Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto meminta dukungan Komisi XII DPR untuk mendorong penambahan kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Permintaan itu disampaikan karena kuota yang disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut hanya sekitar 30 persen dari kebutuhan yang diajukan perusahaan.
Bernardus menilai keterbatasan kuota berisiko mengganggu pemenuhan pasokan bijih nikel untuk tiga proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang sedang dikembangkan bersama mitra, yakni di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.
“Saat ini kami sudah memperoleh persetujuan RKAB, tetapi volumenya hanya sekitar 30 persen dari yang kami ajukan,” ujar Bernardus dalam rapat dengar pendapat Komisi XII DPR, Senin, 19 Januari 2026.
Ia menjelaskan, proyek HPAL Pomalaa menargetkan mechanical completion pada Agustus 2026 dengan kebutuhan pasokan sekitar 21 juta ton limonit per tahun. Sementara proyek HPAL Morowali membutuhkan sekitar 10,4 juta ton limonit, di luar kewajiban penyediaan stok awal sebelum operasi.
Menurut Bernardus, kecukupan kuota penambangan menjadi kunci untuk memenuhi komitmen pasokan sekaligus mendukung program hilirisasi nikel. Ia berharap PT Vale dapat mengajukan revisi RKAB agar volume produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek.
“Mudah-mudahan PT Vale bisa mendapatkan kesempatan untuk merevisi RKAB dan memperoleh volume yang cukup untuk memenuhi komitmen kepada para mitra dan pemegang saham,” ujarnya.
Usai rapat, Bernardus enggan memerinci total kuota produksi yang disetujui pemerintah. Ia juga tidak menjawab apakah kuota tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, kebutuhan produksi 2026 berbeda dengan 2025 karena adanya percepatan proyek-proyek hilirisasi.
“Jadi kami harus menyesuaikan kegiatan operasi, dengan harapan bahwa nanti kami masih bisa menghajukan revisi,” kata dia.
Sebelumnya, PT Vale memproyeksikan tiga proyek pabrik HPAL rampung pada 2026 dan 2027. Ketiga proyek tersebut berada di Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Sulawesi Tenggara, IGP Morowali di Sulawesi Tengah, dan IGP Sorowako di Sulawesi Selatan.
Bernardus menyebut IGP Pomalaa sebagai proyek HPAL dengan progres tercepat. Proyek ini melibatkan sekitar 6.200 pekerja dan bernilai investasi US$4,6 miliar atau sekitar Rp76,7 triliun. Pabrik tersebut ditargetkan selesai pada 2026.
Sementara itu, IGP Morowali telah mengirimkan pengapalan perdana 2,2 juta ton bijih nikel saprolit pada Juli 2025. Proyek ini melibatkan sekitar 4.700 pekerja dengan nilai investasi sekitar US$2 miliar. Adapun pabrik HPAL di IGP Sorowako ditargetkan rampung pada 2027 dengan total investasi mencapai US$2,2 miliar.
