Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mendorong peningkatan anggaran sekaligus distribusi pendanaan yang lebih proporsional untuk program kewirausahaan mahasiswa di Indonesia. Dorongan itu disampaikan UMY melalui Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., saat menghadiri Sarasehan Pimpinan Perguruan Tinggi di sela Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo 2025 di Universitas Tidar (Untidar), Magelang, Kamis (21/11).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tersebut, KMI Expo 2025 diikuti lebih dari 400 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pada tahun ini, UMY meloloskan empat tim kewirausahaan mahasiswa dari beragam disiplin, mulai dari Pertanian, Hukum, Manajemen, hingga Ilmu Komunikasi, untuk menerima pembiayaan resmi dari kementerian.
Prof. Zuly menilai peningkatan alokasi dana kewirausahaan penting agar dampaknya lebih signifikan terhadap kualitas pembinaan mahasiswa. Ia juga menyoroti ketidakseimbangan pendanaan yang selama ini terjadi, terutama antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).
Menurutnya, jumlah PTS di Indonesia jauh lebih banyak sehingga proporsi pendanaan perlu lebih merata. “Perguruan tinggi swasta itu jumlahnya jauh lebih banyak. Jangan yang banyak didanai itu PTN saja. Masa swasta tidak? Kan lebih banyak yang swasta,” tegasnya saat ditemui di ruangannya di Gedung AR Fachruddin A UMY, Jumat (21/11).
Selain kesenjangan antara PTN dan PTS, Prof. Zuly juga mengangkat persoalan ketimpangan kewilayahan. Ia menilai pendanaan kewirausahaan masih didominasi oleh perguruan tinggi di Pulau Jawa, sehingga perguruan tinggi di luar Jawa berpotensi tertinggal bila tidak ada pembagian yang lebih adil.
“Kalau yang dimenangkan atau yang mendominasi pembiayaan hanya dari Jawa saja, nanti luar Jawa semakin tertinggal. Maka harus ada proporsional,” ujarnya. Ia menekankan perlunya ruang dan kesempatan yang lebih setara bagi perguruan tinggi di luar Jawa dalam skema pendanaan nasional.
Di luar isu pendanaan kewirausahaan, Prof. Zuly juga mendorong para pimpinan perguruan tinggi untuk bersama-sama mengawal kebijakan kementerian terkait kejuaraan mahasiswa. Ia menilai prestasi mahasiswa bukan semata ajang kompetisi, melainkan bagian dari proses pendidikan yang dapat menghasilkan manfaat sosial lebih luas.
“Itu menjadi bagian dari pendidikan yang berdampak kepada masyarakat,” katanya. Ia menambahkan, kontribusi mahasiswa dan alumni dalam berbagai kegiatan sosial dan inovasi menjadi bukti pentingnya dukungan terhadap program serta kompetisi mahasiswa.
