Ekosistem industri penerbangan nasional dinilai menghadapi tekanan berlapis yang kian kompleks sehingga tidak lagi memadai jika ditangani dengan kebijakan konvensional. Fluktuasi harga energi, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta perubahan pola permintaan pascapandemi disebut membentuk lingkungan strategis yang menuntut pendekatan kebijakan lebih adaptif, prediktif, dan berbasis simulasi.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, penerbangan dipandang bukan hanya sektor ekonomi, melainkan infrastruktur vital yang menopang integrasi wilayah, distribusi logistik, serta mobilitas sosial-ekonomi. Karena itu, gagasan penggunaan simulasi kebijakan (policy simulation) mengemuka sebagai instrumen untuk membaca kemungkinan masa depan dan menguji daya tahan kebijakan sebelum diterapkan.
Pendekatan ini juga dikaitkan dengan perubahan peran negara. Selama beberapa dekade, kebijakan penerbangan cenderung berada dalam paradigma regulatory state—negara berfokus pada pengaturan standar keselamatan, tarif, dan perizinan. Namun, dalam realitas saat ini, pendekatan tersebut dinilai tidak cukup. Negara didorong bertransformasi menjadi anticipatory state yang mampu membaca dinamika ke depan melalui simulasi berbasis data dan skenario.
Sejumlah pertanyaan strategis menjadi contoh kebutuhan simulasi, antara lain dampak lonjakan harga bahan bakar akibat konflik geopolitik, konsekuensinya terhadap biaya operasional maskapai yang dipengaruhi kurs dolar, biaya leasing, dan perawatan, serta opsi respons tarif tanpa memicu gejolak sosial. Melalui simulasi, pemerintah dapat memodelkan berbagai kemungkinan secara lebih terukur.
Salah satu titik kritis yang disorot adalah ketersediaan dan harga bahan bakar aviasi (avtur). Dalam struktur biaya maskapai, bahan bakar disebut dapat mencapai lebih dari 30–40 persen dari total biaya operasional. Ketika terjadi gangguan pasokan global atau kenaikan harga minyak mentah, dampaknya langsung terasa pada biaya maskapai.
Dalam konteks ini, simulasi kebijakan dipandang berguna untuk menguji opsi seperti subsidi terbatas, penyesuaian skema pajak bahan bakar, atau penguatan produksi dan distribusi energi domestik. Integrasi kebijakan energi nasional dengan kebijakan penerbangan juga ditekankan agar kenaikan harga bahan bakar tidak terus menjadi sumber instabilitas.
Selain bahan bakar, maskapai menghadapi beban operasional lain seperti biaya leasing pesawat dalam denominasi dolar, biaya perawatan, biaya navigasi, serta biaya bandara. Tekanan ini disebut meningkat ketika nilai tukar berfluktuasi. Simulasi kebijakan dapat digunakan untuk menguji dampak intervensi seperti insentif fiskal, restrukturisasi biaya bandara, maupun kebijakan tarif batas atas dan bawah, dengan tujuan mencari keseimbangan antara keberlanjutan maskapai dan keterjangkauan tarif.
Tarif penerbangan juga dinilai menjadi isu sensitif karena menyangkut kepentingan publik. Di satu sisi, tarif perlu menjaga keberlanjutan operasional maskapai, namun di sisi lain harus tetap terjangkau agar tidak menghambat mobilitas masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada transportasi udara. Simulasi kebijakan dapat memodelkan dampak perubahan tarif terhadap permintaan penumpang, profitabilitas maskapai, dan aksesibilitas wilayah, sekaligus menguji apakah intervensi tarif lebih efektif dibanding subsidi langsung, atau apakah tarif diferensial untuk rute tertentu dapat diterapkan tanpa mengorbankan aspek keadilan.
Isu lain yang disorot adalah prinsip cabotage, yakni pembatasan penerbangan domestik hanya untuk maskapai nasional. Prinsip ini dipandang memiliki dimensi strategis sebagai instrumen kedaulatan ekonomi dan politik, karena memastikan konektivitas domestik berada dalam kendali nasional. Namun, di tengah kompetisi global, cabotage juga menghadapi tantangan terkait efisiensi dan kualitas layanan. Simulasi kebijakan disebut dapat membantu mengevaluasi skenario sejauh mana cabotage perlu dipertahankan secara ketat dan dalam kondisi apa fleksibilitas dapat diberikan tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Di tingkat regional, dinamika ASEAN Open Skies menambah ruang kompetisi yang lebih terbuka. Maskapai nasional harus bersaing dengan pemain regional yang memiliki efisiensi tinggi dan dukungan infrastruktur kuat. Simulasi kebijakan di tingkat ini dinilai perlu mempertimbangkan persaingan antarhub, termasuk pilihan memperkuat hub domestik seperti Jakarta dan Bali atau mengembangkan strategi jaringan yang lebih terdistribusi, beserta dampaknya terhadap arus penumpang dan kargo.
Pada level global, industri penerbangan menghadapi fragmentasi, isu lingkungan seperti pajak karbon, perubahan regulasi internasional, serta restrukturisasi aliansi maskapai. Simulasi kebijakan dipandang dapat membantu mengantisipasi dampak kebijakan global terhadap industri nasional, termasuk konsekuensi pajak karbon terhadap biaya operasional dan kesiapan transisi ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Dalam kerangka ini, kebijakan penerbangan ditekankan perlu terintegrasi dengan kebijakan energi, industri, dan lingkungan.
Untuk menjalankan pendekatan berbasis simulasi tersebut, policy lab diposisikan sebagai infrastruktur inti. Policy lab digambarkan bukan sekadar perangkat tambahan, melainkan ruang institusional tempat kebijakan dirumuskan, diuji, disimulasikan, dan dipelajari secara berkelanjutan sebelum diterapkan dalam realitas yang sarat risiko. Secara konseptual, policy lab berfungsi sebagai mesin simulasi kebijakan yang mengintegrasikan data lintas sektor, model analitik, dan skenario kebijakan dalam satu kerangka kerja.
Melalui policy lab, pemerintah dinilai dapat menguji alternatif kebijakan dalam kondisi hipotetis, misalnya ketika terjadi potensi gangguan pasokan bahan bakar akibat eskalasi konflik global. Dampaknya terhadap biaya maskapai, proyeksi tarif, dan perubahan permintaan penumpang dapat dimodelkan, sehingga berbagai opsi—mulai subsidi selektif, penyesuaian pajak energi, hingga intervensi tarif—dapat dibandingkan sebelum keputusan diambil.
Selain aspek teknis, policy lab juga dikaitkan dengan penguatan rasionalitas kebijakan berbasis bukti. Dalam situasi kebijakan yang kerap berada dalam tarik-menarik kepentingan pasar dan tekanan politik, policy lab disebut dapat memetakan trade-off secara lebih eksplisit, termasuk dampak terhadap aksesibilitas publik, kesehatan finansial maskapai, dan struktur industri.
Dari sisi kelembagaan, policy lab dinilai perlu memiliki kapasitas lintas sektoral karena ekosistem penerbangan terhubung dengan energi, keuangan, pariwisata, dan pertahanan. Tantangan terbesar disebut bukan hanya teknologi atau metodologi, melainkan transformasi budaya birokrasi agar terbiasa bekerja dengan ketidakpastian, probabilitas, serta kesiapan menyesuaikan kebijakan berdasarkan bukti baru. Kebutuhan investasi pada sumber daya manusia juga ditekankan, termasuk kombinasi keahlian ekonom transportasi, analis kebijakan, ilmuwan data, dan praktisi industri penerbangan.
Policy lab juga diposisikan sebagai platform latihan perencanaan kontinjensi (contingency plan exercises) untuk meningkatkan kesiapan menghadapi skenario krisis, seperti gangguan pasokan avtur, lonjakan harga energi, pelemahan nilai tukar yang meningkatkan beban operasional, hingga penurunan tajam permintaan akibat krisis ekonomi. Latihan ini dinilai dapat mengidentifikasi titik kerentanan sistem, kelemahan koordinasi antar lembaga, keterbatasan data, dan hambatan pengambilan keputusan, sekaligus membangun umpan balik untuk pembelajaran institusional.
Pada akhirnya, pendekatan simulasi kebijakan dan penguatan policy lab diarahkan untuk mengelola ekosistem penerbangan sebagai satu kesatuan, bukan semata industri. Dengan melihat efek domino dari setiap kebijakan, pemerintah dinilai memiliki peluang lebih besar menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri, keterjangkauan tarif, ketersediaan bahan bakar, efisiensi operasional, serta kedaulatan melalui prinsip cabotage, di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik yang terus berubah.
