Upaya menjaga pariwisata Bali dinilai perlu dibarengi sinkronisasi kebijakan ekonomi makro agar pulau ini tidak hanya indah bagi wisatawan mancanegara, tetapi juga tetap menjadi ruang hidup yang ramah dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Salah satu indikator yang dianggap paling sensitif dalam membaca kesehatan daya beli wisatawan domestik adalah sektor transportasi udara. Mengacu pada data inflasi Bali yang sempat menyentuh 2,91 persen pada awal tahun, tiket pesawat disebut menjadi salah satu faktor dominan yang paling sulit dikendalikan.
Persoalan harga tiket dinilai tidak semata dipengaruhi harga avtur global atau fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Struktur pasar penerbangan yang cenderung oligopolistik turut disorot sebagai penyebab terbatasnya ruang penurunan harga.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelumnya kerap menyoroti keterbatasan jumlah maskapai pada rute domestik. Selain itu, pengaturan Tarif Batas Atas disebut kerap dijadikan acuan harga terendah oleh operator penerbangan, sehingga konsumen domestik dinilai kehilangan daya tawar.
Sejumlah laporan industri penerbangan nasional juga menyoroti komponen biaya lain, seperti pajak bandara dan pengenaan PPN 11 persen pada penerbangan domestik, yang dinilai menciptakan disparitas harga. Dalam praktiknya, biaya terbang dari Jakarta ke Bali disebut kerap lebih mahal dibanding penerbangan internasional menuju Singapura atau Kuala Lumpur dengan jarak tempuh yang relatif serupa.
Kondisi ini dinilai menghadirkan anomali kebijakan publik. Di satu sisi, pemerintah mendorong kampanye “Bangga Berwisata di Indonesia”, namun di sisi lain beban fiskal pada tiket pesawat domestik disebut berpotensi menekan minat perjalanan wisata dalam negeri.
Jika beban biaya tersebut dibiarkan tanpa relaksasi, daya beli masyarakat dikhawatirkan beralih ke destinasi luar negeri yang lebih kompetitif. Peralihan itu dinilai berisiko memicu aliran modal keluar yang dapat merugikan ekonomi nasional secara makro.
Tekanan inflasi di Bali juga disebut tidak berhenti pada tiket pesawat. Kenaikan tarif akomodasi dan harga pangan di sejumlah destinasi populer dinilai memperkuat tantangan gentrifikasi ekonomi. Harga kebutuhan pokok di sekitar kawasan wisata cenderung menyesuaikan dengan kemampuan belanja wisatawan mancanegara.
Kondisi tersebut memicu tekanan ganda: warga lokal berisiko kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sementara penghasilan mereka tidak selalu tumbuh secepat laju inflasi daerah. Sejumlah riset mengenai ekonomi pariwisata berkelanjutan menilai ketimpangan seperti ini, jika dibiarkan, dapat memicu gesekan sosial yang pada akhirnya merusak citra keramahan Bali.
