Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menilai percepatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mendorong lonjakan kebutuhan komputasi dan investasi digital. Di saat yang sama, Indonesia menegaskan bahwa pertumbuhan teknologi harus diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan Rosan dalam diskusi Tri Hita Karana G20 Bali Global Blended Finance Alliance Dialogue bertajuk Sustainable AI: Balancing Compute Growth with Equitable Prosperity yang digelar di Indonesia Pavilion, WEF Davos 2026. Dalam keterangan tertulis pada Jumat, 23 Januari 2026, Rosan mengatakan AI tidak hanya dipandang sebagai bagian dari infrastruktur, melainkan juga pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.
Rosan mengacu pada kajian McKinsey Global Institute yang memperkirakan penggunaan AI dapat meningkatkan produktivitas global hingga USD13 triliun per tahun pada 2030. Namun, ia juga menyoroti proyeksi bahwa kebutuhan energi untuk komputasi dapat meningkat dua kali lipat setiap 3–4 tahun apabila tidak disertai langkah efisiensi.
Menurut Rosan, Indonesia menyadari dua sisi perkembangan AI tersebut: besarnya potensi ekonomi digital, sekaligus kebutuhan tata kelola teknologi yang adil dan ramah lingkungan. Ia menyebut pemerintah terus memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan kebijakan, aturan, dan regulasi, serta mendorong kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.
Selain iklim investasi, Rosan menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas. Ia menyatakan hal itu menjadi bagian dari tanggung jawab Indonesia untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas.
Data Statista menunjukkan investasi global dalam infrastruktur AI, termasuk pusat data, diproyeksikan melampaui USD500 miliar pada 2027, naik dari USD272 miliar pada 2023. Kenaikan tersebut disebut mencerminkan pertumbuhan lebih dari 80% dalam empat tahun terakhir dan membuka peluang bagi negara berkembang untuk menarik modal serta teknologi, asalkan didukung kebijakan yang stabil dan kerangka regulasi yang jelas.
Indonesia, lanjut Rosan, menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu pilar strategis. Laporan Google–Temasek–Bain e-Conomy SEA Report 2025 memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD100 miliar pada 2025 dengan pertumbuhan tahunan rata-rata di atas 20%. Sementara itu, proyeksi Boston Consulting Group (BCG) menempatkan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan potensi mencapai USD340 miliar pada 2030.
Dalam konteks pendanaan, Rosan menjelaskan Indonesia mendorong pembiayaan inovatif melalui skema blended finance untuk menjembatani kebutuhan modal besar pada sektor teknologi tinggi dengan agenda iklim dan pengembangan kapasitas lokal. Ia menyebut sejumlah lembaga keuangan internasional, termasuk Global Climate Fund dan investor global lainnya, memandang kombinasi pendanaan publik dan swasta sebagai kunci mempercepat pembangunan infrastruktur digital yang dapat ditingkatkan skalanya sekaligus berkelanjutan.
Rosan juga menyampaikan Indonesia memperkuat kapasitas lokal melalui reformasi perizinan dan insentif investasi digital, di antaranya penerapan Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi serta pemberian tax allowance dan tax holiday bagi sektor strategis teknologi dan inovasi. Menurutnya, pendekatan tersebut ditujukan untuk menciptakan kepastian proses dan waktu realisasi investasi di tengah dinamika global.
