Wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengambil alih Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara dan mentransformasikannya menjadi bank khusus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai langkah taktis yang didorong oleh realitas data serta kebutuhan mendesak di sektor riil.
Di tengah target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, restrukturisasi lembaga keuangan dipandang bukan lagi sekadar opsi. Fokus utamanya tidak hanya pada perpindahan administrasi antarlembaga, melainkan pada bagaimana negara dapat menghadirkan institusi yang efisien sekaligus berpihak pada jutaan pelaku usaha di lapisan terbawah.
Dalam wacana ini, posisi PNM di bawah Danantara disebut berpotensi menimbulkan hambatan struktural. Danantara dinilai beroperasi dengan logika korporat yang menuntut aset menghasilkan imbal hasil kompetitif bagi pemegang saham. Sementara itu, PNM memiliki mandat sosial untuk melayani lebih dari 16 juta nasabah ultra mikro, sehingga berada pada tarikan kepentingan yang berbeda: dituntut bertumbuh sebagai bisnis, namun sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik.
Pengambilalihan oleh Kementerian Keuangan dipandang sebagai upaya menjawab kontradiksi tersebut. Dalam kerangka ini, transformasi PNM diarahkan agar mampu menjalankan mandat sosial secara lebih konsisten tanpa dibebani tuntutan korporasi yang berorientasi pada imbal hasil.
Data efisiensi operasional menjadi salah satu argumen utama. Hingga triwulan III 2025, rasio efisiensi bank-bank BUMN besar yang diukur melalui Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berada di kisaran 63–72 persen, dengan rincian BRI 71,89 persen, BNI 72,25 persen, dan Mandiri 63,48 persen. Kondisi ini menggambarkan porsi besar pendapatan perbankan yang terserap untuk membiayai struktur internal dan operasional.
Di sisi lain, PNM menunjukkan gambaran yang berbeda. Hingga akhir Desember 2025, jumlah nasabah aktif PNM tercatat mencapai 16,1 juta. Pada periode yang sama, beban operasional PNM selama satu tahun tercatat sebesar Rp13,02 triliun. Jika dibagi rata terhadap seluruh nasabah aktif, biaya pelayanan PNM setara sekitar Rp808 ribu per nasabah per tahun atau sekitar Rp67 ribu per bulan.
Perbandingan tersebut digunakan untuk menegaskan bahwa secara operasional PNM dinilai lebih lincah dan efisien dalam menjangkau masyarakat akar rumput dibandingkan model perbankan konvensional yang memiliki biaya internal besar. Dari sini muncul gagasan agar transformasi kelembagaan turut membuka ruang penerapan konsep “Biaya Dasar Layanan” yang lebih transparan dan berkeadilan.
Selain aspek efisiensi, transformasi PNM juga dikaitkan dengan perubahan pendekatan pembiayaan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pergeseran dari skema utang-piutang konvensional menuju model kemitraan modal kerja berbasis kinerja. Dalam model ini, lembaga pembiayaan menyalurkan modal dan melakukan pendampingan manajemen, lalu mengambil imbal hasil berdasarkan porsi keuntungan bersih yang dihasilkan usaha.
Skema tersebut diposisikan sebagai alternatif atas sistem margin tetap yang dinilai kaku karena mewajibkan pengembalian tetap terlepas dari kondisi usaha. Dalam konsep kemitraan, ketika usaha berhasil negara memperoleh pengembalian yang adil, sementara ketika usaha lesu karena faktor yang dapat diverifikasi secara objektif, pelaku usaha tidak dibebani akumulasi bunga berjalan atau denda.
Usulan lain adalah standardisasi biaya pengelolaan tetap. Dengan merujuk pada perkiraan biaya layanan sekitar Rp67 ribu per bulan per nasabah, angka itu diusulkan menjadi patokan biaya administrasi agar lebih pasti dan transparan. Melalui pendekatan ini, nasabah tidak dikenakan biaya fluktuatif atau denda keterlambatan berlipat, sehingga memiliki kepastian dalam menyusun proyeksi keuangan.
Transformasi juga diarahkan untuk memperkuat “kedaulatan data bisnis” pelaku UMKM. Persoalan yang disorot adalah lemahnya pencatatan keuangan usaha mikro, yang membuat penilaian risiko menjadi sulit dan biaya modal menjadi lebih tinggi. Dalam kerangka bank UMKM di bawah Kementerian Keuangan, institusi ini diharapkan memfasilitasi sistem pelaporan mandiri yang presisi dan valid, termasuk integrasi neraca, laporan laba rugi, dan arus kas.
Dengan data harian yang akurat, profil risiko nasabah dinilai akan lebih terukur. Standardisasi laporan keuangan mikro yang kredibel disebut dapat menekan biaya modal karena ketidakpastian informasi berkurang.
Selain itu, penguatan sektor riil juga dikaitkan dengan perubahan orientasi pembiayaan dari pemberian uang tunai menjadi pembiayaan aset produktif. Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah tercampurnya modal kerja dengan kebutuhan konsumsi harian atau “bocornya modal”. Karena itu, PNM diusulkan berperan sebagai penyedia sarana kerja melalui skema sewa-milik atau kepemilikan aset dengan margin tetap yang disepakati bersama, bukan semata menyalurkan likuiditas tunai.
Wacana transformasi PNM menjadi bank UMKM di bawah kendali Menteri Keuangan dipandang sebagai jalan tengah untuk mengurangi inefisiensi sistemik sekaligus memperluas akses pembiayaan yang lebih efisien bagi pelaku usaha lapisan terbawah. Dengan basis 16,1 juta nasabah, penguatan akses modal yang dinilai lebih transparan dan berpihak disebut dapat menjadi salah satu tumpuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari akar rumput.
