Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustinus R Kambuaya mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menjadikan investasi perkebunan kelapa sawit sebagai “alat tukar” atau kompensasi atas alokasi anggaran pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, pembangunan Papua merupakan kewajiban negara dan tidak semestinya dibayar dengan pengorbanan hutan maupun tanah adat masyarakat.
Agustinus menegaskan anggaran untuk Papua, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus), adalah hak konstitusional masyarakat Papua. Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk afirmasi pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan di berbagai sektor, seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ia menilai ekspansi sawit yang tidak terkendali berpotensi memicu konflik agraria, perampasan tanah ulayat, kerusakan lingkungan, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat adat. Dampak tersebut dinilainya bertentangan dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
“Kalau hutan hilang, sungai rusak, dan masyarakat adat terusir dari tanahnya, lalu apa arti pembangunan itu? Kita tidak ingin kesejahteran dibayar dengan penderitaan rakyat,” katanya.
Agustinus juga meminta pemerintah pusat dan daerah lebih selektif dalam memberikan izin investasi perkebunan sawit di Papua. Ia mendorong agar pembangunan lebih difokuskan pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, pertanian rakyat, perikanan, serta usaha berbasis kearifan lokal.
Selain itu, ia mengingatkan setiap kebijakan investasi wajib melalui persetujuan masyarakat adat atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC) serta memperhatikan aspek lingkungan hidup.
“Kita mendukung investasi, tetapi harus adil dan berpihak pada rakyat. Jangan sampai Papua hanya dijadikan lumbung lahan bagi korporasi besar, sementara masyarakatnya tetap miskin,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Agustinus berharap Presiden memastikan kebijakan pembangunan Papua benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan bisnis semata. “Papua butuh keadilan, bukan barter sawit dengan anggaran,” pungkasnya.
