Jakarta – Adopsi layanan teknologi finansial (fintech) di Indonesia terus meningkat, namun masih menghadapi tantangan literasi dan kepercayaan publik. Laporan Annual Members Survey (AMS) 2024–2025 mencatat sekitar 70–80 persen pengguna fintech masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Mayoritas pengguna berasal dari kelompok berpendapatan menengah, yakni Rp5–10 juta per bulan, sementara masyarakat berpenghasilan rendah (Rp0–5 juta) dan wilayah non-Jawa dinilai masih tertinggal dalam akses layanan keuangan digital.
Ketua Dewan Etik Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Harun Reksodiputro menilai pertumbuhan fintech perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola dan etika industri. Ia mengatakan AFTECH tengah mengintegrasikan Kode Etik Fintech Nasional sebagai pedoman bagi pelaku industri untuk menjaga keamanan, transparansi, serta tanggung jawab kepada masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah modal utama. Tanpa etika dan kepatuhan, pertumbuhan fintech tidak akan berkelanjutan,” kata Harun dalam konferensi pers Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, Selasa (11/11).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir menekankan bahwa faktor kepercayaan menjadi kunci dalam pengembangan industri. Menurutnya, penyelenggara fintech dan pelaku usaha berkomitmen membangun layanan keuangan digital yang tumbuh karena dipercaya, bukan semata karena populer.
AFTECH, kata Pandu, meluncurkan kampanye nasional #FintechAmanTerpercaya selama Bulan Fintech Nasional. “At the end, the only currency we have is trust. Dengan adanya trust, kita bisa punya confidence, dan dengan confidence baru kita bisa mendukung investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa kepercayaan itu fintech hanya suatu teknologi,” ujarnya.
Ketua Dewan Pengawas AFTECH Arsjad Rasjid menyampaikan fintech telah menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia. Sejalan dengan Bali Fintech Agenda 2018, ia menilai fintech berperan sebagai penghubung antara inovasi digital dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Arsjad mencontohkan kolaborasi AFTECH dengan International Labour Organization (ILO) yang didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui program ILO Promise II Impact. Program ini mengintegrasikan data Enterprise Resource Planning (ERP) koperasi sapi perah di Jawa Timur dengan solusi fintech untuk meningkatkan profil kredit dan mempermudah akses pembiayaan modal kerja bagi peternak kecil.
Menurut Arsjad, inisiatif tersebut menunjukkan arah pemanfaatan teknologi keuangan untuk memperluas inklusi finansial sekaligus memperkuat ekosistem agrikultur. Ia juga menyebut AFTECH bersama Bank Indonesia, OJK, dan Bappenas mengembangkan platform kolaboratif Digital × Real Sector Launchpad untuk mempertemukan pelaku fintech dan sektor riil dalam menciptakan solusi pembiayaan produktif, asuransi, serta perencanaan keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
