Anggota Komisi IX DPR RI Sihar Sitorus menilai persoalan ketenagakerjaan tidak bisa dilihat semata dari sisi regulasi. Menurutnya, kebijakan di sektor ini juga berkaitan erat dengan iklim usaha dan kesejahteraan pekerja.

Pernyataan itu disampaikan Sihar dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2026). Ia menekankan perlunya penyusunan kebijakan yang terintegrasi, terutama terkait program magang dan penetapan upah, agar tidak memunculkan masalah baru di lapangan.

“Ini yang akan memanggul sekian banyak jutaan tenaga kerja yang mana mungkin 60% itu lulusan atas. Jadi salah satu, nah meskipun ini karena Bapak di tenaga kerjaan, tentu ini selintas sektoral, jadi memang perlu koordinasi yang dekat gitu dengan kementerian lain,” ujar Sihar.

Sihar juga menyoroti pendekatan perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang dinilainya menyamaratakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan serta kondisi riil di lapangan.

“Jadi otomatisnya mau dia S3, S2, S1, SMP, SMA, dia sama, setengah kontribusinya kepada ketumbuhan ekonomi. Yang tentunya kita pikir ya nggak gitu juga nih secara intuisi gitu ya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan ketenagakerjaan—termasuk magang dan upah—perlu mempertimbangkan kondisi iklim usaha karena dampaknya langsung dirasakan pekerja.

“Apakah iklim hari ini itu bersahabat kepada pertumbuhan ekonomi? Iklim usaha hari ini bersahabatkah kepada pertumbuhan ekonomi? Karena ini berdampak kepada si pekerja,” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, Sihar mengingatkan masih adanya praktik penerimaan upah di bawah standar. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menjadi kebiasaan jika dibiarkan, sehingga ketika keadaan ekonomi membaik, upah pekerja tetap tidak mengalami peningkatan.

“Akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang bisa membius. Sehingga ketika kondisi baik juga, tidak naik upahnya. Dia tetap aja di bawah terus,” pungkasnya.