Pihak berwenang menegaskan penyesuaian kebijakan pajak terbaru tidak dimaksudkan untuk menaikkan kewajiban pajak secara menyeluruh. Perubahan ini disebut sebagai bagian dari arah kebijakan Partai, Majelis Nasional, dan Pemerintah untuk menyempurnakan kerangka hukum, meningkatkan transparansi serta keadilan, dan menyesuaikan pengelolaan pajak dengan praktik operasional usaha rumah tangga, terutama unit kecil.
Dalam beberapa tahun terakhir, usaha rumah tangga dinilai tetap menjadi komponen penting perekonomian karena berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, stabilitas pendapatan, dan jaminan sosial. Pada periode 2022–2025, jumlah usaha rumah tangga diperkirakan sekitar 3–4 juta unit di seluruh negeri, dengan lebih dari 2 juta membayar pajak secara teratur. Meski demikian, penerimaan dari sektor ini disebut masih kurang dari 2% dari total pendapatan anggaran negara.
Otoritas menilai skala sektor usaha rumah tangga yang besar dan fleksibel tidak selalu diikuti oleh tingkat standardisasi manajemen yang memadai. Mayoritas unit dikategorikan kecil dan mikro, dengan keterbatasan dalam manajemen, pencatatan, dan data. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi kemampuan usaha untuk berkembang, meningkatkan produktivitas, dan memberi kontribusi yang stabil serta berkelanjutan.
Selama ini, penerapan pajak sekaligus (lump-sum tax) dianggap membantu menyederhanakan prosedur dan sesuai dengan kapasitas banyak usaha kecil. Namun, mekanisme tersebut juga dinilai memiliki keterbatasan, antara lain sifatnya yang tetap, ketergantungan pada penilaian subjektif, serta kesulitan mencerminkan secara akurat realitas produksi dan bisnis. Karena itu, Resolusi No. 68-NQ/TW dari Politbiro tentang pengembangan ekonomi swasta menetapkan persyaratan untuk mengakhiri pajak sekaligus mulai 2026.
Dalam pedoman baru, usaha rumah tangga diarahkan beralih ke mekanisme deklarasi mandiri, perhitungan mandiri, pembayaran mandiri, serta bertanggung jawab atas data yang dilaporkan. Kebijakan ini disebut sejalan dengan praktik manajemen modern dan ditujukan untuk membangun lingkungan usaha yang lebih transparan dan adil.
Sejumlah pelaku usaha menilai aturan baru tidak otomatis meningkatkan beban pajak, melainkan memperjelas klasifikasi berdasarkan skala dan tingkat operasi. T. Thuy, pemilik usaha ritel di Kelurahan Vinh Tuy (Hanoi), menyebut kenaikan ambang batas pendapatan bebas pajak menjadi 500 juta VND per tahun membuat banyak usaha kecil seperti miliknya tidak dikenakan pajak, sementara usaha berpendapatan lebih tinggi memenuhi kewajiban sesuai skala usahanya.
Nguyen Thi Cuc, Presiden Asosiasi Penasihat Pajak, menyatakan kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat ketika kebijakan dan pengelolaan pajak disusun secara rasional, transparan, konsisten, dan mudah diterapkan. Ia juga menekankan perpajakan merupakan kewajiban konstitusional, sehingga pemenuhan pajak adalah tanggung jawab warga negara. Menurutnya, ketika masyarakat memahami hakikat perpajakan, pajak tidak lagi dipandang semata sebagai beban.
Nguyen Thi Cuc menambahkan, meski pada 2026 kebijakan pajak disebut akan terus mengurangi tingkat regulasi—antara lain pengurangan pajak penghasilan pribadi, pengurangan PPN lebih lanjut sebesar 2%, serta perluasan insentif untuk usaha kecil dan menengah—penerimaan anggaran dinilai masih dapat stabil. Hal ini dikaitkan dengan penguatan manajemen pajak, termasuk untuk e-commerce dan bisnis digital. Dalam skema deklarasi dan pembayaran mandiri, otoritas pajak disebut memfokuskan upaya pada penyebaran informasi, dukungan, pembangunan basis data, serta penguatan inspeksi berbasis manajemen risiko guna menekan penghindaran pajak dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat.
Untuk mendukung reformasi tersebut, Majelis Nasional ke-15 mengesahkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pribadi yang telah diubah serta Undang-Undang Administrasi Pajak yang telah diubah pada sidang ke-10, yang efektif mulai 1 Juli 2026. Salah satu perubahan utama adalah kenaikan ambang batas pendapatan bebas pajak bagi usaha rumah tangga dan perorangan menjadi 500 juta VND per tahun dari sebelumnya 100 juta VND. Kebijakan ini diperkirakan membuat sekitar 2,3 juta usaha rumah tangga—hampir 90% dari total—tidak lagi dikenakan pajak, dengan total pengurangan pajak diperkirakan sekitar 11.800 miliar VND.
Bagi usaha rumah tangga yang memenuhi persyaratan terkait skala, pencatatan akuntansi, dan dokumentasi, kebijakan baru memungkinkan penerapan metode perhitungan pajak berdasarkan pendapatan aktual, bukan persentase pendapatan. Pada saat yang sama, prinsip non-retroaktivitas ditegaskan, sehingga pendapatan yang dilaporkan sesuai aturan baru mulai 2026 dan seterusnya tidak dapat dijadikan dasar penagihan pajak untuk tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, Departemen Pajak menerbitkan Surat Resmi No. 645/CT-CS yang menyatakan mulai 1 Januari 2026 wajib pajak tidak diwajibkan membayar biaya izin usaha dan tidak diwajibkan menyerahkan formulir deklarasi biaya izin usaha untuk tahun-tahun berikutnya. Ketentuan ini disebut untuk mengimplementasikan Resolusi No. 198/2025/QH15 Majelis Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 362/2025/ND-CP tentang pengembangan ekonomi swasta.
Dukungan kebijakan juga mencakup insentif bagi usaha yang beralih bentuk. Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan No. 67/2025/QH15 menetapkan pembebasan pajak penghasilan badan selama dua tahun berturut-turut bagi usaha yang baru didirikan dan beralih dari usaha rumah tangga atau perorangan, dengan tujuan mengurangi tekanan keuangan pada masa transisi awal serta menciptakan kondisi untuk memperluas produksi dan bisnis.
Sejumlah ekonom menilai perluasan kebijakan penangguhan, pengurangan, dan pembebasan pajak bagi usaha rumah tangga menunjukkan arah perlindungan terhadap sektor usaha kecil dan rentan, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini juga dipandang dapat meningkatkan keadilan antarsektor ekonomi dengan prinsip kontribusi yang proporsional sesuai efektivitas kegiatan usaha, serta bertahap mengatasi keterbatasan metode pajak sekaligus sebelumnya.
Di sisi implementasi, sektor perpajakan disebut mengintensifkan bimbingan dan dukungan agar usaha rumah tangga terbiasa dengan metode baru melalui berbagai program pendampingan, termasuk “kampanye intensif 60 hari” untuk mendukung transisi ke deklarasi pajak dan program pendampingan kepatuhan perpajakan bagi rumah tangga usaha dan pemilik usaha perorangan.
Departemen Pajak juga menyoroti perubahan perilaku konsumen yang memengaruhi operasional usaha rumah tangga, termasuk pergeseran dari belanja tradisional ke belanja online dan pembayaran nontunai. Dalam praktiknya, banyak usaha rumah tangga disebut memperluas saluran penjualan ke lingkungan digital dan menyesuaikan organisasi bisnis sesuai tuntutan pasar.
Data 2025 menunjukkan tren peningkatan deklarasi, kepatuhan, dan kontribusi anggaran dari sektor usaha rumah tangga menjelang berakhirnya sistem pajak sekaligus pada 2026. Penerimaan dari sektor ini tercatat lebih dari 32,8 triliun VND, naik 37,5% dibanding 2024 dan 65,2% dibanding 2023. Pada tahun yang sama, lebih dari 3.200 usaha rumah tangga beralih menjadi perusahaan, dan lebih dari 18.300 usaha yang sebelumnya membayar pajak sekaligus secara sukarela beralih ke metode deklarasi.
Pihak berwenang menyatakan konversi usaha rumah tangga menjadi perusahaan serta perluasan metode deklarasi dijalankan sesuai peta jalan untuk memfasilitasi adopsi manajemen modern secara bertahap, sekaligus meningkatkan transparansi kegiatan usaha dan pengelolaan pajak. Para ekonom menilai kebijakan baru ini diharapkan mendukung usaha rumah tangga, memperkuat transparansi, dan menciptakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan, sembari menjaga stabilitas penerimaan anggaran melalui peningkatan kepatuhan pajak.
