Tahun 2025 disebut menjadi titik balik transformasi digital industri perbankan Vietnam, seiring layanan keuangan digital kian hadir dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Pemanfaatan pembayaran kode QR di toko hingga penyaluran pensiun dan tunjangan jaminan sosial melalui rekening yang terhubung dengan otentikasi elektronik dinilai turut membentuk ekosistem transaksi digital dan mengubah kebiasaan transaksi puluhan juta warga.
Perkembangan tersebut berjalan seiring dengan penguatan tata kelola dan kerangka kelembagaan sepanjang 2025. Bank Negara Vietnam (SBV) menerbitkan sejumlah surat edaran terkait pembayaran nontunai, otentikasi elektronik—termasuk biometrik—serta keamanan layanan daring. Di antaranya Surat Edaran 41/2025/TT-NHNN yang mengubah dan melengkapi Surat Edaran 40/2024/TT-NHNN tentang perantara pembayaran, serta Surat Edaran 30/2025/TT-NHNN yang mengubah Surat Edaran 15/2024/TT-NHNN mengenai penyediaan layanan pembayaran tanpa uang tunai.
Surat Edaran 30/2025/TT-NHNN menekankan kewajiban penyedia layanan pembayaran untuk memastikan operasional saluran digital yang stabil, meminimalkan gangguan, serta memiliki prosedur penanganan dan pelaporan insiden sesuai ketentuan. Ketentuan ini diarahkan untuk meningkatkan standar kualitas operasional, menjaga kesinambungan layanan, dan memperkuat kepercayaan pengguna di tengah pertumbuhan transaksi elektronik.
Sejumlah ahli menilai rangkaian kebijakan tersebut membantu membentuk dan menyempurnakan kerangka hukum pembayaran digital dan transaksi elektronik di sektor perbankan, mulai dari pembukaan dan penggunaan rekening, penyelenggaraan pembayaran nontunai, persyaratan otentikasi pelanggan, hingga standardisasi keamanan dan infrastruktur tanda tangan elektronik khusus. Dengan demikian, lingkungan transaksi digital dinilai menjadi lebih transparan, tertib, dan aman, sekaligus menciptakan ruang bagi lembaga kredit memperluas produk keuangan digital sambil menekan risiko penipuan dan kecurangan.
Salah satu kebijakan penting pada 2025 adalah Keputusan Presiden No. 94/2025/ND-CP tentang mekanisme pengujian terkontrol (sandbox) di sektor perbankan. Aturan ini membuka ruang uji coba produk, layanan, dan model bisnis fintech baru, termasuk penilaian kredit serta berbagi data melalui Open API. Mekanisme sandbox diposisikan sebagai kerangka terkontrol untuk mendorong inovasi dengan tetap menekankan transparansi, keamanan, efisiensi, dan manajemen risiko.
Wakil Direktur Institut Penelitian Ilmu Perbankan (Akademi Perbankan), Profesor Madya Phan Anh, menyatakan penyelesaian kerangka hukum di bidang pembayaran nontunai, identifikasi dan otentikasi elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta keamanan informasi telah memperkuat keterhubungan sistem perbankan dengan platform data kependudukan, layanan publik daring, dan sistem pembayaran nasional. Ia menilai regulasi yang kian jelas dan sinkron membantu mengurangi keterlambatan kebijakan, meningkatkan kepercayaan bank, perusahaan teknologi, dan masyarakat, serta memperluas penyebaran layanan perbankan digital yang lebih aman.
Dalam paparannya, Phan Anh menyebut sejumlah capaian penerapan pembayaran nontunai, antara lain 100% universitas dan perguruan tinggi di wilayah perkotaan telah menerapkan pembayaran biaya kuliah tanpa uang tunai; sebagian besar taman kanak-kanak serta sekolah dasar dan menengah disebut siap mengadopsi metode serupa; lebih dari 88% rumah sakit telah menerapkan pembayaran nontunai; dan lebih dari 80% penerima asuransi sosial serta tunjangan pengangguran di daerah perkotaan menerima pembayaran melalui rekening pribadi.
Menurut Phan Anh, tahun 2025 menjadi fase krusial dalam transformasi digital nasional, dengan sektor perbankan dipandang tetap berperan pelopor. Ia menilai terobosan transformasi digital perbankan tidak berasal dari satu kebijakan tunggal, melainkan dari rangkaian keputusan strategis yang tersinkronisasi dan konsisten, dengan SBV berperan dalam pembangunan institusi, orientasi teknologi, dan penguatan keamanan sistem.
Dari sisi regulator, Wakil Gubernur SBV Pham Tien Dung menegaskan seluruh kebijakan, teknologi, dan inisiatif perbankan harus diarahkan untuk melayani masyarakat dan dunia usaha. Menurutnya, transformasi digital, inovasi teknologi, dan konektivitas lintas sektor hanya bermakna apabila memberikan manfaat langsung bagi pengguna. Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa bank, perantara pembayaran, dan perusahaan teknologi akan terus memperkuat kerja sama dan berbagi informasi untuk menghadirkan layanan perbankan yang makin nyaman, terjangkau, aman, dan lancar, dengan kelancaran operasional serta keamanan sistem tetap menjadi fondasi menjaga kepercayaan pelanggan.
Untuk mendukung arah tersebut, SBV menerbitkan Keputusan No. 3579/QD-NHNN yang menyetujui Strategi Transformasi Digital Sektor Perbankan hingga 2030. Dokumen ini memberikan orientasi terpadu bagi seluruh sistem, menegaskan peran SBV dalam pembentukan kelembagaan, orientasi teknologi, dan koordinasi pelaksanaan, serta menempatkan warga dan bisnis sebagai pusat transformasi digital. Pergeseran dari rencana bertahap menuju strategi jangka panjang berbasis data dan teknologi digital dinilai membantu perbankan memiliki visi dan peta jalan bersama.
Ke depan, SBV menyatakan akan melanjutkan solusi komprehensif untuk mendorong transformasi digital, termasuk penyempurnaan basis data khusus, percepatan reformasi prosedur administrasi dan pengembangan layanan publik daring, serta perluasan pembayaran nontunai dengan penguatan aspek keamanan dan keselamatan operasional. SBV juga akan meneliti dan menerapkan model serta teknologi pembayaran baru, termasuk pembayaran lintas batas, dan memperkuat basis data informasi kredit nasional melalui konektivitas dan berbagi data dengan basis data nasional lain, serta memperluas sumber informasi dalam ekosistem informasi kredit guna mendukung akses kredit yang adil dan transparan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
