Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pemerintah akan terlibat langsung dalam proses restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan proyek.
Pernyataan itu disampaikan AHY usai menyambangi Kantor Kementerian Keuangan dan bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan proses restrukturisasi masih berjalan dan pemerintah akan berhati-hati dalam mengambil keputusan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Mohon bersabar karena memang kami juga terus mencari solusi (utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung) yang terbaik,” kata AHY.
AHY menilai keterlibatan pemerintah penting agar tidak muncul risiko keuangan yang dalam. Ia menyebut KCJB memiliki nilai ekonomi strategis untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas.
“Namun, tentu kita terlebih dahulu harus fokus pada restrukturisasi keuangan. Karena ini juga berkaitan dengan pihak Tiongkok dan keamanan fiskal dari perusahaan-perusahaan yang ada di proyek tersebut,” ujarnya.
Selain membahas restrukturisasi KCJB, AHY juga menyampaikan pemerintah menyiapkan pengembangan kereta cepat hingga Surabaya. Namun, rencana itu akan disusun lebih matang dengan memperhatikan pengalaman dari proyek Jakarta–Bandung.
“Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan kepada kita semua untuk mengembangkan konsep bukan hanya Jakarta-Bandung, tapi juga hingga Jawa Timur, hingga Surabaya,” kata AHY.
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat yang akan melibatkan banyak kementerian. Kemenko Infrastruktur akan berperan sebagai koordinator, sementara Kementerian Keuangan menjadi salah satu aktor kunci terkait pendanaan.
“Yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah ya anggarannya, pendanaannya,” ujar AHY.
Ia menambahkan, pembahasan restrukturisasi KCJB menjadi salah satu agenda strategis dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan. Agenda lain yang turut dibahas antara lain rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta perlindungan Pantai Utara Jawa (Pantura).
AHY menjelaskan, setelah dibentuk Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa, pemerintah terus menyempurnakan konsep proteksi yang mencakup wilayah Jakarta, Semarang, dan Demak—wilayah yang dinilai paling terdampak banjir rob dan penurunan muka tanah.
