PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) meminta dukungan tambahan kuota produksi bijih nikel (ore) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meski perusahaan menyatakan telah memperoleh persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Utama Vale Bernadus Irmanto mengatakan kuota produksi yang diberikan dalam RKAB saat ini hanya sekitar 30% dari volume yang diajukan perusahaan. Menurutnya, porsi tersebut dinilai belum memadai untuk memenuhi komitmen pasokan ke sejumlah proyek pengolahan dan pemurnian (smelter) yang tengah dikembangkan Vale bersama mitra strategisnya.

Namun, Bernadus tidak merinci berapa volume produksi bijih yang diajukan Vale dalam RKAB 2026 kepada Kementerian ESDM.

“Jadi yang kemudian menjadi permohonan dukungan kami adalah terkait dengan kuota penambangan atau produksi ore dari tambang kami di Pomalaa, Bahodopi, dan Soroako,” kata Bernadus dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Ia menambahkan, meski RKAB perusahaan sudah disahkan, kuota yang disetujui dinilainya berpotensi tidak mencukupi kebutuhan pasokan untuk pabrik-pabrik yang telah dipaparkan dalam rapat tersebut. “Saat ini kami sudah memperoleh approval atau persetujuan atau pengesahan RKAB. Namun demikian, kuota yang diberikan kepada Vale sekitar 30% dari apa yang kami minta kemungkinan bisa tidak akan bisa memenuhi komitmen-komitmen kami terhadap pabrik-pabrik yang tadi saya jelaskan di atas,” ujarnya.