Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh pada pagi 26 Januari memimpin rapat kedua Komite Pengarah Pemerintah Bidang Manajemen dan Administrasi Makroekonomi. Ia memimpin rapat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Pengarah.
Dalam penilaian Komite, tahun 2025 diwarnai ketidakpastian global akibat dampak ketegangan geopolitik dan kebijakan tarif. Di dalam negeri, situasi bencana alam, badai, dan banjir dinilai kompleks dan melampaui tingkat historis. Meski demikian, Komite mencatat perekonomian Vietnam tetap membukukan hasil yang menonjol, dengan inflasi terkendali pada 3,31% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,02%. Capaian itu disebut memperkuat stabilitas makroekonomi yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun, menjaga keseimbangan ekonomi, serta membangun kepercayaan dan momentum menuju target periode 2026–2030.
Membahas situasi dan tugas untuk 2026 serta periode 2026–2030, para delegasi menilai 2026 memiliki arti khusus karena menjadi tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan sosial-ekonomi lima tahun 2026–2030, sekaligus menandai awal fase pembangunan nasional yang baru.
Untuk melaksanakan Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14, para peserta rapat menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, memastikan keseimbangan-keseimbangan utama, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena itu, dibutuhkan dorongan berkelanjutan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lembaga pembangunan secara menyeluruh, menghilangkan hambatan dan kendala secara cepat dan tegas, serta mengerahkan sumber daya bagi pembangunan.
Anggota Komite juga mengusulkan pembentukan model pertumbuhan baru dengan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital sebagai pendorong utama. Usulan lain mencakup restrukturisasi ekonomi, penguatan industrialisasi dan modernisasi, peningkatan produktivitas, kualitas, ketahanan, serta daya saing ekonomi, disertai peningkatan pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi secara komprehensif dan signifikan untuk memanfaatkan ruang-ruang pengembangan baru.
Dalam penutupan rapat, Pham Minh Chinh menekankan bahwa menjelang akhir periode 2021–2025, situasi sosial-ekonomi Vietnam telah meraih hasil penting yang menjadi fondasi bagi pembangunan terobosan dan pertumbuhan cepat serta berkelanjutan di masa depan. Ia menilai manajemen makroekonomi yang fleksibel dan efektif berperan penting dalam capaian tersebut.
Perdana Menteri juga menyoroti bahwa pada 2026 situasi global diperkirakan tetap sulit diprediksi dan kompleks. Di dalam negeri, ia menegaskan tugas utama mencakup menjaga stabilitas makro, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan dua digit, memastikan keseimbangan utama, mengendalikan defisit anggaran serta utang negara dan utang pemerintah, memastikan jaminan sosial, keamanan, dan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan kehidupan material dan spiritual masyarakat sesuai target Komite Sentral dan Majelis Nasional.
Ia menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk mengatur pelaksanaan resolusi-resolusi utama bagi periode 2026–2030 sejak hari-hari dan bulan-bulan pertama, dengan semangat “perkataan dan perbuatan berjalan seiring; melakukan segala sesuatu dengan tulus, mencapai hasil nyata, dan memastikan rakyat menikmati pencapaian nyata; menghindari formalitas dan kedangkalan.”
Dalam arahannya, Pham Minh Chinh meminta setiap kementerian dan lembaga memantau situasi secara cermat serta merespons secara fleksibel, tepat, dan efektif. Pemerintah diminta melanjutkan kebijakan fiskal ekspansif yang berfokus pada bidang-bidang utama, termasuk kebijakan pajak, biaya, dan pungutan yang wajar untuk mendukung pembangunan—terutama sasaran pertumbuhan dua digit—serta langkah meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Pada saat yang sama, kebijakan moneter diminta bersikap proaktif, fleksibel, tepat waktu, dan efektif.
Perdana Menteri menegaskan perlunya koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter agar saling mendukung. Ia juga menekankan penguatan disiplin keuangan dan anggaran, memastikan penerimaan negara dikumpulkan secara akurat, memadai, dan tepat waktu, memperluas basis pajak, serta memerangi penghindaran pajak—terutama dari e-commerce, layanan makanan, dan ritel. Di sisi lain, kebijakan pengurangan dan perpanjangan pajak, biaya, serta sewa tanah diminta terus diterapkan untuk mendukung masyarakat dan dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Pemerintah juga diminta memanfaatkan utang publik dan defisit anggaran dalam batas aman untuk memobilisasi sumber daya investasi, termasuk proyek-proyek nasional utama dan bidang prioritas seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
Selain itu, Pham Minh Chinh meminta pelaksanaan solusi yang kuat untuk mengembangkan pasar saham dan pasar obligasi korporasi yang stabil, aman, dan sehat. Pemerintah juga diminta mengelola suku bunga dan nilai tukar sesuai perkembangan ekonomi makro dan tujuan kebijakan moneter, mengelola pasar valuta asing secara ketat, serta menstabilkan nilai Dong Vietnam. Program kredit untuk investasi infrastruktur, teknologi digital, dan dukungan keterkaitan produksi, pengolahan, serta konsumsi beras berkualitas tinggi diminta dilanjutkan, bersamaan dengan pengendalian kredit secara ketat dan efektif pada sektor-sektor yang berpotensi berisiko.
Perdana Menteri menekankan pembaruan pendorong pertumbuhan tradisional melalui solusi inovatif, sekaligus mendorong pendorong pertumbuhan baru dengan prinsip berani berpikir, berani bertindak, berani bertanggung jawab, dan berani mengambil risiko. Ia meminta percepatan pencairan investasi publik dan pelaksanaan program target nasional sejak awal tahun, terutama proyek infrastruktur berskala besar seperti kereta api, penerbangan, dan pelabuhan, dengan upaya mencapai tingkat pencairan 100%. Hambatan dan kesulitan juga diminta diatasi secara tegas, termasuk melalui pengurangan dan penyederhanaan prosedur administrasi serta persyaratan bisnis.
Dalam bidang investasi, pemerintah diminta memperkuat promosi dan penarikan proyek FDI skala besar dan berteknologi tinggi, meningkatkan promosi investasi di lokasi, serta memprioritaskan alokasi modal untuk proyek di sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, dan teknologi digital. Pemerintah juga diminta melanjutkan penyelesaian kesulitan dan hambatan bagi proyek-proyek yang terhenti dan berlarut-larut sesuai kesimpulan Politbiro dan resolusi Majelis Nasional.
Di sektor perdagangan, Pham Minh Chinh meminta penguatan promosi perdagangan dan diversifikasi pasar ekspor. Ia juga menekankan perlunya menciptakan terobosan bagi pendorong pertumbuhan baru, segera mengoperasikan serta memanfaatkan secara efektif Pusat Keuangan Internasional di Vietnam, dan mendorong terobosan inovasi serta pemanfaatan data melalui Pusat Inovasi dan Pemanfaatan Data di bawah Pusat Data Nasional. Percepatan transformasi hijau juga diminta dilakukan dengan solusi yang spesifik, tepat, dan efektif pada sektor energi, transportasi, pariwisata, jasa, dan pertanian.
Menutup arahannya, Perdana Menteri menilai perlu dilakukan peninjauan dan pengaturan operasional sistem pemerintahan daerah dua tingkat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Ia menyatakan keyakinannya bahwa kementerian, sektor, dan daerah dapat secara proaktif mengarahkan serta melaksanakan tugas guna mencapai tujuan pembangunan sosial-ekonomi, terutama target pertumbuhan pada kuartal I 2026, sebagai landasan momentum bagi 2026 dan periode 2026–2030.
