Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas empat agenda strategis, dengan fokus utama pada restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang hingga kini disebut belum mencapai titik terang.
Selain KCJB, pembahasan juga mencakup penanganan pascabencana di Sumatera, pembangunan tanggul pengaman di Pantai Utara Jawa, serta percepatan program perumahan rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, AHY menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Komite ini diarahkan untuk mempercepat proses restrukturisasi utang proyek KCJB sekaligus merancang arah pengembangan kereta cepat ke wilayah lain, termasuk Surabaya.
“Komite ini penting agar kita bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis terkait proyek kereta cepat,” ujar AHY. Dalam skema yang disiapkan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur akan bertindak sebagai koordinator, sementara Kementerian Keuangan dilibatkan secara intensif karena aspek pendanaan dinilai menjadi kunci utama.
AHY menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Menurut dia, restrukturisasi keuangan perlu dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan mitra Tiongkok serta menyangkut keamanan fiskal perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek.
AHY menyebut langkah pembentukan komite ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar persoalan keuangan KCJB diselesaikan secara komprehensif. Presiden juga mendorong agar pengembangan kereta cepat tidak berhenti di Bandung. “Kita berharap pengembangan kereta cepat ini bisa berlanjut hingga Surabaya, bahkan ke wilayah lain,” kata AHY.
Pemerintah, lanjut AHY, juga menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah yang tidak hanya mengatur KCJB, tetapi juga pengembangan jaringan kereta cepat nasional ke depan.
Di sisi lain, AHY menyampaikan Menteri Keuangan menyatakan kesiapan memberikan dukungan fiskal bagi proyek-proyek infrastruktur strategis, terutama yang bersifat mendesak seperti penanganan bencana. “Pada prinsipnya, Bapak Menkeu sepakat untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur besar yang penting dan urgent, tentu dengan tata kelola dan perhitungan fiskal yang matang,” ungkap AHY.
Proyek KCJB dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan masih dibayangi beban utang yang signifikan. Konsorsium BUMN yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang 60 persen saham dalam proyek tersebut.
