Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menegaskan pengelolaan harga bensin dan solar perlu dilakukan dengan pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan Negara, masyarakat, dan dunia usaha. Penegasan itu disampaikan setelah ia mendengarkan laporan, pendapat, dan kesimpulan dalam sebuah pertemuan terkait upaya memastikan pasokan serta menstabilkan harga bahan bakar di tengah perkembangan konflik yang kompleks di Timur Tengah.
Dalam arahannya, Pham Minh Chinh menekankan pentingnya mencegah terjadinya kekurangan bahan bakar dalam kondisi apa pun. Ia menyatakan harga bahan bakar ditentukan oleh mekanisme pasar, namun tetap berada dalam kerangka pengaturan Negara.
Ia juga menyoroti perlunya langkah stabilisasi harga yang fleksibel, tepat, dan efektif agar keseimbangan kepentingan antara Negara, rakyat, dan pelaku usaha tetap terjaga. Perdana Menteri melarang keras praktik penimbunan, penetapan harga yang tidak wajar, serta pemanfaatan kebijakan untuk keuntungan pribadi atau tindakan yang mengganggu pasar.
Untuk memastikan kepatuhan, ia mengarahkan kementerian, lembaga, dan organisasi terkait—termasuk Kementerian Keamanan Publik—melakukan inspeksi, investigasi, serta mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran.
Selain pengawasan pasar, Perdana Menteri meminta peninjauan dan pengurangan pajak, biaya, serta pungutan yang berkaitan dengan bensin dan solar guna mendukung dunia usaha dan masyarakat dalam situasi saat ini. Ia meminta hasil peninjauan tersebut disampaikan sebelum 20 Maret.
Pham Minh Chinh juga menyatakan bahwa jika diperlukan, dan apabila konflik di Timur Tengah berlanjut, peninjauan serta penyusunan laporan harus disampaikan kepada pihak berwenang untuk dipertimbangkan dalam alokasi anggaran guna mendukung stabilisasi harga bahan bakar. Ia menekankan semangat kebijakan yang memprioritaskan produksi, kegiatan usaha, dan kehidupan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas serta meminimalkan dampak yang timbul.
Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri meminta pembagian tanggung jawab yang jelas di antara kementerian dan lembaga terkait, serta menekankan perlunya koordinasi yang erat dalam menerapkan langkah pengelolaan dan stabilisasi harga bahan bakar. Ia juga mendorong anggota pemerintah segera memberikan masukan terhadap rancangan resolusi yang mengubah Resolusi No. 36/NQ-CP tertanggal 6 Maret 2026, terkait rapat rutin pemerintah pada Februari 2026 mengenai pengelolaan harga bensin dan solar, agar dapat segera diterbitkan.
Perdana Menteri menugaskan Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc untuk mengawasi langsung kebijakan pajak, biaya, dan pungutan. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Bui Thanh Son ditugaskan mengawasi langsung urusan stabilisasi pasar serta bidang manajemen negara di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
