Wali Kota Cilegon Robinsar menyatakan kondisi keuangan Pemerintah Kota Cilegon mulai membaik setelah satu tahun masa kepemimpinannya. Pernyataan itu disampaikan dalam dialog bersama sejumlah organisasi mahasiswa pada agenda refleksi setahun kepemimpinan di rumah dinas wali kota, Jumat malam (20/2/2026).
Robinsar memaparkan, pada awal masa jabatan pemerintah daerah menghadapi beban utang sekitar Rp135 miliar. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan anggaran pembangunan dan pelayanan publik.
Ia mengatakan, pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran pada 2025 dengan memangkas kegiatan yang dinilai kurang prioritas serta menyesuaikan target pendapatan. Menurutnya, pada akhir 2025 Cilegon tidak lagi mengalami defisit dan mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sekitar Rp80 miliar.
Robinsar menilai membaiknya kondisi keuangan daerah berpengaruh pada pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk pembayaran honor bagi guru, guru ngaji, hingga pemandi jenazah yang disebutnya kini dapat ditunaikan lebih baik.
Dalam paparan program, Robinsar menyebut pemerintah daerah memfokuskan pembangunan pada tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sektor pendidikan, pemerintah meningkatkan kuota beasiswa dari 511 menjadi 726 penerima, memperbaiki infrastruktur sekolah, serta menargetkan penyediaan mebel bagi 400 rombongan belajar dalam empat tahun, termasuk melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Di sektor kesehatan, Pemkot Cilegon menargetkan pembangunan satu puskesmas rawat inap setiap tahun di setiap kecamatan, dengan proyek percontohan di Kecamatan Grogol. Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan layanan puskesmas 24 jam dan program Dokter Keliling (Docling).
Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah daerah menajamkan prioritas perbaikan jalan kota serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Robinsar menyebut upaya tersebut menghasilkan bantuan pendanaan tahap pertama sebesar Rp32 miliar serta rencana pendanaan tahap kedua Rp33 miliar.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menekankan pentingnya kritik dari kalangan pemuda dan mahasiswa untuk menjaga kualitas kepemimpinan daerah. Ia mengatakan, pemerintah justru perlu waspada ketika pemuda memilih diam.
Fajar mengapresiasi masukan yang disampaikan selama satu tahun kepemimpinan dan menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap pertanyaan maupun kritik yang disampaikan secara langsung. Ia juga menyebut dialog tersebut turut dihadiri jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) agar aspirasi mahasiswa menjadi catatan bersama.
Fajar berharap dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa dapat menjadi budaya kolaboratif dalam pembangunan. Menurutnya, pemerintahan perlu berorientasi pada proses agar hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat luas.
