Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), Jumat (27/2/2026), seusai agenda buka puasa bersama. Pertemuan ini berlangsung bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia–PEA.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, melalui keterangan di akun resmi Sekretariat Kabinet, menyampaikan bahwa pembahasan kedua pemimpin berfokus pada penguatan kolaborasi ekonomi serta peningkatan investasi PEA di Indonesia. “Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang,” ujar Teddy.
Dalam pertemuan tersebut, sektor ekonomi menjadi titik berat. PEA disebut menyatakan minat untuk meningkatkan nilai investasinya di berbagai sektor strategis di Indonesia. Langkah ini dinilai sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional yang tengah dijalankan pemerintah.
Menurut keterangan itu, investasi asing yang terarah dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan energi. Pemerintah juga menekankan bahwa kerja sama ekonomi diarahkan agar memberi dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
Usai sesi bilateral resmi, Prabowo dan MBZ melanjutkan dialog empat mata (tête-à-tête) selama lebih dari satu jam. Pertemuan tertutup ini disebut mencerminkan tingkat kepercayaan dan kedekatan antar pemimpin, yang kerap menjadi faktor penting dalam diplomasi tingkat tinggi.
Tahun 2026 menandai setengah abad hubungan diplomatik Indonesia–PEA yang terjalin sejak 1976. Dalam rentang waktu tersebut, kemitraan kedua negara berkembang di berbagai bidang, termasuk energi, investasi, infrastruktur, serta kerja sama keagamaan dan sosial.
“Setengah abad kemitraan tersebut menjadi fondasi kokoh bagi kedua negara untuk membuka babak baru kerja sama strategis yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih berdampak bagi kesejahteraan rakyat kedua bangsa,” kata Teddy.
Pemerintah menyatakan diplomasi Indonesia diarahkan pada penguatan kedaulatan ekonomi sekaligus perluasan jejaring kemitraan global. PEA, sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Timur Tengah, dipandang sebagai mitra strategis untuk mendukung agenda pembangunan nasional melalui kerja sama jangka panjang.
Di sisi lain, publik menaruh harapan agar komitmen yang dibahas dapat terealisasi dan dikelola secara transparan serta akuntabel. Pemerintah menilai tata kelola yang profesional menjadi kunci agar kemitraan strategis tidak berhenti pada pernyataan diplomatik, melainkan berujung pada capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat.
