Jakarta — Setelah DPR mengesahkan UU CLARITY pada Juli 2025, muncul harapan bahwa Amerika Serikat akan segera memiliki struktur pasar dan kerangka regulasi yang lebih komprehensif untuk industri kripto. Namun, proses tersebut belum berlanjut sesuai ekspektasi karena rancangan undang-undang itu dilaporkan mengalami kebuntuan di Senat, termasuk penundaan sidang yang dinantikan di Komite Pertanian Senat hingga akhir Januari.
Penundaan ini dinilai mencerminkan belum adanya keyakinan dari kepemimpinan politik bahwa UU tersebut akan mengantongi dukungan suara yang cukup di Senat. Di tengah dinamika politik Washington D.C., sejumlah isu substansial dalam UU CLARITY dan amandemen yang menyertainya diperkirakan akan terus mendominasi perdebatan kebijakan kripto hingga 2026.
Komponen kunci yang memicu perdebatan
UU CLARITY memuat beberapa elemen utama yang menjadi titik tarik-ulur. Salah satunya adalah pembagian pasar kripto melalui definisi hukum mengenai token mana yang berada di bawah pengawasan Securities and Exchange Commission (SEC) dan mana yang masuk yurisdiksi Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Selain itu, UU ini juga mengusulkan aturan federal untuk bursa kripto, broker, serta layanan penyimpanan aset. Aturan tersebut mencakup kebijakan segregasi aset dan standar pengawasan. Rancangan ini disebut bertujuan menggantikan pendekatan “pembuatan aturan melalui penegakan” yang selama ini mewarnai cara SEC menangani sektor kripto.
Meski dinilai sebagai langkah maju, dukungan terhadap versi UU yang beredar tidak sepenuhnya solid. Penarikan dukungan Coinbase terhadap versi saat ini disebut menjadi sinyal bahwa legislasi kripto tetap menjadi isu yang kompleks dan berlapis.
Lebih dari 75 amandemen dan kekhawatiran ekspansi pengawasan
Ruang lingkup perdebatan semakin melebar setelah lebih dari 75 amandemen diajukan. Usulan perubahan itu mencakup berbagai topik, mulai dari keuangan terdesentralisasi (DeFi), pencegahan korupsi pemerintah, hingga perlindungan bagi pengembang perangkat lunak.
Galaxy Research, dalam laporan terbarunya, menyatakan kekhawatiran bahwa rancangan terbaru Senat terkait struktur pasar dapat menjadi ekspansi terbesar kekuasaan pengawasan keuangan sejak USA PATRIOT ACT. Salah satu sorotan adalah usulan alat baru yang memungkinkan Departemen Keuangan memberlakukan tindakan khusus terkait transaksi aset digital, termasuk mekanisme penahanan sementara untuk membekukan transaksi hampir secara instan, serta perluasan kewajiban anti pencucian uang (AML).
Menurut laporan tersebut, perubahan semacam itu berpotensi menambah hambatan bagi pengembangan kripto, terutama untuk aplikasi DeFi.
Stablecoin dan isu “hasil” jadi pusat perdebatan
Perdebatan mengenai stablecoin dan “hasil” stablecoin disebut berada di pusat dialog kebijakan. Setelah pengesahan UU GENIUS, industri kripto dilaporkan bergerak menyiapkan rencana bisnis untuk menawarkan program hadiah bagi stablecoin.
Dalam konteks ini, stablecoin disebut tidak dapat menawarkan hasil secara langsung. Namun, afiliasi dan pihak ketiga tertentu tidak dilarang untuk melakukannya. Ketentuan tersebut mendorong lobi perbankan untuk mengupayakan perubahan aturan, termasuk setelah legislasi ditandatangani menjadi undang-undang.
Isu ini kemudian merembet ke pembahasan struktur pasar dan dinilai berpotensi menggagalkan, atau setidaknya menunda secara signifikan, pengesahan legislasi klarifikasi yang diharapkan melalui UU CLARITY.
Menuju 2026: kebutuhan aturan yang jelas
Setelah sektor kripto melewati 2025 yang dinilai sukses dari sisi kebijakan dan adopsi, pelaku industri disebut berupaya mendorong kemenangan kebijakan lanjutan pada 2026, dengan RUU struktur pasar sebagai fokus utama.
Di tengah amandemen dan manuver politik, satu hal yang mengemuka adalah kebutuhan industri terhadap aturan yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan. Bagi kripto—sebagaimana kelas aset lain—kepastian regulasi dipandang penting agar produk dan layanan terkait dapat berkembang secara berkelanjutan.
