Jumlah pemudik menjelang Lebaran 2026 diperkirakan kembali menurun. Prediksi itu mengacu pada hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di tengah indikasi bahwa faktor ekonomi masih membuat sebagian masyarakat menahan rencana pulang kampung.

Penurunan jumlah pemudik sudah terasa sejak 2025. Ketika itu, angka pemudik disebut merosot hingga hampir 50 juta orang setelah sempat melonjak pada 2024 dengan asumsi sekitar 193 juta pemudik. Tren serupa berlanjut dari 146,4 juta pemudik pada 2025 menjadi 143,9 juta pemudik pada 2026.

Kondisi ini muncul di tengah klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi yang dinilai baik. Namun, sejumlah pengamat menilai tekanan ekonomi pascapandemi masih menekan daya beli dan memengaruhi keputusan masyarakat untuk mudik.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai gejala ini sudah terlihat sejak pascapandemi dan dari tahun ke tahun diperkuat oleh tekanan ekonomi yang berdampak pada konsumsi rumah tangga. Ia juga menyinggung hasil survei Bank Indonesia pada awal 2026 yang menunjukkan kenaikan proporsi penggunaan pendapatan untuk tabungan.

“Masyarakat itu sudah mengantisipasi kondisi ekonomi ke depan akan sulit dengan banyak menabung. Jadi, kalau misalnya spending lebaran ini berkurang, salah satu faktornya karena masyarakat mengantisipasi situasi sulit ke depan,” kata Wijayanto.

Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan optimistis realisasi jumlah pemudik akan melampaui hasil survei. Dalam sidang kabinet paripurna, ia menyebut angka survei 2026 turun 1,75% dibanding survei 2025 sekitar 146 juta, namun realisasi 2025 justru mencapai 154 juta. Menurutnya, mobilitas masyarakat pada masa Lebaran cenderung melampaui angka survei.

Data pergerakan H-8 hingga H-3

Data dari Sistem Informasi Transportasi Terintegrasi Kemenhub pada periode H-8 hingga H-3 pukul 09.00 WIB juga masih menunjukkan penurunan jumlah keberangkatan penumpang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah penumpang mudik dari berbagai moda transportasi turun dari enam juta pada 2025 menjadi 5,99 pada 2026.

Meski demikian, tidak semua moda mengalami penurunan. Pergerakan penumpang kereta api justru meningkat pada periode H-8 sampai H-3, dari 1.070.699 orang pada 2025 menjadi 1.199.150 orang pada 2026.

Moda yang paling banyak diminati tetap angkutan yang melibatkan penyeberangan. Pada 2026, pergerakan penumpang melalui angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (SDP) tercatat 1.721.150 orang, naik dari 1.701.766 orang pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Stimulus dan strategi KAI

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebut pihaknya telah memprediksi kenaikan penumpang pada musim Lebaran 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah program stimulus transportasi berupa diskon tarif hingga 30% untuk lebih dari 1,28 juta kursi ekonomi komersial pada periode 14–29 Maret 2026. Nilai stimulus pemerintah untuk program ini disebut sebesar Rp116,15 miliar.

KAI juga memperkuat Rail Ticketing System yang dirancang menangani lonjakan transaksi penjualan tiket Lebaran, dengan kapasitas antrean hingga 25.000 transaksi per menit agar pembelian tiket lebih stabil.

Adapun tujuan favorit pengguna kereta api pada periode Lebaran 2026 meliputi Bandung, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Surabaya, Malang, dan Jember.

Warga memilih tidak mudik

Di tingkat rumah tangga, alasan ekonomi muncul dalam keputusan sebagian warga untuk tidak pulang kampung. Okie, warga Depok, untuk pertama kalinya memutuskan tidak mudik. Ia menyebut pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami suaminya pada Agustus 2025 mengubah perencanaan keuangan keluarga.

“Dulu, bisa rutin ada budget tiap tahun mudik. Sekarang, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Okie.

Okie mengatakan suaminya belum mendapatkan pekerjaan tetap dan kini bekerja sebagai pengemudi daring, sementara ia berjualan makanan secara online. Sebelumnya, ketika suaminya masih bekerja di perusahaan tambang di Kalimantan Selatan, keluarga ini memiliki tabungan khusus mudik sekitar Rp10 juta lebih, termasuk untuk perjalanan, uang bagi orang tua dan kerabat, serta buah tangan.

Rute mudik mereka biasanya cukup panjang: dari Depok singgah ke Bandung untuk mengunjungi ibu mertua, lalu ke Surabaya menjenguk ibu, dan beberapa hari kemudian ke Madiun untuk berziarah. Namun kini, Okie menyebut menabung rutin pun sulit dilakukan karena pendapatan tidak menentu, sementara keluarga masih mengontrak rumah dengan pembayaran bulanan.

Ratna, warga Bekasi, memiliki alasan berbeda. Ia dan suami semula berencana berkendara ke Pekanbaru. Namun memasuki Februari 2026, ia membatalkan rencana itu karena mempertimbangkan anak bungsunya yang akan masuk SD serta kekhawatiran dampak kabar serangan AS ke Iran terhadap harga BBM.

“Jadi, mikirnya ya in this economy, lebih baik ongkos mudiknya buat ditabung dulu karena enggak tahu ke depannya gimana,” kata Ratna. Ia menyebut silaturahmi tahun ini dilakukan lewat panggilan video.

Ratna juga mengaku sempat mempertimbangkan transportasi umum, tetapi harga tiket yang dinilainya sudah terlalu tinggi membuatnya mengurungkan niat. Ia menambahkan, adiknya yang tinggal di Bogor juga memilih tidak mudik karena situasi yang dianggap tidak pasti.

Pengamat: tekanan ekonomi dan ketidakpastian global

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai penurunan jumlah pemudik selama dua tahun berturut-turut dipengaruhi faktor ekonomi, termasuk ketidakpastian global yang berkontribusi pada keputusan masyarakat.

“Saat ini, banyak yang memutuskan mending tidak mudik dan dia bisa saving money untuk bisa bertahan berapa bulan ke depan. Memang saat ini, pemerintah bilang tidak akan menaikkan harga BBM. Tapi potensi kenaikan itu ada dan masyarakat sudah antisipasi,” ujar Esther.

Menurut Esther, kenaikan harga minyak global berpotensi berdampak pada Indonesia. Jika harga BBM naik, biaya transportasi dan harga barang, termasuk bahan pokok, berisiko ikut meningkat. Ia menekankan, biaya mudik tidak hanya tiket atau ongkos perjalanan, tetapi juga oleh-oleh, bekal, uang yang dibagikan, hingga penginapan bila diperlukan.

Esther menilai insentif seperti diskon tiket dan diskon tol belum cukup menarik minat masyarakat. Ia menyarankan insentif diarahkan pada penciptaan lapangan kerja produktif agar berdampak jangka panjang, bukan hanya stimulus konsumtif di tengah situasi sulit.

Wijayanto menambahkan, kenaikan pengeluaran yang dipicu kenaikan harga tidak sebanding dengan pertambahan pendapatan, sementara inflasi ikut melemahkan daya beli. Menurutnya, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan primer, termasuk kebutuhan tahun ajaran baru anak, sehingga menahan belanja untuk mengantisipasi masa depan.

Wijayanto menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I (Januari–April) sebesar 5,5% masih mungkin tercapai karena ada dampak ikutan Natal dan Tahun Baru. Namun, ia memperkirakan tantangan lebih berat pada kuartal II (Mei–Agustus) ketika efek musiman itu mereda, sementara perputaran uang Lebaran diprediksi berkurang seiring keputusan sebagian warga untuk tidak mudik.

Perputaran uang dan program pemerintah

Pada periode mudik Lebaran 2026, perputaran uang diprediksi mencapai Rp148 triliun hingga Rp160 triliun dengan asumsi pemudik 143,9 juta orang. Angka ini disebut meningkat dibanding 2025 yang diperkirakan Rp137,97 triliun hingga Rp145 triliun. Perputaran uang tahun ini dapat lebih tinggi jika konsumsi selama Ramadhan ikut diperhitungkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keyakinannya bahwa perputaran uang mudik Lebaran 2026 tetap stabil. Pemerintah meluncurkan program “Belanja di Indonesia Aja” (BINA) periode Ramadhan-Idul Fitri 2026 untuk menjaga daya beli dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target transaksi hingga Rp53 triliun.

Program BINA dijadwalkan berlangsung 25 hari, dari 6–30 Maret 2026, melibatkan puluhan ribu gerai ritel di 414 pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. “Kami berharap ini akan terus meningkatkan konsumsi dalam negeri,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut total anggaran stimulus perekonomian periode Lebaran 2026 mencapai Rp911 miliar, termasuk diskon transportasi untuk tiket kereta api, kapal laut, dan pesawat. Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026, dengan total Rp14,09 triliun untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat selama Ramadhan.

Di tengah berbagai program tersebut, keputusan sebagian warga untuk menunda mudik menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi rumah tangga—mulai dari pendapatan yang tertekan hingga kekhawatiran kenaikan harga—masih menjadi faktor penting dalam tradisi tahunan perjalanan Lebaran.