Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pernah menghemat anggaran hingga Rp308 triliun saat pertama kali menerapkan kebijakan efisiensi. Menurut Prabowo, penghematan tersebut mayoritas berasal dari Pemerintah Pusat dan dilakukan dengan memangkas pengeluaran yang dinilai tidak wajar.
"Saya ingin jelaskan, waktu pertama kita lakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pusat sebagian besar ya. Dan dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua Rp308 triliun ini kalau tidak potong, ini ke arah korupsi," kata Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis dan ekonom di Hambalang, Jawa Barat, Kamis, 19 Maret 2026.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan Direktur Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal, mengenai dampak perang di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia.
Faisal menyoroti harga minyak dunia yang beberapa kali menembus di atas USD100 per barel. Ia juga menyebut nilai tukar rupiah sempat mencapai Rp17 ribu per dolar AS. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mendorong pembengkakan subsidi energi, bahkan tambahan bebannya bisa lebih dari Rp100 triliun. Faisal menambahkan, jika dibandingkan dengan persentase terhadap PDB, angka itu disebut dapat melampaui tiga persen, sementara Prabowo disebut ingin menjaga defisit APBN agar tidak menembus tiga persen.
Dalam pertanyaannya, Faisal meminta penjelasan apakah pemerintah akan kembali menerapkan efisiensi anggaran atau melakukan refocusing, termasuk kemungkinan mengalihkan sebagian program beranggaran besar—bahkan program prioritas—ke pos-pos yang bersifat tanggap darurat.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa pembahasan ekonomi Indonesia kerap terkait dengan ICOR (Incremental Capital Output Ratio), indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi. Ia menyebut, angka ICOR yang tinggi mencerminkan inefisiensi sehingga membutuhkan investasi besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
Prabowo mengatakan, pada awal masa pemerintahannya, pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran melalui penghentian program yang dinilai tidak efektif dan meragukan. Dari langkah itu, pemerintah disebut menghemat sekitar USD18 miliar atau setara Rp308 triliun.
"Jadi, krisis ini, ya kita akan sesuaikan. Dengan krisis ini, memang, kita harus waspada, tapi banyak langkah yang kita lakukan, dan kebetulan juga, kita berada dalam posisi yang agak lebih baik dari negara lain," ujar Prabowo.
Ia juga menyebut adanya kontrak perdagangan dengan beberapa negara, termasuk dari Afrika dan Amerika Serikat, dengan jangka waktu rata-rata satu tahun.
Namun Prabowo mengingatkan, jika perang berlangsung lama dan harga minyak bertahan di atas USD100 per barel, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas. Ia menilai situasi itu sekaligus dapat mempercepat strategi pemerintah yang sejak awal diarahkan pada swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air.
"Tapi benar, kalau perang ini berjalan lama, dan harga (minyak) di atas USD100, kita harus benar-benar lakukan langkah-langkah. Tapi, ini juga akan mempercepat strategi kita. Dari awal strategi saya, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Air kita cukup. Alhamdulillah. Banyak negara, di teluk itu, air saja nggak ada. Saudi Arabia tidak punya air," kata Prabowo.
