JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap mempertahankan batas maksimal defisit anggaran sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan tidak berencana mengubahnya, kecuali Indonesia menghadapi keadaan darurat skala besar. Sikap ini disampaikan untuk memberi kepastian kepada pasar dan investor global bahwa pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal.
Pemerintah saat ini berupaya menjaga defisit APBN 2026 agar tidak melampaui 3% sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia, pemerintah juga mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran guna memastikan defisit tetap berada di bawah ambang batas tersebut.
Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Senin (16/3/2026), Prabowo menyebut aturan batas defisit yang lahir pasca-krisis keuangan Asia sebagai instrumen penting untuk mendisiplinkan pengelolaan keuangan negara.
“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19. Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” kata Prabowo.
Prabowo juga menolak gagasan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penambahan utang secara masif. Ia menekankan prinsip kehati-hatian dalam membelanjakan anggaran negara. “Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan,” ujarnya.
Meski menyadari sejumlah negara Uni Eropa mulai meninggalkan target ketat tersebut, Prabowo menyatakan Indonesia tetap memilih jalur disiplin fiskal. Ia optimistis penguatan sumber daya alam serta pengembangan energi alternatif seperti biofuel dan panas bumi dapat meningkatkan efisiensi dalam dua tahun ke depan dan mengurangi ketergantungan pada sumber luar.
Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan kondisi yang memungkinkan defisit APBN melampaui 3%. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian pada Senin (16/3/2026), Purbaya menegaskan pelebaran defisit hanya mungkin terjadi dalam situasi krisis, terutama bila resesi terjadi secara global.
“Dalam keadaan normal tidak, dalam keadaan krisis ya. Indikasi krisis itu kalau untuk saya ya ekonominya sudah resesi, terus global juga resesi semua, enggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi, atau semua cara untuk memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalikkan arah pertumbuhan ekonomi kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian,” kata Purbaya.
Menanggapi spekulasi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk melebarkan defisit akibat kenaikan harga minyak, Purbaya menyatakan langkah tersebut belum diperlukan. Pemerintah masih memantau durasi kenaikan harga energi sebelum menghitung ulang dampaknya terhadap anggaran.
“Karena kan anggarannya masih aman, kalau harga minyak tinggi terus bertahan lama baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya, tapi enggak langsung serta merta dengan perppu,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan ekonomi, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan durasi perang di Timur Tengah akan menjadi faktor penentu langkah fiskal pemerintah. Pemerintah menyiapkan skenario pemotongan anggaran apabila konflik berlanjut, namun tetap mengacu pada batas defisit maksimal 3%.
“Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu, apakah lima minggu, itu menggunakan skenario pemotongan anggaran. Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3 persen,” kata Airlangga.
Meski demikian, Airlangga menegaskan program prioritas pemerintah tidak akan diubah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih disebut tetap berjalan karena dipandang sebagai investasi jangka panjang.
“(Anggaran) program unggulan tidak ada yang diubah. Karena itu investasi jangka panjang,” ujar Airlangga.
Kepastian terkait anggaran program gizi juga disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Ia menyatakan alokasi dana BGN tetap mengikuti ketetapan awal dalam APBN 2026. Anggaran yang ditetapkan untuk BGN dalam APBN 2026 disebut mencapai Rp 335 triliun.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026,” kata Dadan usai rapat.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak akan memotong anggaran program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih meski sedang melakukan efisiensi untuk menjaga defisit tidak melewati 3%.
Prasetyo menjelaskan penghitungan defisit fiskal dilakukan dalam kerangka tahunan, sehingga pemerintah secara konsisten meninjau berbagai pos anggaran, termasuk sebelum muncul dinamika global terbaru.
“Fiskal itu kan dalam satu tahun. Jadi kalau yang disebut dengan misalnya defisit, cara menghitung itu kan dalam satu tahun. Ini terpisah ya, jangan nanti juga. Tolong jangan dipotong-potong juga,” kata Prasetyo usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia memberi contoh pos yang diperketat, antara lain perjalanan dinas—terutama perjalanan luar negeri—serta belanja yang dinilai belum mendesak seperti pembangunan gedung yang belum berdampak langsung pada kinerja kementerian.
“Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat,” kata Prasetyo. Ia menambahkan belanja yang bisa ditunda akan disisir dan dievaluasi bersama Kementerian Keuangan.
Prasetyo kembali menekankan pemerintah memilih mengurangi belanja yang dianggap kurang produktif untuk kemudian merealokasi anggaran ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Tidak, kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi yang tadi saya. Belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif atau kurang berdampak. Nah itulah yang kemudian kita realokasi supaya program-program yang produktif, program-program yang berdampak, program-program yang bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan,” ujarnya.
