keuangan untuk memastikan aspek pendanaan dan tata kelola fiskal berjalan secara hati-hati. Pembentukan komite itu masih dalam tahap penyusunan konsep dan akan diselaraskan dengan pengalaman pelaksanaan proyek Whoosh agar menjadi pembelajaran bagi pengembangan proyek serupa di masa depan.
“Karena ini menyangkut konektivitas, infrastruktur, dan pengembangan wilayah, maka koordinasinya harus kuat dan terpusat,” kata AHY.
Ia menambahkan pemerintah akan teliti dalam merumuskan kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penyiapan regulasi pendukung, agar perencanaan dan pelaksanaan proyek berjalan akuntabel. Pemerintah juga mempelajari praktik terbaik dari negara-negara yang lebih maju dalam pengembangan konektivitas kereta cepat.
Menurut AHY, penguatan tata kelola dan koordinasi menjadi kunci agar proyek infrastruktur berskala besar dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa membebani keuangan negara. Pemerintah akan terus mengawal pembahasan restrukturisasi keuangan Whoosh serta kajian kelembagaan pendukungnya melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum mengambil keputusan kebijakan lebih lanjut.
