Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan Eropa “tidak akan membiarkan diri diancam” menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif terhadap Denmark dan tujuh negara Eropa lain yang menolak gagasan pengambilalihan Greenland oleh AS.

Trump disebut berencana menaikkan tarif dagang untuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia dari 10% menjadi 25% pada Juni, dan akan mempertahankannya hingga Denmark setuju menjual pulau Arktik tersebut. Ancaman kenaikan tarif itu diumumkan beberapa hari setelah negara-negara Eropa tersebut mengirim misi militer ke Greenland untuk memperkuat keamanan wilayah.

Melalui akun Truth Social pada Sabtu (17/1), Trump menyatakan, “Perdamaian dunia sedang dipertaruhkan! China menginginkan Greenland, dan Denmark tidak dapat berbuat apa-apa.” Di sisi lain, ribuan orang di Greenland dan Denmark turun ke jalan memprotes rencana pengambilalihan Greenland oleh AS.

Negara-negara yang diancam tarif mengeluarkan pernyataan bersama setelah rapat darurat di Brussels, Belgia, pada Minggu (18/01), yang melibatkan duta besar dari 27 negara anggota Uni Eropa. Mereka menilai rencana Trump berisiko memicu “efek bola salju yang berbahaya” dan menegaskan bahwa “ancaman tarif merusak hubungan transatlantik”. Dalam pernyataan itu, mereka juga menyatakan “sepenuhnya mendukung Kerajaan Denmark dan rakyat Greenland”.

Greenland dikenal berpenduduk jarang, namun kaya sumber daya alam. Lokasinya di antara Amerika Utara dan Arktik dinilai strategis untuk sistem peringatan dini jika terjadi serangan rudal serta pemantauan kapal di kawasan tersebut. Trump sebelumnya pernah menyatakan Washington akan mendapatkan wilayah itu “dengan cara mudah” atau “dengan cara sulit”.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta para pemimpin Uni Eropa mengaktifkan Instrumen Anti-Paksaan Ekonomi (Anti-Coercion Instrument/ACI), yang kerap disebut sebagai “bazoka perdagangan” Uni Eropa. Macron menyatakan tidak ada intimidasi atau ancaman yang akan memengaruhi Eropa, “baik di Ukraina, Greenland, maupun di mana pun di dunia.”

Permintaan aktivasi ACI dipandang sebagai sinyal kesiapan Uni Eropa menghadapi konfrontasi dagang yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Washington. Namun, sejumlah pemerintah negara lain memilih menempuh jalur diplomatik dan menyatakan “kesediaan untuk memulai dialog berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial”.

Apa itu ACI yang disebut ‘bazoka perdagangan’?

ACI disetujui Uni Eropa pada 2023 dan digambarkan sebagai alat “pencegahan” untuk membantu menyelesaikan sengketa perdagangan, sebagaimana dijelaskan di situs Parlemen Eropa. Instrumen ini dirancang untuk mencegah negara ketiga menerapkan tindakan pemaksaan terhadap kepentingan Uni Eropa, sekaligus memberi ruang bagi UE untuk merespons dengan langkah balasan.

Langkah balasan yang dimungkinkan

Jika diaktifkan, ACI memungkinkan Uni Eropa memberlakukan pembatasan perdagangan, termasuk kenaikan tarif atau tarif balasan, lisensi impor atau ekspor, pembatasan perdagangan jasa, serta pembatasan akses terhadap investasi asing langsung atau tender publik.

Dalam skenario yang lebih luas, Uni Eropa dapat mengenakan tarif tambahan pada impor AS, serta membatasi perusahaan AS untuk membeli saham di perusahaan di 27 negara anggotanya, menerima pembiayaan publik atau swasta, dan berpartisipasi dalam tender kontrak publik. ACI juga memberi wewenang kepada Uni Eropa untuk menuntut “ganti rugi” ekonomi dari negara yang melakukan paksaan.

Awalnya dirancang menghadapi tekanan eksternal lain

Instrumen ini pada mulanya dirancang untuk menghadapi campur tangan paksa dari kekuatan eksternal yang disebut semula dimaksudkan adalah China, bukan AS. Perancangan ACI dimulai tak lama setelah masa jabatan pertama Trump berakhir, ketika hubungan dagang transatlantik mengalami beberapa kebuntuan.

Pendorong penting inisiatif ini adalah kasus Lituania pada 2021. Saat itu, China menerapkan pembatasan perdagangan terhadap negara Baltik tersebut setelah Lituania mengumumkan akan meningkatkan hubungan perdagangan dengan Taiwan. Parlemen Eropa mencatat perusahaan-perusahaan Lituania mengeluhkan kesulitan memperbarui atau menandatangani kontrak dengan perusahaan China, masalah pengiriman yang tidak dikirim, dan penolakan permohonan impor.

Menurut pernyataan setelah aturan disetujui, anggota parlemen Eropa asal Jerman Bernd Lange mengatakan instrumen tersebut memungkinkan Uni Eropa bereaksi cepat terhadap tekanan dari negara lain. Ia menekankan tujuan utamanya adalah pencegahan, namun UE dapat bertindak bila diperlukan untuk mempertahankan kedaulatannya.

Pada 2025, ketika Trump memulai perang tarif global dan menyerang Uni Eropa, kemungkinan penggunaan instrumen ini sempat dipertimbangkan. Namun saat itu Brussels memilih mengandalkan dialog.

Respons negara-negara Eropa: antara dialog dan langkah balasan

Selain Macron, Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin menyebut instrumen tersebut “ada di atas meja” usai rapat darurat Uni Eropa pada Minggu (18/01). Meski demikian, ia menganjurkan agar jalur dialog dioptimalkan terlebih dahulu.

Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store juga memperingatkan risiko eskalasi. “Kita harus sangat berhati-hati agar tidak terlibat dalam perang dagang yang tidak terkendali. Saya rasa tidak ada yang akan diuntungkan dari hal itu,” ujarnya kepada NRK.

Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menyebut langkah tarif tersebut “sangat salah”. Ia dilaporkan melakukan panggilan telepon pada Minggu (18/1) dengan PM Denmark Mette Frederiksen, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, sebelum berbicara dengan Trump. Juru bicara kantor Starmer mengatakan ia menegaskan keamanan Greenland adalah prioritas bagi seluruh anggota NATO dan menyebut penerapan tarif terhadap sekutu NATO yang mengejar keamanan kolektif sebagai tindakan yang keliru.

Dalam wawancara dengan BBC Newshour, Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menekankan penghormatan mutual atas kedaulatan sebagai prinsip inti yang tidak dapat dinegosiasikan dalam hukum internasional dan kerja sama. Ia menyatakan, pengakuan mutual terhadap kedaulatan dan integritas teritorial merupakan titik awal bila negara-negara ingin hidup damai dan bekerja sama.

Sementara itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni—yang disebut memiliki hubungan baik dengan Trump—menyinggung adanya “masalah pemahaman dan komunikasi” terkait pengiriman pasukan ke Greenland oleh sejumlah negara Eropa, termasuk Denmark. Menurut Meloni, bila tujuannya menenangkan Trump dan menegaskan perlunya peningkatan keamanan Arktik, maka pengiriman pasukan bukan langkah yang tepat karena justru tampak memicu ancaman baru.

Taruhan besar hubungan dagang transatlantik

Langkah Uni Eropa dalam isu sensitif ini diperkirakan tidak akan cepat dan bulat. Di tengah upaya sebagian negara untuk mendekati Trump, situasi menunjukkan ketegangan yang dapat menggerus jembatan diplomatik transatlantik.

Nilai perdagangan barang dan jasa antara Uni Eropa dan AS mencapai US$1,8 triliun pada 2023. Komisi Eropa menyebut setiap hari barang dan jasa senilai US$5 miliar melintasi Atlantik. Dalam perdagangan barang, Uni Eropa mencatat surplus lebih dari US$170 miliar, sementara dalam jasa AS unggul dengan hampir US$120 miliar.