Wacana penerapan kembali pola kerja dari rumah (work from home/WFH) dan pengurangan hari kerja yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengemuka sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis energi global. Dalam berbagai pemberitaan, opsi ini dikaitkan dengan upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak, menekan beban anggaran negara, serta mengantisipasi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi meluas dan mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia.
Di tengah ketidakpastian global, kehati-hatian dinilai menjadi kebutuhan. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, memperbesar biaya logistik, dan meningkatkan tekanan inflasi di banyak negara. Bagi Indonesia, dampaknya dapat merembet ke harga energi, beban APBN, stabilitas nilai tukar, hingga daya beli masyarakat.
Namun, kebijakan efisiensi melalui pengurangan aktivitas kerja fisik juga dinilai perlu dicermati lebih dalam. Jika diterapkan saat inflasi masih tinggi, kebijakan yang menekan mobilitas berisiko menimbulkan efek lanjutan terhadap permintaan agregat dan perputaran ekonomi domestik. Dalam skenario tertentu, kondisi tersebut dapat mengarah pada risiko stagflasi, yakni saat pertumbuhan melemah sementara inflasi tetap tinggi.
Sinyal kewaspadaan terhadap tekanan global juga terlihat dari pernyataan pejabat pemerintah terkait pelemahan rupiah. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan menegaskan stabilitas kurs merupakan kewenangan bank sentral, sementara pemerintah berfokus menjaga kesehatan fiskal. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan terhadap rupiah yang dipengaruhi penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian global.
Di sisi lain, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 Maret 2026 menunjukkan sikap kehati-hatian. Bank Indonesia memilih mempertahankan suku bunga acuan dan menegaskan stabilitas nilai tukar sebagai prioritas utama di tengah meningkatnya risiko global, terutama akibat kenaikan harga energi dan potensi arus keluar modal dari negara berkembang.
Kombinasi tekanan eksternal, pelemahan nilai tukar, serta kebijakan efisiensi domestik menggambarkan fase perekonomian yang membutuhkan keseimbangan kebijakan secara cermat. Pemerintah dituntut menjaga stabilitas fiskal agar defisit tidak melebar, sementara bank sentral perlu menahan gejolak rupiah agar inflasi tidak melonjak. Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi domestik tetap perlu bergerak agar pertumbuhan tidak melemah.
Dampak konflik geopolitik di Timur Tengah dinilai luas karena berkaitan langsung dengan harga energi global. Kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi di dalam negeri, yang kemudian terasa pada harga transportasi, pangan, dan berbagai kebutuhan pokok. Inflasi yang muncul dari tekanan biaya seperti ini dikenal sebagai cost-push inflation, yakni inflasi yang bersumber dari sisi pasokan, bukan dari lonjakan permintaan.
Dalam konteks tersebut, penurunan aktivitas ekonomi tidak selalu otomatis menurunkan inflasi, karena sumber kenaikan harga berada pada meningkatnya biaya produksi. Di sinilah wacana pengurangan hari kerja dan perluasan WFH dipandang perlu dilihat lebih luas: secara administratif dapat menghemat energi dan mengurangi pengeluaran, tetapi secara ekonomi berpotensi menurunkan mobilitas, mengurangi aktivitas perdagangan, dan memperlambat perputaran uang di tingkat lokal.
Aktivitas bekerja di kantor tidak hanya menghasilkan output formal, tetapi juga memicu transaksi pada sektor transportasi, restoran, pasar, usaha kecil, dan jasa lainnya. Ketika frekuensi bekerja di kantor berkurang, aktivitas ekonomi yang menyertainya berpotensi ikut melemah.
Dampak ini menjadi penting mengingat struktur ekonomi Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi konsumsi terhadap Produk Domestik Bruto berada di atas 50%. Karena itu, penurunan aktivitas harian masyarakat dapat langsung mempengaruhi pertumbuhan. Penurunan mungkin tidak terlalu terasa bagi pekerja formal dengan penghasilan tetap, tetapi bisa signifikan bagi sektor informal yang pendapatannya bergantung pada mobilitas masyarakat, seperti pedagang kecil, pengemudi transportasi, pekerja jasa, dan pelaku UMKM.
Kerumitan bertambah ketika perlambatan aktivitas ekonomi terjadi bersamaan dengan tekanan harga yang tetap tinggi. Kenaikan harga energi, biaya distribusi, dan bahan pangan dapat berlanjut meski permintaan melemah. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat menghadapi dua tekanan sekaligus: pendapatan menurun dan biaya hidup meningkat, yang menjadi ciri stagflasi.
Stagflasi dipandang sebagai salah satu kondisi tersulit dalam pengelolaan ekonomi makro. Kebijakan untuk menurunkan inflasi umumnya dilakukan dengan memperketat likuiditas atau menekan permintaan, tetapi langkah ini dapat memperlambat pertumbuhan. Sebaliknya, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan melalui peningkatan belanja atau kredit berisiko memperbesar tekanan inflasi. Di tengah ketidakpastian global, ruang kebijakan pun menjadi semakin sempit.
Sikap Bank Indonesia yang menahan suku bunga mencerminkan prioritas pada stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi. Namun, kebijakan moneter yang ketat juga dapat menahan pertumbuhan kredit dan investasi, sehingga tekanan terhadap sektor riil dapat meningkat. Jika pada saat yang sama pemerintah melakukan efisiensi yang menurunkan mobilitas ekonomi, permintaan agregat berpotensi melemah lebih cepat daripada kemampuan ekonomi meredakan inflasi.
Karena itu, wacana pengurangan hari kerja dan WFH dinilai sebaiknya ditempatkan sebagai langkah selektif dan sementara, bukan kebijakan luas tanpa mempertimbangkan dampaknya pada sektor riil. Efisiensi fiskal penting untuk menjaga kesehatan APBN, tetapi menjaga perputaran ekonomi domestik juga krusial untuk mempertahankan pertumbuhan, terutama dalam struktur ekonomi yang masih bertumpu pada konsumsi dan sektor informal.
Ke depan, tantangan utama perekonomian Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan di tengah tekanan global yang belum mereda. Konflik geopolitik, kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan kebutuhan menjaga fiskal merupakan faktor yang tidak mudah dikendalikan. Meski demikian, kebijakan domestik tetap menentukan seberapa kuat ekonomi bertahan menghadapi guncangan.
Jika tekanan harga terus meningkat sementara aktivitas ekonomi justru ditekan melalui pengurangan mobilitas, risiko yang muncul bukan hanya perlambatan pertumbuhan, melainkan kemungkinan menguatnya gejala stagflasi. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan menjadi penting agar upaya menjaga stabilitas tidak berujung pada melemahnya fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
