Tahun 2026 dinilai menjadi tonggak penting karena menandai tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan sosial-ekonomi lima tahun 2026–2030 sekaligus menjadi awal fase baru pembangunan nasional. Untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14, Perdana Menteri Vietnam menginstruksikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kelompok ekonomi, serta badan usaha milik negara agar segera menjalankan tugas dan solusi yang tercantum dalam Resolusi Pemerintah No. 01/NQ-CP tertanggal 8 Januari 2026.

Perdana Menteri juga meminta seluruh instansi memperkuat pemantauan dinamika internasional dan domestik, meningkatkan kapasitas analisis serta peramalan, dan memastikan respons kebijakan yang fleksibel, tepat waktu, serta efektif agar terhindar dari sikap pasif dan kejutan kebijakan.

Program aksi pemerintah ditargetkan rampung awal Februari

Dalam arahan tersebut, Kementerian Keuangan ditugaskan memimpin penyusunan Program Aksi Pemerintah untuk melaksanakan Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta menyerahkannya kepada Pemerintah sebelum 5 Februari 2026.

Fokus kebijakan fiskal dan moneter

Di bidang fiskal, Kementerian Keuangan diminta melanjutkan kebijakan fiskal ekspansif yang rasional, terfokus, dan tepat sasaran, dengan koordinasi erat bersama kebijakan moneter serta kebijakan makro lainnya. Penekanan mencakup penguatan disiplin keuangan dan anggaran, peningkatan akurasi serta ketepatan waktu penerimaan negara, perluasan basis pajak, dan pemberantasan penghindaran pajak—terutama pada sektor e-commerce, layanan makanan, dan ritel. Pemerintah menargetkan pendapatan anggaran negara pada 2026 meningkat setidaknya 10% dibandingkan perkiraan 2025.

Pemerintah juga mengarahkan kelanjutan kebijakan pengurangan dan perpanjangan pajak, biaya, serta sewa tanah untuk mendukung masyarakat dan dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah. Selain itu, sisa ruang utang publik dan defisit anggaran dalam batas aman diminta dimanfaatkan untuk memobilisasi sumber daya investasi, termasuk melalui penerbitan obligasi pemerintah untuk proyek nasional utama dan bidang prioritas seperti sains dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.

Langkah lain yang ditekankan adalah penguatan pasar saham dan pasar obligasi korporasi agar stabil, aman, dan sehat, sehingga dapat menjadi saluran penghimpunan modal jangka menengah dan panjang bagi target pertumbuhan dua digit.

Dari sisi moneter, Bank Negara Vietnam diminta mengelola kebijakan secara proaktif, fleksibel, cepat, dan efektif, dengan koordinasi erat bersama kebijakan fiskal. Prioritasnya meliputi pengelolaan suku bunga dan nilai tukar sesuai perkembangan ekonomi makro, pengendalian ketat pasar valuta asing, serta stabilisasi nilai Dong Vietnam.

Bank sentral juga diminta mengarahkan lembaga kredit untuk meningkatkan pertumbuhan kredit secara aman dan efektif, memfokuskan kredit ke sektor produksi-bisnis, sektor prioritas, dan pendorong pertumbuhan. Program kredit yang disebutkan antara lain pinjaman perumahan sosial, investasi infrastruktur, teknologi digital, serta dukungan produksi, pengolahan, dan konsumsi beras berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, kredit di sektor berisiko diminta diawasi ketat.

Selain itu, Bank Negara Vietnam diminta menangani lembaga kredit yang lemah, menjalankan restrukturisasi bank yang berada dalam pengawasan khusus, serta memperkuat penyelesaian kredit macet dan mencegah munculnya kredit macet baru. Bank sentral juga diminta menyelesaikan dokumen kajian untuk proposal pembentukan bursa/perusahaan pialang emas nasional dan melaporkannya kepada Komite Tetap Pemerintah pada Januari 2026.

Kelompok ekonomi dan BUMN turut diminta memainkan peran utama dengan meningkatkan kapasitas manajemen serta efisiensi usaha, menargetkan pertumbuhan output atau pendapatan 10% atau lebih pada 2026, mempercepat proyek infrastruktur utama yang ditugaskan, dan mengusulkan proyek investasi baru.

Mendorong investasi, konsumsi, dan ekspor

Pemerintah menekankan penguatan kembali pendorong pertumbuhan tradisional, yakni investasi, konsumsi, dan ekspor.

Untuk investasi, Kementerian Keuangan bersama kementerian, lembaga, dan daerah diminta segera menyusun perkiraan anggaran serta menyelesaikan rencana belanja modal 2026 untuk program target nasional agar dapat diajukan kepada Perdana Menteri untuk alokasi pada Februari 2026. Pemerintah juga menargetkan percepatan alokasi rencana investasi publik yang lebih rinci dan percepatan pencairan sejak awal tahun, dengan sasaran tingkat pencairan 100% sesuai ketetapan Perdana Menteri.

Hambatan pembebasan lahan dan pasokan material diminta ditangani tegas, termasuk realokasi modal dari proyek yang lambat ke proyek dengan pencairan baik. Pemerintah juga menginstruksikan promosi dan penarikan FDI skala besar berteknologi tinggi, serta percepatan penyusunan resolusi untuk Politbiro mengenai pengembangan ekonomi investasi asing. Investasi di sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, dan teknologi digital menjadi prioritas.

Dalam upaya membebaskan sumber daya, pemerintah mengarahkan penyelesaian resolusi untuk menghapus kesulitan proyek yang terhenti dan berlarut-larut sesuai kesimpulan Politbiro dan Resolusi No. 265/2025/QH15 Majelis Nasional, agar dapat diundangkan sebelum 30 Januari 2026. Kelompok kerja juga akan dibentuk untuk memeriksa dan mengawasi pelaksanaan di daerah. Pemerintah turut meminta kajian dokumen hukum untuk mengatasi hambatan umum proyek BT, dengan pelaporan pada Januari 2026, serta pembangunan portal investasi terpadu nasional yang ditargetkan selesai pada Februari 2026.

Di sektor konstruksi dan infrastruktur, Kementerian Konstruksi diminta meninjau dan mengusulkan rencana peningkatan jalan tol yang ada dan sedang dibangun agar memenuhi standar jalan tol penuh, sekaligus melengkapi infrastruktur teknis di sepanjang rute, dengan laporan kepada Perdana Menteri sebelum 15 Februari 2026.

Pemerintah juga menekankan pemanfaatan Dana Perumahan Nasional untuk mempercepat pembangunan perumahan sosial, khususnya rumah sewa, dengan target penyelesaian lebih dari 110.000 unit pada 2026 dan mempercepat pencapaian target 1 juta unit pada 2028.

Untuk proyek transportasi besar, pemerintah meminta percepatan laporan studi kelayakan komponen 2 proyek kereta Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, dengan target memulai pembangunan sejumlah item kunci pada kuartal II 2026. Instruksi lain mencakup penyelesaian survei dan desain jalur kereta yang menghubungkan kawasan dan internasional, beberapa bagian kereta cepat Utara–Selatan, pengembangan jalan penghubung antarwilayah dan dengan negara tetangga, serta proyek jalan lingkar Hanoi dan Ho Chi Minh City. Pemerintah juga meminta riset dan pelaksanaan fase 2 Bandara Internasional Long Thanh, memastikan kemajuan Bandara Internasional Gia Binh dan proyek Bandara Tho Chu (An Giang), serta implementasi proyek pelabuhan transshipment internasional Can Gio, pelabuhan Hon Khoai, dan sejumlah pelabuhan laut potensial lainnya.

Di sektor pertanian, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup diminta menjalankan solusi peningkatan produksi dan restrukturisasi sektor pertanian dengan penguatan riset, inovasi, dan transformasi digital. Pemerintah menekankan pengembangan pertanian, kehutanan, dan perikanan terpadu bernilai ganda berbasis keunggulan lokal, serta memastikan ketahanan pangan nasional. Kementerian juga diminta menyiapkan kondisi produksi untuk musim penting, menyusun rencana pengaturan produksi dan panen sesuai permintaan pasar, serta menyediakan informasi volume produksi dan musim panen agar pelaku ekspor, distribusi, dan ritel dapat mendukung konsumsi secara lebih teratur.

Sementara itu, Kementerian Kehakiman diminta segera menyusun resolusi tentang pengurangan dan penyederhanaan prosedur administrasi serta persyaratan bisnis, untuk diajukan kepada Pemerintah pada Januari 2026.

Untuk konsumsi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bersama instansi terkait diminta menerapkan solusi stimulasi permintaan, terutama menjelang Tahun Baru Imlek, termasuk mendorong kampanye “Rakyat Vietnam menggunakan barang-barang Vietnam”. Pemerintah juga menekankan pencegahan kekurangan pasokan barang kebutuhan pokok, penguatan pengendalian harga dan stabilisasi pasar, penindakan terhadap pelanggaran penetapan harga, pencegahan penimbunan, serta pemberantasan penyelundupan, penipuan perdagangan, barang palsu, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Peningkatan kualitas layanan—khususnya makanan, akomodasi, dan pariwisata domestik—serta promosi untuk menarik wisatawan internasional turut menjadi perhatian.

Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan diminta menyusun Program Aksi Pemerintah untuk melaksanakan Kesimpulan No. 207-KL/TW tanggal 10 November 2025 tentang perlindungan hak konsumen, dan menyerahkannya sebelum 15 Februari 2026. Pemerintah juga meminta koordinasi untuk menyelenggarakan Pekan Raya Musim Semi pada awal Februari 2026 tanpa penundaan lebih lanjut.

Dalam hal ekspor, pemerintah menginstruksikan penguatan promosi perdagangan, diversifikasi pasar, dan pembangunan merek produk Vietnam berkualitas tinggi. Pemanfaatan 17 perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani diminta dioptimalkan, bersamaan dengan negosiasi perjanjian baru dengan Amerika Latin, Timur Tengah, dan Pakistan. Pasar baru seperti Halal, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika juga menjadi fokus perluasan.

Di sektor perikanan, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup bersama instansi terkait diminta melanjutkan penanganan hambatan dalam pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), dengan target pencabutan “kartu kuning” Komisi Eropa pada April 2026.

Membuka pendorong pertumbuhan baru

Pemerintah juga mengarahkan terobosan pada pendorong pertumbuhan baru. Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diminta segera menjalankan proyek sains, teknologi, inovasi, dan transformasi digital yang telah mendapat alokasi anggaran, serta mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Resolusi No. 57-NQ/TW Politbiro.

Kementerian Pendidikan dan Pelatihan diminta meneliti mekanisme terobosan untuk pengembangan universitas nasional, perguruan tinggi unggulan, serta program riset teknologi strategis sebagai fondasi sumber daya manusia jangka panjang. Kementerian juga diminta mendorong kemajuan pembangunan 100 sekolah berasrama multi-tingkat di desa perbatasan dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan dimulainya pembangunan 148 sekolah lainnya pada 2026.

Kementerian Keuangan bersama Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh dan Da Nang serta instansi terkait diminta segera mengoperasikan Pusat Keuangan Internasional di Vietnam. Pemerintah menargetkan penyelesaian keputusan mengenai mekanisme dan kebijakan khusus, aturan kerja Dewan Eksekutif, serta aturan operasional pusat tersebut paling lambat Januari 2026. Arahan juga mencakup uji coba pengoperasian bursa mata uang kripto dan upaya menarik modal dari lembaga keuangan global, bank, serta dana investasi.

Kementerian Keamanan Publik diminta menyusun dan menyerahkan kepada Pemerintah keputusan yang menetapkan mekanisme terobosan untuk pengembangan inovasi dan pemanfaatan data dari Pusat Inovasi dan Pemanfaatan Data di bawah Pusat Data Nasional pada Januari 2026.

Secara lebih luas, kementerian, lembaga, dan daerah diminta memprioritaskan implementasi tegas sembilan resolusi terobosan Politbiro yang telah dikeluarkan, termasuk menyiapkan resolusi untuk Majelis Nasional (atau Komite Tetap Majelis Nasional) terkait mekanisme pelaksanaan Resolusi No. 79-NQ/TW tentang pengembangan ekonomi milik negara, Resolusi No. 80-NQ/TW tentang pengembangan budaya Vietnam, serta resolusi mengenai pengembangan ekonomi investasi asing setelah diterbitkan.

Pemerintah juga menekankan penghapusan hambatan komersialisasi hasil riset, perlindungan hak kekayaan industri, dan pengembangan aset kekayaan intelektual. Transformasi digital nasional diminta dipercepat dengan memastikan keamanan dan keselamatan siber, termasuk pengembangan infrastruktur digital seperti pusat data nasional dan basis data nasional serta khusus yang “akurat, lengkap, bersih, aktif, terpadu, saling terhubung, dan dapat digunakan bersama”. Selain itu, transformasi hijau didorong melalui solusi spesifik pada sektor energi, transportasi, pariwisata, jasa, dan pertanian, termasuk riset material bangunan hijau yang hemat energi, ramah lingkungan, dan beremisi karbon rendah.

Pengawasan pelaksanaan

Para Wakil Perdana Menteri diminta bertanggung jawab mengarahkan pelaksanaan arahan sesuai bidang tugas masing-masing. Kantor Pemerintah akan memantau dan mendorong pelaksanaan, serta melaporkan kepada Perdana Menteri untuk persoalan yang melampaui kewenangannya.