SERPONG — Konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel disebut langsung memukul perekonomian global. Perang ini dinilai menghambat pasokan minyak, gas, serta bahan baku industri petrokimia dan pupuk dari kawasan Timur Tengah ke Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan kawasan Pasifik.
Ketidakpastian ekonomi global dilaporkan makin meningkat setelah Selat Hormuz ditutup. Kondisi tersebut memicu lonjakan harga minyak dan gas bumi, sementara industri petrokimia terancam berhenti beroperasi akibat kelangkaan bahan baku.
Selain harga yang disebut menembus di atas 100 dolar AS per barel, menipisnya pasokan minyak ke pasar dunia juga membuat sejumlah negara kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) hingga menyatakan darurat energi. Beberapa negara dikabarkan khawatir rakyatnya tidak bisa mendapatkan BBM dan berisiko mengalami defisit listrik karena pembangkit berbahan bakar gas dan solar berhenti beroperasi.
Dalam situasi geopolitik dan ekonomi global yang berpotensi memburuk, Indonesia dinilai perlu bersiap. Langkah yang disorot antara lain penghematan BBM serta rasionalisasi dan revisi APBN. Anggaran untuk kegiatan yang tidak mendesak disarankan dialihkan untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok lapisan bawah agar tetap bisa memenuhi kebutuhan makan dan beraktivitas.
Salah satu usulan penghematan BBM adalah penerapan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini diusulkan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) di pusat dan daerah, serta diharapkan diikuti perusahaan swasta. Penerapan WFH satu hari per pekan diperkirakan dapat menghemat 15 hingga 20 persen konsumsi BBM.
Selain itu, muncul harapan agar hingga akhir tahun pemerintah tidak mengurangi subsidi BBM, sehingga tidak terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. Pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM bersubsidi dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah.
Adapun dana yang berasal dari penghematan dan efisiensi pemerintah pusat dan daerah diharapkan dialokasikan dengan pembagian: setengah untuk bantuan sosial sembako dan bantuan tunai bagi masyarakat lapisan bawah, serta setengah lainnya untuk membantu usaha kecil dan mikro. Jika langkah-langkah tersebut ditempuh, perekonomian dinilai dapat lebih siap menghadapi krisis energi dan gejolak ekonomi global.
Secara keseluruhan, penghematan energi dan efisiensi anggaran—terutama untuk pos yang tidak terlalu penting dan tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat—ditekankan sebagai langkah menghadapi potensi krisis energi dan tekanan ekonomi global.
