Anggota DPR RI periode 2024–2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menilai Indonesia perlu memperkuat sistem sertifikasi, melakukan digitalisasi rantai pasok, serta mendorong promosi branding untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar global. Menurutnya, langkah tersebut penting karena tren konsumen dunia semakin menuntut produk yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan dapat ditelusuri asal-usulnya (traceable).
Pernyataan itu disampaikan Rokhmin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemangku Kepentingan untuk perumusan kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang digelar Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung GMB-3, Jakarta, Jumat (23/1). Forum tersebut bertujuan merumuskan kebijakan inklusif guna meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan keberlanjutan produk kelautan dan perikanan Indonesia.
Rokhmin menekankan penguatan daya saing bukan sekadar agenda teknis, melainkan bagian dari fondasi untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ia menyoroti besarnya potensi Indonesia yang ditopang garis pantai panjang, kekayaan biodiversitas laut, serta jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.
Namun, ia menilai potensi besar itu belum sepenuhnya dioptimalkan. Sejumlah hambatan yang masih mengemuka antara lain rendahnya nilai tambah, keterbatasan akses pasar global, dan lemahnya branding produk perikanan Indonesia. Karena itu, ia mendorong strategi yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas produksi, penerapan standar global, industrialisasi berbasis inovasi, hingga penguatan diplomasi ekonomi maritim.
Dalam paparannya, Rokhmin juga menjelaskan bahwa laut tidak hanya berkaitan dengan pangan, tetapi mencakup energi, transportasi, pariwisata, hingga jasa ekosistem. Ia memaknai ekonomi biru sebagai kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan lautan, serta aktivitas di daratan yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut untuk menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan.
Ia menilai KKP memiliki tugas dan fungsi penting dalam transformasi menuju ekonomi biru, di antaranya melalui penguatan regulasi dan kebijakan untuk praktik perikanan berkelanjutan, pengembangan industri lewat hilirisasi agar memberi nilai tambah, riset dan inovasi termasuk integrasi bioteknologi kelautan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil.
Rokhmin menyebut total potensi ekonomi dari 11 sektor kelautan Indonesia mencapai sekitar US$ 1,4 triliun per tahun atau sekitar Rp 21.000 triliun. Sebelas sektor tersebut meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim, coastal forestry, sumber daya pulau kecil, serta sumber daya non-konvensional.
Selain nilai ekonomi, ia menilai sektor kelautan berpotensi menyerap tenaga kerja hingga 45 juta orang atau setara 40% dari total angkatan kerja nasional apabila dikelola optimal. Ia juga menyinggung kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB Indonesia pada 2018 yang disebutnya baru sekitar 14%, sementara sejumlah negara lain mampu mencatat kontribusi di atas 30%.
Rokhmin menegaskan sumber daya ikan Indonesia memiliki potensi produksi lestari yang besar, tetapi tingkat pemanfaatannya dinilai belum optimal. Ia mengingatkan perlunya pengelolaan yang bijak, termasuk mengurangi eksploitasi berlebihan di wilayah barat yang padat serta mendorong pemanfaatan di wilayah timur yang masih memiliki stok ikan.
Ia menyebut pada 2023 Indonesia berada di posisi kedua produsen perikanan tangkap dunia dengan produksi 5,48 juta ton. Data yang dipaparkannya menunjukkan China berada di posisi pertama dengan 14,50% produksi global, disusul Indonesia (8,45%), India (6,67%), Rusia (5,83%), dan Amerika Serikat (4,99%). Menurut Rokhmin, posisi tersebut membuka peluang peningkatan lebih lanjut apabila Indonesia mampu mengoptimalkan potensi lestari dan memperkuat tata kelola berbasis ekonomi biru.
Untuk akuakultur, Rokhmin menyatakan Indonesia menempati posisi tiga besar produsen dunia pada 2023 dan konsisten berada di posisi kedua setelah China pada periode 2012–2023, dengan India di posisi ketiga. Ia menilai peluang pengembangan budidaya perikanan masih luas, terutama bila ditopang teknologi, riset, dan hilirisasi agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.
Rokhmin juga memaparkan peran perikanan bagi ketahanan pangan. Ia menyebut ikan merupakan sumber utama protein hewani masyarakat Indonesia dengan kontribusi 54% dari total asupan protein hewani (MSC, 2021). Ia menambahkan bahwa pada 2024 produksi perikanan Indonesia (tidak termasuk rumput laut) mencapai 15,48 juta ton, terdiri dari perikanan tangkap laut 7,52 juta ton, perikanan tangkap darat 0,48 juta ton, dan perikanan budidaya 7,47 juta ton. Dari jumlah tersebut, ia menyatakan 28% asupan protein hewani masyarakat berasal dari perikanan tangkap.
Di sisi ekspor, Rokhmin menyebut lima komoditas utama yang mendominasi ekspor perikanan Indonesia, yakni rumput laut; tuna, tongkol, dan cakalang; udang; cumi, sotong, dan gurita; serta rajungan dan kepiting.
Dalam kesempatan yang sama, Rokhmin menyoroti bioteknologi perairan sebagai domain strategis ekonomi biru. Ia memaparkan empat domain utama industri bioteknologi perairan, mulai dari ekstraksi senyawa bioaktif biota laut untuk berbagai industri, rekayasa genetika untuk menghasilkan induk dan benih unggul, rekayasa mikroorganisme untuk bioremediasi lingkungan tercemar, hingga aplikasi bioteknologi untuk konservasi melalui teknologi DNA dan kultur jaringan.
Rokhmin turut mengingatkan adanya dinamika global yang perlu diantisipasi, antara lain ketegangan geopolitik, perang dagang global, krisis ekologis yang mencakup polusi, hilangnya biodiversitas, dan pemanasan global, serta disrupsi teknologi Industri 4.0 termasuk AI dan robotik. Ia menilai, tanpa antisipasi yang tepat, dampak lanjutan dapat terjadi pada investasi, perdagangan, ekspor, hingga kondisi ketenagakerjaan.
Menutup paparannya, Rokhmin menekankan bahwa dalam Peta Jalan Indonesia Emas 2045, kunci menuju negara maju adalah produktivitas tinggi, daya saing global, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Ia menilai Indonesia perlu bertransformasi dari negara berbasis komoditas menjadi negara berbasis inovasi dan teknologi, dengan sektor agro-maritim sebagai salah satu keunggulan utama, sekaligus memanfaatkan bonus demografi yang berlangsung hingga 2040.
